PP 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dalam penjelasannya mengatakan bahwa Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menurut PP 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Obat Tradisional dalam PP 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ada 3 Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yaitu:

Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, penelitian, dan industri. Untuk dapat memanfaatkan tenaga nuklir diperlukan sebuah instalasi nuklir. Instalasi Nuklir terdiri atas beberapa struktur, sistem, dan komponen yang dibangun pada suatu Tapak. Instalasi dan pemanfaatan Nuklir diatur dengan PP 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.

Akademi Komunitas diatur dengan Permendikbud 48 tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas. Akademi komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Kemenpora mendapatkan update SOTK dengan diterbitkannya Peraturan Presiden baru tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Update tersebut ada di dalam Perpres 106 tahun 2020 tentang Kemenpora. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mencabut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101), dan dinyatakan tidak berlaku.

Perpres 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian mencabut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142).

Presiden Joko Widodo memandang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN masih dapat dioptimalkan kerjanya. Sehingga Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Ada 17 perubahan dalam Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, ada yang menghapus dan menambah dengan menyisipkan. Tugas-Tugas Komite dan Satgas COVID-19 pun mengalami perubahan.

Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Demikian definisi Restorasi Sosial dalam Permensos 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.

LKS dalam termin pekerjaan sosial adalah kepanjangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial. LKS diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Permensos 184 tahun 2011 tentang LKS adalah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Bidang Sosial.

Perpres 103 tahun 2020 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan dalam rangka mendorong Perekonomian Nasional dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional terbit untuk mengoptimalkan peran lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2000 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah N

Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan turunan dari UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK, yang bunyinya sebagai berikut:

PP 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan aturan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 61, Pasal 62 Ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PP 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP adalah aturan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 19 Ayat (3), Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, Dan Pasal 46 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mencabut 3 Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu: