Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Permendagri No. 100 Tahun 2018 mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini dilucurkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Permendagri No.
Permendagri 34 Tahun 2018, Pencabutan Permendagri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II
Pada 25 April 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II.Permendagri Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II diberlakukan dan diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 629 pada tanggal 11 Mei 2018 di Jakarta.
UU 1 tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana
UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana kembali dibicarakan setelah digunakan bersama-sama UU ITE untuk menjerat para penyebar HOAX yang pada tahun politik sekarang ini kembali subur. Tak ayal kasus Ratna Sarumpaet pun disandungkan dengan pasal-pasal dalam UU 1 tahun 1946 dan UU ITE.
UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3
UU MD3 yang perubahannya dibanderol menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya diberlakukan dan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
PP Nomor 4 Tahun 2018, Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2018. PP Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 pada tanggal 19 Februari 2018.
Siber Sandi
Tentang yang berhubungan dengan Siber dan Sandi.
Permendagri No. 6 Tahun 2018
Permendagri No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penangulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembanguanan dan Tata Ruang Serta Bidang Pereknonomian Tahap I
Lampiran Peraturan Bawaslu tentang Pemantau Pemilu
Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana. Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Kodet Etik Pemantau, hingga Panduan Teknis Pemantauan Pemilu di Indonesia.
Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178 berisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 17 Januari 2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Widodo EKatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada 26 Januari 2018, di Jakarta. Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019
Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan. Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 adalah
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ditetapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018 dan diundangkan pada 17 Januari 2018 oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122.
Kewaspadaan Dini di Daerah
Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Januari 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta.
Penjelasan Direktur FKDH Otda Kemendagri tentang istilah Plt, Pjs, Plh, Pj
Penjelasan Direktur FKDH Otda Kemendagri terkait istilah Plt, Pjs, Plh, Pj
PP 1/2018 Perubahan Kedua Atas PP 5 /2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Perubahan Atas PP 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, PP 83 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Berlangganan Polhukam