PP 3 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan 2005 diubah pada tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Mei 2013.
Perpres 42 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Perpres 10 Tahun 2010, Susunan Organisasi TNI
Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Juli 2019 menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta.
PP 45 Tahun 2019, Perubahan PP 94 Tahun 2010, Penghitungan PKP dan Pelunasan PPh Tahun Berjalan
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan pada tanggal 25 Juni 2019. PP 45/2019 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.
PP 11 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43 Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS 2019
Perubahan Juknis BOS 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada tanggal 22 Mei 2019. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 609 dan diberlakukan mulai tanggal 28 Mei 2019.
Perpres 56 Tahun 2018, Perubahan Kedua tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2018 menandatangani Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang hari itu juga diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
UU MD3 yang perubahannya dibanderol menjadi UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD akhirnya diberlakukan dan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
PBI 20/2/PBI/2018, Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017, Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Pada 1 Maret 2018, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo telah menandatangani Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
Ketentuan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018
Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
PP 1/2018 Perubahan Kedua Atas PP 5 /2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Perubahan Atas PP 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, PP 83 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
UU 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 2 Th 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Perubahan Rincian Dana Desa 2018, Permenkeu 226/PMK.07/2017
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati pada 29 Desember 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1971 tanggal 29 Desember 2017 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Widodo Ekatjahjana.
Tahapan Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017
Peraturan Baru tentang Pencairan Dana Desa 2018 dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Perka LKPP No. 22/2015, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Peraturan Kepala LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 Oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan diundangkan tanggal 8 Oktober 2015 dalam Berita Negara tahun 2015 Nomor 1506.
Berlangganan Perubahan