Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini didalamnya membahas tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Belanja Desa, Pendapatan Desa dan, Pembiayaan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa didalamnya terdapat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa.
Alokasi dan Prioritas Dana Desa dalam APBN 2018
Alokasi Dana Desa dan transfer Belanja Daerah yang berada dalam UU APBN 2018 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dengan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun. Angka tersebut di dalamnya terdapat angka untuk transfer ke daerah dan alokasi dana desa senilai Rp. 766,2 Triliun.
Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
Permendagri - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada tanggal 10 Oktober 2017 dan diundangkan di Jakarta dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1444 oleh DItjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 18 Oktober 2017.
UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi UU
Perrpu Ormas akhirnya menjadi Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo pada 2 Agustus 2017 menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1222, 2017 dengan judul Kemendagri, Pengangkatan dan Pemberhentian Kades.
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan aturan Pilkades
Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES. Permendagri No 65 Tahun 2017 Tentang Pilkades atau tentang Perubahan Atas Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang baru ini mengubah dan mengapus beberapa hal yang ada di Permedagri lama. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas
Telah kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diubah dengan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dengan pertimbangan karena UU 17 tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan At
Permenhub Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus
Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Budi Karya Sumadi pada tanggal 2 Oktober 2017 menandatangani Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
Pergub DIY No. 51 th 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Penyandang Disabilitas Peserta Jamkesos
Pergub DIY Nomor 51 tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial adalah Peraturan Gubernur yang baru menggantikan Pergub Nomor 83 Tahun 2014. Penggantian Pergub DIY No. 83 Tahun 2014 menjadi Pergub DIY Nomor 51 Tahun 2017 dikarenakan adanya perubahan struktur peserta dan paket manfaat alat bantu. Sistem Jamkesus DIY dengan memberikan alat bantu adalah hal yang menarik, dan harus diinformasikan kepada para difabel agar dapat mengakses secara lebih mudah dan lebih siap menghadapi sistem atau cara untuk mendapatkannya.
PermenDPDTT No 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2018
Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ditandatangani oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Jakarta pada tanggal 22 September 2017 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa tahun 2018 ini diundangkan untuk dapat diberlakukan pada tanggal 29 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359.
Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Permendagri 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Menurut BIG - Badan Informasi Geospasial batas desa/kalurahan ketika ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas Desa ini BIG adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah untuk menetapkan batas desa yaitu dengan metode kartometris.
Permendagri 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 30 Juni 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2016 Nomor 1037 pada tanggal 15 Juli 2016 di Jakarta.
Permenkeu 49/PMK.07/2016, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
Peraturan ini sudah tidak berlaku dan dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
Permenkeu No 48/PMK.07/2016, Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu 48/PMK.07/2016 mencabut Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BAB X Ketentuan Penutup Pasal 123).
PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019.
Berlangganan Peraturan