Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pandemi COVID-19 berakibat pada seluruh sendi kehidupan. Tak terkecuali Peraturan-Peraturan yang menjadi acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan Kepala Desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pilkades pun harus diubah menyesuaikan perkembangan yang ada demi keselamatan masyarakat dan lancarnya perhelatan politik desa yang periodik dan wajib dilakukan. Untuk itulah terbit Permendagri 72 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. PP 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP ini adalah aturan pelaksanaan Pasal 57 UU 9 tahun 2018 tentang PNBP.
PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi menurut PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar memiliki konsep diri yang tepat sesuai dengan ragam disabilitasnya, menghindari menurunnya kondisi Penyandang Disabilitas baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dan juga penyiapan Penyandang Disabilitas agar mampu memasuki jenjang pendidikan formal dan nonformal, serta penyiapan Penyandang Disabilitas agar dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat secara inklusif.
PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia
Kebiri Kimia menurut PP 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pemgumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak adalah adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi r
Perbedaan Investasi dengan Trading pada Forex
Pada dasarnya, investasi dan trading merupakan usaha untuk memperoleh kekayaan dalam jangka waktu tertentu dengan cara melakukan pembelian atau menyimpan kumpulan portofolio serta aset. Pada investasi, pelakunya disebut investor. Mereka akan membeli mata uang asing untuk nantinya dijual ketika harganya dinilai memberi keuntungan maksimal.
PP 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
PP 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, dipandang perlu mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi dengan Peraturan Pemerintah.
PP 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
PP 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dalam penjelasannya mengatakan bahwa Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa konsekuensi yuridis terhadap beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu disesuaikan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
PP 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir
Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, penelitian, dan industri. Untuk dapat memanfaatkan tenaga nuklir diperlukan sebuah instalasi nuklir. Instalasi Nuklir terdiri atas beberapa struktur, sistem, dan komponen yang dibangun pada suatu Tapak. Instalasi dan pemanfaatan Nuklir diatur dengan PP 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir.
PP 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP
PP 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan aturan pelaksanaan dari Ketentuan Pasal 61, Pasal 62 Ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan
Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015.
Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah
Peran Serta Masyarakat dan Tata Caranya untuk ikut serta dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah diatur dalam Permendagri 4 tahun 2019 tentang Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.
Ini Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO Sekaligus Cara Klaimnya
Bagi para pemilik mobil ataupun yang merencanakan akan memiliki mobil baru ada baiknya menyimak pengertian tentang Perbedaan Asuransi Mobil All Risk dan TLO sekaligus cara klaimnya. Mendaftar Asuransi memang sangat mudah, tinggal modal duit. Namun bagaimana ketika mobil mengalami masalah, cara klaim asuransi mobil all risk dan TLO adalah hal penting yang patut diketahui nasabah.
PP 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Penyebab terbitnya Surat Tilang cukup banyak. Dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (3) PP 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalin (Lalu Lintas) dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Nah "tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" tersebut maksudnya adalah:
PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
PP 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak merupakan aturan pelakasanaan dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19
Iuran BPJS TK disesuaikan selama masa Pandemi COVID 19 dalam PP 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS TK COVID-19 (Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019). Seperti kita ketahui dan rasakan bersama betapa hancurnya perekonomian karena Pandemi COVID-19 sudah merangsek ke segala penjuru, dan kehidupan rakyat.
PP 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Pemerintah menerbitkan PP 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten merupakan aturan pelaksanaan dari UU 13 tahun 2016 tentang Paten, ketentuan Pasal 74 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Berlangganan Tata Cara