UU 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi jogloabang Jum, 12/06/2019 - 23:42

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dalam UU 27 tahun 2004 tentang KKR ada salah satu pasal yang menyebut jika telah meminta maaf, pelaku berhak mendapatkan pengampunan atau amnesti.

UU 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan, dan mencegah penyebarannya dari suatu area ke area lain, serta mencegah penyebaran keluar, diperlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh. Sistem Karantina dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
Perpres 42 Tahun 2019, Perubahan Kedua Atas Perpres 10 Tahun 2010, Susunan Organisasi TNI
Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Juli 2019 menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 8 Juli 2019 di Jakarta.
Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa pada akhir tahun 2018. Peraturan Menteri Keuangan tersebut bernomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indraawati pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana pada tanggal 31 Desember 2018 di Jakarta.
Permendikbud 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang PPDB
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan ini mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama
Permenag 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
UPDATE!!! Sudah tidak berlaku.
Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK
Permendikbud 51 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Permen Desa PDTT 16 tahun 2018
UPDATE Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dicabut dan diganti dengan Permendesa PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.
Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang BOPTN
Juknis BOPTN 2018, Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.
Permendikbud No 4 Tahun 2018, Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 6 Februari 2018 menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah
Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program BOS
Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Petunjuk Teknis BOS 2018 didalam Lampirannya di BAB X memberikan penjelasan tentang Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Program BOS
Pengawasan dan Sanksi Program BOS
Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Petunjuk Teknis BOS 2018 didalam Lampirannya BAB IX memberikan penjelasan tentang Pengawasan dan Sanksi BOS. Dimana Pengawasan program BOS terdiri dari pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. Apa saja dan apa itu pengawasan dan sanksi dalam Program BOS dalam Juknis BOS 2018 ?.
Monitoring BOS
Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Petunjuk Teknis BOS 2018 didalam Lampirannya BAB VIII memberikan penjelasan tentang apa itu Monitoring BOS.
Juknis Pertanggungjawaban Keuangan BOS
LPJ BOS atau Laporan Pertangungjawaban Keuangan BOS merupakan unsur penting dalam program pemerintah. Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS terdapat dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Juknis Pengadaan Barang dan Jasa BOS
Mekanisme Pembelian, Pengadaan Barang dan Jasa BOS 2018 ada dalam Lampiran Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku sejak tanggal 19 Januari 2018
Juknis BOS untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB
Permendikbud No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Juknis BOS 2018 dari Kemendikbud didalamnya juga mengatur tentang Petunjuk Teknis - Juknis BOS untuk SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB tahun 2018.
Berlangganan Tidak Berlaku