Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona suryaden Kam, 03/26/2020 - 21:13

Pagebluk atau pandemi wabah COVID-19 menghancurkan berbagai sendi kehidupan, utamanya ekonomi sektor industri. Pemerintah merespon dengan Permenkeu 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona. Sebagai negara miskin tentunya kita tidak bisa iri dengan Amerika Serikat yang mengeluarkan 2 Trilyun USD untuk merespon pandemi COVID-19. Kesehatan memang mahal harganya, semoga kita semua dikaruniai kesehatan segera terhindar dari Wabah Corona.

UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum jogloabang Kam, 02/27/2020 - 05:49

UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dalam UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah sejalan dengan:

  1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945,
  2. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler 2020

Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS Reguler 2020 disertakan menjadi Lampiran Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang ditandatangani Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 5 Februari 2020.
PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI
PP 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI - adalah Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanakan Ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 49 Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
Permenag 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim
Pendaftaran Majelis Taklim diatur dengan Permenag 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Majelis Taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam. Pasal 2 Majelis Taklim mempunyai tugas meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam.
PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek
PP 90 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek telah diterbitkan dan mencabut PP 7 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek, PP 51 tahun 2007 Indikasi-Geografis, PERPRES 20 tahun 2005 Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek.
Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan jogloabang Sel, 01/07/2020 - 23:32

Warga negara yang rentan dengan administrasi kependudukan adalah permasalahan dan perlu mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini diatur dengan Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Komponen Pembiayaan BOS Reguler pada SD
Berikut BAB IV Penggunaan dana BOS Reguler, Komponen Pembiayaan Sekolah Dasar. Dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Penetapan Alokasi dan Penyaluran dana BOS Reguler 2019
Berikut BAB III Penetapan Alokasi dan Penyaluran dana BOS Reguler, dalam Lampiran Permendikbud 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.
Pedoman Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 termaktub dalam Lampiran Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019. SE Dewan Pengurus Nasional Korpri Nomor SE-07/KU/IX/2019 tentang HUT Ke-48 Korpri Tahun 2019 berisi tentang maksud Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang akan memperingati Hari Ulang Tahun Ke-48 pada tanggal 29 November 2019.
Permendikbud 34 tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor dan Impor Film jogloabang Sel, 11/26/2019 - 16:37

Pengedaran Film adalah pengedaran Film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika. Pengedaran Film, Pertunjukan Film, Ekspor Film dan Impor Film ada dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri.

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa telah diperbaharui dengan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan telah diundangkan pada tanggal 13 November 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455.
Peraturan LKPP 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ di Desa
Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan Barang / Jasa di Desa saat ini memiliki Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diterbitkan oleh LKPP, yaitu Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Lembaga. Yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional QR Code untuk Pembayaran
Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.
Contoh-contoh Sistematika Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 11 PermendesaPDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasal 12, menyebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perda Jateng 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah
Apa itu Desa Wisata? Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Selama ini belum ada dasar yang jelas tentang Desa Wisata dan Pemberdayaan Desa Wisata.
Berlangganan Tata Cara