Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR 2019

Indonesia adalah Rumah Besar Kita Semua sebuah judul, harapan dan doa Presiden Jokowi yang di sampaikan dalam Pidato Sidang Tahunan Presiden Jokowi di depan DPR dan MPR. Pada Jumat, 16 Agustus 2019 Presiden berbicara pada kita semua, rakyat Indonesia sebagai pemegang tertinggi kedaulatan di negara ini. Sebagai agenda rutin setiap tahunnya, Presiden Jokowi membacakan dan melaporkan Pidato Sidang Tahunan, Pidato Kenegaraan, dan Pidato Nota Keuangan.
Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Untuk percepatan pembangunan diperlukan penyediaan tanah untuk lokasi pembangunan. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Keduanya adalah hal penting dalam percepatan pembangunan, untuk itu diatur dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan Peraturan Presiden untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa
Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa adalah acuan perencanaan, penentuan spesifikasi teknis dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya di desa.
Keppres Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pansel Capim KPK 2019-2023
Ada yang mau mendaftar menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?. Karena masa Jabatan Pimpinan KPK sudah akan berakhir tahun ini. Sebagaimana kita ketahui untuk menjadi Pimpinan KPK sebelumnya akan diseleksi oleh Panitia Seleksi KPK atau Pansel KPK. Pansel KPK dibentuk Presiden menggunakan Surat Keputusan Presiden atau Keppres. Saat ini Keppres tersebut sudah ada dan Pansel KPK tentu sudah terbentuk
Perpres 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
Pedoman Organisasi Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) pasal 35 Pedoman Organisasi Rumah Sakit perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Keppres 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Kita mengenal Hari Anak Nasional, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hari Anak Nasional pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tentang Hari Anak Nasional di Indonesia ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Juli 1984. Berikut kita simak Keppres Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional.
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Republik Indonesia, biasanya disingkat Keppres.
Perpres 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR-RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Perpres 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal MPR-RI, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 8 Juli 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 126.
Perpres 42 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Perpres 10 Tahun 2010, Susunan Organisasi TNI
Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Juli 2019 menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta.
Perpres 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja
Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Januari 2019 menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyakit Akibat Kerja. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18 pada tanggal 29 Januari 2019 di Jakarta.
Perpres 96 Tahun 2018, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Pada tanggal 16 Oktober 2018 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diundangkan pada 18 Oktober 2018 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184 di Jakarta.
Perpres 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
Indonesia memiliki banyak sekali potensi dan wilayah Geopark. Geopark atau Taman Bumi memiliki berbagai fungsi penting terhadap kelangsungan hidup Bumi.
Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Presiden Joko Widodo meluncurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diteken Presiden Jokowi pada tanggal 12 Juni 2019. Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112 di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.
Perpres 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI
Melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia adalah latar belakang pertimbangan Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia.
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 oleh Menkumham Yasonna H.
Berlangganan Presiden