Permenkumham 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tambahan Penghasilan merupakan Lampiran III Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Khusus merupakan Lampiran II Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi
Kriteria dan Tahapan Penyaluran Tunjangan Profesi merupakan Lampiran I Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.
Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah
Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah diubah oleh Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah. Permendikbud 7 tahun 2021 tentang Perubahan Permendikbud 19 tahun 2019 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah mengubah Pasal 1, Pasal 8, dan Pasal 17. Serta mengubah Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.
PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional
Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan menjadi pertimbangan pertama terbitnya PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
PP 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan pelaksanaan amanat UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
Permendesa PDTT 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa
Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Bidang Usaha Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU
Undang-Undang tentang Terorisme saat ini adalah UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU, yang kemudian diubah dengan UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Terorisme menjadi UU.
Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia Indah, tempat ikonik sejak masa orde baru pengelolaannya diperbaharui dengan Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Taman mini yang luasnya segede gaban ini dalam Peraturan Presiden yang baru akan dikelola oleh Setneg.
Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
Starla Bankum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum. Starla Bankum diatur dengan Permenkumham 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Sebagaimana kita keahui bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), dan dinyatakan tidak berlaku. Permenkumham 3 tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mulai diberlakukan setelah 6 bulan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021. Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum.
PP 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
PP 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengatur mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Tujuan PP 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah:
PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
PP 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memiliki tujuan untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan mendorong perlu disusunnya sebuah sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional.
Perpres 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
Perpres 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan merupakan Perpres Kementerian Kesehatan yang baru menggantikan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59). Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 2021.
Berlangganan Peraturan