PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diatur dengan PP 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.
PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah kebijakan pemerinah untuk mengatur isu-isu strategis mengenai bentuk Upah, Upah bagi Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil.
PP 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
PP 43 tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah menegaskan dalam Pasal 25 bahwa Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam rangka penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan.
PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki dasar hukum dan latar belakang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berasaskan keseimbangan antara Pelaku Usaha dan kepentingan umum dengan tujuan antara lain untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha:
PP 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PP 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja.
PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan alasan dasar terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
PP 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
PP 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dalam penjelasannya mengatakan bahwa dalam rangka untuk menertibkan Tanah Telantar, pada masa awal reformasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dulunya diatur dengan Peraturan Presiden kini diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Permendagri 76 tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP-el
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kita akan berkembang dan canggih, seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan fungsi KTP-el secara bertahap dengan peningkatan memori dan fitur pada cip KTP-el, cip KTP-el akan memuat data perorangan tambahan dari data KTP-el saat ini maupun sebagai data tambahan dari Instansi mitra/Pengguna pemanfaat cip KTP-el. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Permendagri 76 tahun 2020 tentang Perangkat Pembaca dan Penulis serta Perangkat Pembaca KTP-el Selain itu cip KTP-el juga akan memuat aplikasi tambahan.
Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa saat ini diatur dengan Permendagri 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
PP 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
PP 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang akan menjadi kebijakan strategis nasional dan akan mengatur secara rinci pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek
PP 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 tahun 2017 tentang Arsitek merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan amanat 2 Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Arsitek ini memiliki pembahasan tentang sanksi untuk kepentingan Pengguna Jasa Arsitek sehingga dalam penyelenggaraan bangunan dan gedung pengguna Jasa Arsitek tidak ikut dirugikan.
PP 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
Rumah Susun diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penyelenggaraan Rumah Susun di atur dengan PP 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun yang merupakan mandat dari kententuan Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan adanya Omnibus Law UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan PP 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Alasan penetapan PP 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah adalah supaya kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Berlangganan Peraturan