Permendikbud 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler

Permendikbud Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomo3r 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler ditetapkan untuk menyempurnakan proses PBJ di Sekolah dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem
Permendikbud 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film jogloabang Sel, 11/26/2019 - 04:25

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dalam BAB III Kegiatan Perilman dan Usaha Perfilman, Bagian Kedelapan Pengarsipan Film, Pasal 38 Ayat (6) mengamanatkan bahwa Pengarsipan Film diatur dengan Peraturan Menteri. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2019 tentang Pengarsipan Film.

PP 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan LKPP 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ jogloabang Rab, 11/20/2019 - 05:41

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah amanat ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah yang kita kenal dengan LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa jogloabang Rab, 11/20/2019 - 03:35

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa telah diperbaharui dengan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan telah diundangkan pada tanggal 13 November 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455.

Peraturan LKPP 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ di Desa jogloabang Rab, 11/20/2019 - 01:50

Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan Barang / Jasa di Desa saat ini memiliki Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diterbitkan oleh LKPP, yaitu Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Lembaga. Yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Permen KKP 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri KKP Nomor 39 tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Kusukan ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Permensos 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
PP 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual jogloabang Jum, 11/08/2019 - 04:55

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual adalah pelaksanaan amanat dari Beberapa Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual mendelegasikan mengenai perlunya pencatatan Lisensi dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Und

Peraturan ORI 38 tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri
Ombudsman menerbitkan Pedoman Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman dalam pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri, untuk itu diperlukan pengaturan tata cara dan penyelesaian investigasi atas prakarsa sendiri. Investigasi atas Prakarsa Sendiri adalah kegiatan pemeriksaan atas Dugaan Maladministrasi berdasarkan inisiatif Ombudsman.
Ombudsman
Peraturan dan Pedoman dari Ombudsman Republik Indonesia.
PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran
Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.
PBI 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah jogloabang Kam, 11/07/2019 - 20:40

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah. PBI tentang Pengelolaan uang Rupiah ini meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional.

Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Presiden Joko Widodo menetapkan Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199 oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya.
UU 6 tahun 2009 tentang Penetapan Perpu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang menggarisbawahi perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak jogloabang Sel, 11/05/2019 - 22:41

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Berlangganan Peraturan