Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 23, 2013
Rabu, 23. Januari 2013
Sukoharjo, Jawa Tengah

PRESS RELEASE BERSAMA

Aliansi Advokasi Hukum dan Keadilan bagi Difabel
”Aksesibilitas Hukum yang Berkeadilan Bagi Difabel Korban Kekerasan”
Sukoharjo, 23 Januari 2013

Negara Indonesia mengambil langkah penting dalam memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi difabel dengan menandatangani dan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).  Pada tanggal 10 November 2011, Pemerintah Indonesia  kembali mengukuhkan komitmen untuk melakukan perubahan fundamental bagi perwujudan hak-hak difabel dengan mengesahkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi  Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak difabel di seluruh Indonesia.

Pada pasal 12 dan 13 konvensi tersebut, ditegaskan bahwa difabel mempunyai kedudukan yang Setara di Hadapan Hukum dan memiliki hak atas Akses yang sama Terhadap Peradilan. Namun sayangnya kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik. Akses terhadap hukum yang berkeadilan masih sangat langka dirasakan bagi komunitas difabel, terutama bagi perempuan difabel. Aneka bentuk diskriminasi  terjadi di level keluarga, di level komunitas, aparat penegak hukum bahkan di level negara. Faktanya banyak kasus kekerasan seksual bahkan pemerkosaan yang tidak diproses  secara hukum, dengan alasan lemahnya bukti, minimnya aksesibilitas hukum bagi difabel bahkan difabel dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Perempuan difabel memiliki problem yang lebih kompleks, karena perempuan difabel mengalami 3 lapis diskriminasi :

  1. (Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia sebagai perempuan sehingga selalu diposisikan menjadi nomor belakang bahkan sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender.
  2. Perempuan difabel terdiskriminasi karena dia adalah difabel sehingga akses terhadap semua fasilitas menjadi terhambat.
  3. Perempuan difabel sebagian besar terhitung dalam komunitas miskin baik miskin secara ekonomi, sosial, politik, informasi dll. Inilah dimensi yang membuat perempuan difabel dimiskinkan secara struktural.

Dalam rangka advokasi keadilan hukum bagi difabel korban kekerasan Aliansi Advokasi Hukum dan Keadilan bagi Difabel yang beranggotakan : SIGAB Yogyakarta, LBH Yogyakarta, ICM Yogyakarta, Lembaga SPEKHAM Surakarta, Lehhamas'Aisiyah Surakarta, PUSHAM UII Yogyakarta, Forum LSM Yogyakarta, Gerkatin Solo dan Rifka Annisa Yogyakarta, bermaksud mengadakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengkampanyekan isu disabilitas dan akses terhadap keadilan hukum. Serangkaian kegiatan yang diselenggarakan adalah audiensi bersama Kejaksaan Negri Sukoharjo terkait dengan Peristiwa Tindak Pidana Pemerkosaan  dengan nomor laporan : STPL 523/XI/2012/JATENG/RES SKH tanggal 10 November 2012, audiensi bersama ibu bupati Kabupaten Sukoharjo dan pers conference bersama media massa lokal dan nasional terkait hasil audiensi dengan kejaksaan negri Sukoharjo.

Kegiatan kampanye ”Aksesibilitas Hukum yang Berkeadilan Bagi Difabel Korban Kekerasan” bertujuan untuk:

  1. Aparat penegak hukum siaga merespon kasus-kasus difabel korban kekerasan baik kekerasan seksual ataupun korban tindak pidana yang lain, menyegerakan usut tuntas kasus-kasus difabel korban kekerasan dan mengupayakan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, termasuk dengan tidak melecehkan, tidak melakukan kriminalisasi terhadap difabel korban kekerasan, dan menjamin perlindungan dan keamanan. Polisi harus sigap dalam menemukan bukti dan saksi serta menangkap pelaku untuk kepentingan korban, apa pun bentuk kekerasan seksual yang di alami korban. Termasuk di dalam upaya penanganan sistemik adalah melakukan penyelidikan dan perbaikan atas keterlambatan penanganan kasus-kasus difabel korban kekerasan, serta fasilitas yang memadai untuk penanganan kasus difabel korban kekerasan.
  2. Pejabat publik, aparatur penyelenggara negara dan aparat penegak hukum menggunakan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi  Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai dasar dalam mengupayakan penanganan kasus-kasus difabel korban kekerasan, pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang difabel di seluruh Indonesia.
  3. Pejabat publik, aparatur penyelenggara negara dan aparat penegak hukum menggunakan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pemberian pidana kepada pelaku berdasarkan pertimbangan usia mental korban dan bukan usia kalender.
  4. Komitmen pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, komunitas difabel dan organisasi pembela HAM terkait penegakan hukum yang berkeadilan bagi difabel korban kekerasan dan difabel berurusan dengan hukum.
  5. Aparat penegak hukum di Kabupaten Sukoharjo segera menindak lanjuti dan melakukan proses hukum Peristiwa Tindak Pidana Pemerkosaan  dengan nomor laporan : STPL 523/XI/2012/JATENG/RES SKH tanggal 10 November 2012 dengan mengutamakan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, termasuk dengan tidak melecehkan, tidak melakukan kriminalisasi terhadap difabel korban kekerasan, dan menjamin perlindungan dan keamanan

Kegiatan akan diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 di Kantor Kejaksaan Negri Sukoharjo, mulai pukul 09.00 pagi tepat, dengan melibatkan anggota Aliansi Advokasi Hukum dan Keadilan bagi Difabel representatif dari : Sekolah Luar Biasa Negri Sukoharjo, Lembaga Bantuan Hukum, organisasi/paguyuban difabel, Lembaga Swadaya Masyarakat, Aparat Penegak Hukum dan media massa.

Kegiatan ini kami buat dengan harapan mampu mendorong terciptanya Peradilan hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan Inklusi sosial serta mendorong pengarusutamaan (mainstreaming) isu difabilitas dalam penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan, peradilan hukum serta pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama SIGAB Yogyakarta, LBH Yogyakarta, ICM Yogyakarta, Lembaga SPEKHAM Surakarta, Lehhamas'Aisiyah Surakarta, PUSHAM UII Yogyakarta, Forum LSM Yogyakarta, Gerkatin Solo dan Rifka Annisa Yogyakarta, bersama dengan seluruh stakeholder. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat disampaikan kepada  Panitia Kegiatan atas nama : Purwanti, email: cc. no HP. 081329412360. 

Surakarta, 23 Januari 2013

Purwanti, Koordinator Kegiatan