Mendikbud Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada tanggal 21 Juni 2019 di Jakarta. Surat Edaran Mendikbud No. 3 tahun 2019 tentang PPDB disampaikan untuk seluruh Gubernur di Indonesia dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Surat Edaran Mendikbud tentang PPDB Nomor 3 Tahun 2019 ini adalah dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2019.

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah, adalah Lampiran II dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler. Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah perubahan tentang Ketentuan Lampiran I Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler. Sementara Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Regulermasih dipergunakan.

Intervensi pencegahan stunting terintegrasi hingga ke tingkat Desa. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 13 Mei 2019 dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Permentan No. 5/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian ditandatangani Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman pada 14 Januari 2019 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumkam Widodo Ekatjahjana pada tanggal 17 Januari 2019.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan ASN.

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Pada 1 Maret 2018, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo telah menandatangani Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.

Permenkeu Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto

Lampiran Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan BAB IV tentang Proses Produksi Kopi Luwak

Sistem Pemeliharaan dan Budidaya Luwak sesuai prinsip kesejahteraan hewan ada dalam Lampiran Permentan No. 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak melalui Pemeliharaan Luwak yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan

Dalam BAB II Lampiran Permentan Luwak No. 37/Permentan/KB.120/6/2015, Biologi Luwak dan Perilaku Luwak menjadi bahasan tersendiri

Berita Negara Tahun 2018 Nomor 106 berisi tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Cara Uji Alat Kesehatan yang Baik.

Peraturan Menteri Keuangan PMK 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa