PermenPPPA 3 tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui

Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI Eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai berusia enam bulan.
PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas jogloabang Min, 07/28/2019 - 22:41

Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah jogloabang Sab, 07/27/2019 - 09:44

Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Hari sekolah diatur dengan Permendikbud. Permendikbud tentang Hari Sekolah ditetapkan Mendikbud Muhadjir Effendy pada tanggal 12 Juni 2017 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Peraturan LKPP No 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam PBJ Pemerintah jogloabang Sab, 07/27/2019 - 01:05

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan sanksi daftar hitam yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional.

Peraturan LKPP No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah jogloabang Jum, 07/26/2019 - 19:37

Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diterbitkan LKPP dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP Agus Prabowo pada tanggal 8 Juni 2018.

Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jogloabang Jum, 07/26/2019 - 17:57

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.

Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Latar Belakang

Pertimbangan ditetapkannya Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

Permensos 29/2017, Perubahan Atas Permensos 16/2017, Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Permensos yang mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167).
Permensos 12 tahun 2018, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan Disabilitas Mental jogloabang Kam, 07/25/2019 - 15:36

Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Pemasungan Bagi Penyandang Disabilitas Mental. Pedoman pencegahan dan penanganan pemasungan bagi penyandang disabilitas mental adalah untuk mencegah dan menangani pemasungan bagi penyandang disabilitas mental serta mendukung gerakan stop pemasungan bagi penyandang disabilitas mental.

Permensos 28 tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Nomor 28 tahun 2018.
BKN
Peraturan Badan atau tentang Badan Kepegawaian Negara.
PerbanKN 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun PNS
Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS. Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Badan (Perban) Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana pada tanggal 26 Maret 2019.
PP 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru
Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis untuk mewujudkan visi penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalitas dan untuk mewujudkan profesionalitas guru perlu perbaikan tata kelola guru, menjadi pertimbangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru karena Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola guru sebagai pendidik profesional sehingga perlu diubah.
PP 43 tahun 2019 Tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional jogloabang Sel, 07/23/2019 - 22:27

Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mendukung sektor perdagangan luar negeri untuk mendukung tumbuhnya perekonomian nasional dengan dengan program untuk meningkatkan ekspor. Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Presiden Jokowi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional.

PP 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
Aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan pada tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta. PP No. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
PP 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi di tetapkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014.
PP 13/2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Maret 2015. PP 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H.
Berlangganan Peraturan