LTSHE, Lampu Tenaga Surya Hemat Energi

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Perpres 47/2017 diundangkan pada Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2017 pada 13 April 2017 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2017. Perpres No.
Pola Baru Pendistribusian Dana Desa
Apa yang di sampaikan Presiden Joko Widodo pada Rakernas Nasdem adalah hal yang serius. Tentang pola baru pendistribusian dana desa pun Presiden menjelaskan kepada DPA dalam Sarasehan Nasional DPD DI hari ini. Pengelolaan dana desa akan diprogramkan seperti program cash for work atau padat karya tunai. Dana desa untuk program padat karya di desa-desa ini akan diberikan ke desa untuk dapat dikelola secara swakelola. Anggaran dana desa tahun depan sebesar 60 trilyun rupiah. Berikut adalah Pers Release Kepresidenan tentang hal tersebut:
Jokowi : Penggunaan Dana Desa 2018
Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018, Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih konsisten dengan pernyataannya bahwa 20 T, 60 T dan 80 T rupiah uang negara yang dikucurkan untuk Desa tahun depan adalah agar peredaran uang di desa digunakan oleh masyarakat Desa. Bahkan Penggunaan Dana Desa di 2018 menurutnya, Presiden Jokowi, akan didorong untuk memperluas dan memperlebar kesempatan bekerja di desa.
Perpres 12 tahun 2015 tentang Kemendesa
Presiden Joko Widodo pada 23 Januari 2015 menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan Presiden ini juga mencabut Perpres 165 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kabinet Kerja. Banyak tugas dan pekerjaan di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi karena memang percampuran antara 2 kementrian lama dan ditambah satu tugas urusan baru dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Perpres 11 tahun 2015 tentang Kemendagri
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri pada tanggal 23 Januari 2015. Perpres 11 tahun 2015 ini berisi tentang SOTK Kementrian Dalam Negeri secara keseluruhan hingga badan-badan atau dirjen baru yang akan dibentuk. Terkait dengan Desa, Kementrian Dalam Negeri masih memiliki cengkeraman tangan di bidang Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang tugas dan fungsinya seperti di bawah ini, disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri:
Berlangganan Presiden