Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021

Presiden Joko Widodo menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 yaitu pada tanggal 12 Mei 2021 (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tanggal 24 Desember 2021 (Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Penetapan Cuti Bersama ASN ditegaskan dalam Keppres 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.
Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Bidang Usaha Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah
Taman Mini Indonesia Indah, tempat ikonik sejak masa orde baru pengelolaannya diperbaharui dengan Perpres 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Taman mini yang luasnya segede gaban ini dalam Peraturan Presiden yang baru akan dikelola oleh Setneg.
Perpres 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan
Perpres 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan merupakan Perpres Kementerian Kesehatan yang baru menggantikan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59). Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan mulai berlaku sejak tanggal 19 Maret 2021.
Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Maret 2021 menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden Republik Indonesia) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Progam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Inpres 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini pada pokoknya bertujuan untuk para pejabat terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah untuk melakukan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri
Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri adalah Peraturan Presiden yang baru setelah pembentukan kabinet pada tahun 2019. Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri mencabut Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024
Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.
Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mencabut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1), dan menyatakan tidak berlaku. Setelah melaksanakan tugasnya dalam rangka percepatan restorasi gambut akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 dengan target yang telah ditetapkan untuk diselesaikan.
Perpres 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci
Perpres 118 Tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci menyebutkan bahwa Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk Rancang Bangun dan Peiekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE tahun 2020-2024
Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024 terbit mengawali tahun 2021 setelah pada akhir tahun 2020 Pemerintah membungkam sebuah ormas dan menjadikannya ormas terlarang karena hal tersebut dalam Perpres 7 tahun 2021 tentang RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan) tahun 2020-2024.
Perpres 1 tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme
Apa itu Mikroorganisme?
Perpres 114 tahun 2020 tentang SNKI
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) adalah strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Strategi Nasional Keuangan Inklusif diatur kembali dengan Perpres 114 tahun 2020 tentang SNKI.
Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020
Cuti Bersama ASN diubah. Cutber ASN 2020 diubah dengan Keppres 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keppres 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama ASN 2020. Meroketnya kasus COVID-19 dan terlalu banyaknya libur mungkin menjadi pertimbangan keluarnya Keppres Perubahan Cuti Bersama ASN 2020 ini.
Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
Perpres 71 tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi merupakan Peraturan Presiden untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Perpres 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran 10 Lembaga Nonstruktural
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi urusan pemerintahan serta mencapai rencana strategis nasional, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
Berlangganan Presiden