PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

PP 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi merupakan aturan kelanjutan dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci dan komprehensif. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi akan memberikan dasar hukum dan keterangan yang lebih jelas dan terupdate tentang nilai-nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat kita.
Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE tahun 2020-2024
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 terbit mengawali tahun 2021 setelah pada akhir tahun 2020 Pemerintah membungkam sebuah ormas dan menjadikannya ormas terlarang karena hal tersebut dalam Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan) tahun 2020-2024.
UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan HAM diatur dengan UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia
Kebiri Kimia menurut PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pemgumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi r
Inmendagri 1 tahun 2021 tentang PPKM Jawa Bali
Setahun sudah Pandemi COVID-19 berlalu dan makin menjadi-jadi. Bahkan di awal tahun 2021, Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM kepada masyarakat Jawa dan Bali dari tanggal 11 - 25 Januari 2021. PPKM Jawa Bali juga hampir sama dengan PSBB Jawa - Bali yang merupakan kebijakan Pemerintah dalam Inmendagri 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Perpres 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi urusan pemerintahan serta mencapai rencana strategis nasional, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
Keppres 22 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak sebagai Hari Libur Nasional
Presiden Joko Widodo menetapkan hari libur nasional saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional.
PP 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, penelitian, dan industri. Untuk dapat memanfaatkan tenaga nuklir diperlukan sebuah instalasi nuklir. Instalasi Nuklir terdiri atas beberapa struktur, sistem, dan komponen yang dibangun pada suatu Tapak. Instalasi dan pemanfaatan Nuklir diatur dengan PP 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.
Perpres 106 tahun 2020 tentang Kemenpora
Kemenpora mendapatkan update SOTK dengan diterbitkannya Peraturan Presiden baru tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Update tersebut ada di dalam Perpres 106 tahun 2020 tentang Kemenpora. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mencabut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101), dan dinyatakan tidak berlaku.
Perpres 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian
Perpres 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian mencabut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142).
Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN
Presiden Joko Widodo memandang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN masih dapat dioptimalkan kerjanya. Sehingga Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN. Ada 17 perubahan dalam Perpres 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN, ada yang menghapus dan menambah dengan menyisipkan. Tugas-Tugas Komite dan Satgas COVID-19 pun mengalami perubahan.
Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Perpres 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan turunan dari UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK, yang bunyinya sebagai berikut:
Perpres 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Perpres 47 tentang tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) adalah kelanjutan dari Kepres 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki SOTK baru yang diterbitkan Presiden Joko Widodo dalam Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini adalah kelanjutan dari adanya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam Perpres 95 tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, SOTK Kemenaker selain ada Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden, Susunan Organisasi didalam Kementerian Ketenagakerjaan terdiri atas:
Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah
Peran Serta Masyarakat dan Tata Caranya untuk ikut serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah diatur dalam Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
Perpres 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diperbaharui oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpres 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Berlangganan Polhukam