Pemerintah | Jogloabang

PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

jogloabang Sab, 07/06/2019 - 23:12

Pada tanggal 21 Juni 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta.

Tags

Peraturan Pemerintah

2018

PP 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

01 Jul, 2019

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2019 di Jakarta.

Mengenal Swakelola Tipe III, Perpres 16 Tahun 2018

Mengenal Swakelola Tipe III, Kolaborasi Pemerintah dan Ormas

jogloabang Jum, 06/28/2019 - 13:46

Swakelola Tipe III adalah dimensi baru kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk Inovasi Pembangunan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adalah sebuah buku yang diterbitkan lembaga AKATIGA dari Bandung yang bergerak dalam bidang analisis sosial, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - LKPP, dan buku Swakelola Tipe III ini didukung juga pembuatannya oleh KSI, Knowledge Sector Initiative.

Tags

PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

17 Jun, 2019

Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.

PP 27 tahun 2019, Fasilitasi Akses Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas

PP Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas

jogloabang Rab, 06/12/2019 - 13:59

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, pada tanggal 18 April 2019 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70 oleh Menkumham pada tanggal dan hari yang sama.

Tags

difabel

Peraturan Pemerintah

Fasilitasi Akses

Penyandang Disabilitas

PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

PP No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

jogloabang Sab, 05/25/2019 - 04:14

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan ASN.

Tags

PP Nomor 4 Tahun 2018, Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia

10 Mar, 2018

Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2018. PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 pada tanggal 19 Februari 2018.

PP 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban

09 Mar, 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban

Jenis-Jenis Standar Pelayanan Minimal

19 Feb, 2018

Jenis-Jenis SPM Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

PP 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal

05 Feb, 2018

Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Sehingga Peraturan Pelaksanaan PP 2/2018 sudah harus ditetapkan pada tanggal tersebut

Peraturan Pemerintah

30 Jan, 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah atau dikenal dengan singkatan PP ada di bawah Undang-undang. Peraturan Pemerintah memuat materi untuk menjalankan Undang-Undang.

PP 1/2018 Perubahan Kedua Atas PP 5 /2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

jogloabang Kam, 01/18/2018 - 17:57

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tags

Peraturan Pemerintah

Perubahan Peraturan Pemerintah

Perubahan Atas PP 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, PP 83 Tahun 2012

jogloabang Kam, 01/18/2018 - 17:10

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tags

Peraturan Pemerintah

Perubahan Peraturan Pemerintah

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, PP 5 Tahun 2009

jogloabang Kam, 01/18/2018 - 16:25

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tags

PP 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

11 Jan, 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana disahkan Presiden Joko Widodo pada 16 Oktober 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219 pada 16 Oktober 2017