Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 87 tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044 pada tanggal 10 September 2020. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 ini diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah dalam sebuah Peraturan Menteri. Permendikbud 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Peristiwa Sejarah adalah acuan dalam penulisan peristiwa sejarah. Seperti kita tahu bahwa eksistensi dan jati diri masyarakat dapat ditemukan melalui penelusuran masa lampau.

Penulisan tokoh sejarah memiliki pedoman yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemdikbud menerbitkan Permendikbud 72 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah dengan tujuan untuk memberikan acuan dalam penulisan tokoh sejarah. Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah berkaitan erat dengan arah pembangunan nasional Indonesia dan upaya mendukung gerakan revolusi mental.

Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 diatur dengan Persesjen Kemendikbud 14 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Melalui Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 265/Sipres/A6/IX/2020 yang berisi tentang sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Memberitahukan bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penyebab terbitnya Surat Tilang cukup banyak. Dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (3) PP 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalin (Lalu Lintas) dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Nah "tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" tersebut maksudnya adalah:

Jalan dalam PP 34 tahun 2006 tentang Jalan, adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

PP 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia merupakan aturan pelaksanaan Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

PP 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memiliki maksud untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih elisien, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

PP 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. PP tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menggarisbawahi pentingnya perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan untuk memberi pelindungan dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelacaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Angkutan menurut PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025). Ruang Lingkup pengaturan PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan adalah tentang: Angkutan orang dan/atau barang;

PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak merupakan aturan pelakasanaan dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Iuran BPJS TK disesuaikan selama masa Pandemi COVID 19 dalam PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19 (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019). Seperti kita ketahui dan rasakan bersama betapa hancurnya perekonomian karena Pandemi COVID-19 sudah merangsek ke segala penjuru, dan kehidupan rakyat.

Pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten merupakan aturan pelaksanaan dari UU 13 tahun 2016 tentang Paten, ketentuan Pasal 74 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI (Komite Nasional Kualifikasi Indonesia). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia ini mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495). Apakah itu Kualifikasi, KKNI dan KNKI dalam Permendikbud 35 tahun 2020 tentang KNKI?

Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa PDTT. Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) ini mencabut Perpres 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).