Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan
Permenaker 21 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan unit layanan disabilitas Ketenagakerjaan dan para pemangku kepentingan guna penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah
Sekolah Rumah atau HomeSchooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/ keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas dimana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Sekolah Rumah memiliki dasar hukum dan diatur dengan Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah. Bentuk Sekolah Rumah ada tiga menurut Permendikbud 129 tahun 2014 tentang Sekolah Rumah, yaitu:
Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS
Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang Juknis Pemberhentian PNS. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ini mencabut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan dinyatakan tidak berlaku.
Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan Inklusif memiliki dasar hukum dan pelaksanaan yaitu Permendiknas 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
Permendagri tentang Pilkades dalam Satu Naskah
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2020. PMDN atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang juga dikenal dengan Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan juga oleh Kementerian Dalam Negeri ke dalam Satu Naskah. Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa.
PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah atur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
PP 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pendidikan Kedinasan adalah aturan pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebab dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan
PP 37 tahun 2010 tentang Bendungan merupakan aturan pelaksanaan Pasal 22, Pasal 34, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan memiliki latar belakang pemikiran bahwan untuk menyimpan air yang berlebih pada saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada waktu diperlukan, serta mengendalikan daya rusak air maka perlu membentuk waduk yang dapat menampung air.
PP 12 tahun 2010 tentang Litbang Kehutanan, serta Diklat Kehutanan
PP 12 tahun 2010 tentang Litbang Kehutanan, serta Diklat Kehutanan terbit dengan latar belakang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
PP 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian
PP 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai kenavigasian sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 183 ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal 206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian.
PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
PP 1 tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan pelaksanan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, ketentuan Pasal 23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut mengenai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam Peraturan Pemerintah. Bentuk penghormatan dan penghargaan tersebut diwujudkan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden.
Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mengatur kembali tentang Sertipikat Tanah yang tadinya seperti buku atau majalah menjadi sebuah Sertipikat tanah elektronik yang bagaimana nanti bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Peraturan Menteri ATR BPN
Kabar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang baru maupun lama, demi memudahkan membaca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, semoga bermanfaat. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.
Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik
Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perlu pembelajaran di luar satuan pendidikan formal dan nonformal melalui praktik kerja lapangan. Penyelenggaraan praktik kerja lapangan (PKL) diatur dengan Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.
Berlangganan Peraturan