Keppres 9 2020 tentang Perubahan Keppres 7 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 suryaden Sen, 03/23/2020 - 19:09

Keppres 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengubah Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
UU 9 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang adalah penyempurnaan beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (mishandling) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.
Perubahan Keempat UUD 1945 jogloabang Jum, 01/24/2020 - 01:59

Perubahan Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002. Perubahan Keempat UUD 1945 hasilnya adalah di bawah ini.

Perubahan Ketiga UUD 1945 jogloabang Jum, 01/24/2020 - 01:37

Sidang Tahunan MPR 2001, pada tanggal 1-9 November 2001 memiliki hasil yaitu Perubahan Ketiga UUD 1945. Dibawah ini adalah isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah ketiga kalinya.

Perubahan Kedua UUD 1945 jogloabang Jum, 01/24/2020 - 01:24

UUD 1945 mengalami perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 yang menghasilkan Perubahan Kedua UUD 1945. Adapun perubahan kedua UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut.

PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM
PP 89 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 59 tahun 2001 tentang LPKSM didalamnya berisi tentang LPKSM yang memenuhi syarat menurut Pasal 44 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan Penyesuaian LPKSM dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga definisi LPKSM menjadi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
PP 82 tahun 2019 Perubahan Atas PP 44 tahun 2015 Penyelenggaraan Program JKK dan JKM jogloabang Jum, 01/03/2020 - 06:58

PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Permendikbud 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler jogloabang Sel, 11/26/2019 - 06:57

Permendikbud Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permendikbud Nomo3r 3 tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler ditetapkan untuk menyempurnakan proses PBJ di Sekolah dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum mengatur tentang proses pengadaan barang/jasa secara daring melalui sistem

UU 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 tahun 2003 tentang MK
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan disebabkan karena UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan. Perubahan terdiri atasPasal, Pasal I berisi tentang 31 perubahan ketentuan Pasal dalam UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang :
UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE jogloabang Sab, 11/16/2019 - 08:40

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi polemik selama bertahun-tahun, tentu saja UU ITE terus memakan korban karena jeratannya bisa menangkap sasaran empuk orang-orang yang kebetulan ingin menginformasikan sesuatu yang menurutnya kurang baik.

UU 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan W3PK jogloabang Sab, 11/16/2019 - 04:49

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dengan UU Nomor 27 tahun 2007 akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dimaksudkan untuk mempersiapkan Perbankan memasuki era globalisasi. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juga disusun untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang Perbankan dengan perjanjian-perjanian internasional yang telah diratifikasi di bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomoian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor Perbankan.
Perpu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia jogloabang Sen, 11/04/2019 - 00:33

Perpu 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikeluarkan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena telah terjadinya krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi sistem keuangan Indonesia. Hal ini akibat adanya krisis keuangan akhir-akhir ini di Amerika Serikat yang merupakan terbesar sejak krisis 1929 telah memaksa pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bantuan likuiditas kepada industri keuangan yang bermasalah sebesar USD700 miliar.

UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ada 21 Poin Ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan jogloabang Rab, 10/30/2019 - 23:44

Besaran iuran BPJS akan naik per 1 Januari 2020. Besaran iuran BPJS tersebut naik karena adanya Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres 75 tahun 2019 yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan.

Berlangganan Perubahan