UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MD3

UU MD3 yang perubahannya dibanderol menjadi UU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD akhirnya diberlakukan dan diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H.
PP 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia
Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2018. PP 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia diundangkan di Jakarta oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 pada tanggal 19 Februari 2018.
Siber Sandi
Tentang yang berhubungan dengan Siber dan Sandi.
Permendagri No. 6 Tahun 2018
Permendagri No. 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penangulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembanguanan dan Tata Ruang Serta Bidang Pereknonomian Tahap I
Lampiran Peraturan Bawaslu tentang Pemantau Pemilu
Peraturan tentang Pemantauan Pemilu dari Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan di Jakarta pada 25 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan-undangan Widodo Ekatjahjana. Peraturan Bawaslu tentang Pemantauan Pemilu dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Kodet Etik Pemantau, hingga Panduan Teknis Pemantauan Pemilu di Indonesia.
Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178 berisi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 17 Januari 2018. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Widodo EKatjahjana Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada 26 Januari 2018, di Jakarta. Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2019
Berdasarkan hasil pengundian yang dilakukan. Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 adalah
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ditetapkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 11 Januari 2018 dan diundangkan pada 17 Januari 2018 oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122.
Kewaspadaan Dini di Daerah
Permendagri No 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Januari 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 pada tanggal 17 Januari 2018 di Jakarta.
Penjelasan Direktur FKDH Otda Kemendagri tentang istilah Plt, Pjs, Plh, Pj
Penjelasan Direktur FKDH Otda Kemendagri terkait istilah Plt, Pjs, Plh, Pj
PP 1/2018 Perubahan Kedua Atas PP 5 /2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Perubahan Atas PP 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, PP 83 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, PP 5 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
UU 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 2 Th 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Tahapan Pilkada Serentak 2018
Tahapan pada Pilkada Serentak 2018, sebagaimana yang dirilis oleh KPU Pusat
Berlangganan Polhukam