Tindak Kekerasan TNI kepada Petani di Kebumen Ancaman Serius Reformasi TNI

Tulisan di bawah ini adalah tulisan reaksi dari teman-teman dan warga untuk dapat dibaca banyak pihak tentang keprihatinan atas apa yang terjadi di Kebumen. Peristiwa kekerasan TNI kepada warga, di tengah carut marutnya kehidupan rakyat dan bangsa yang sedang gundah gulana. Indonesia memiliki lokasi yang luas yang jika hanya untuk latihan bertempur bahkan tak terdengar oleh siapapun pastilah ada. Namun kekurangkreatifan, dan perilaku menang sendiri masih juga dipamerkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bisa mengayomi warga negara.

Tindak Kekerasan TNI kepada Petani di Kebumen Ancaman Serius Reformasi TNI

Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AD terhadap  sejumlah warga petani kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (16/4). Berdasarkan laporan sementara warga, 6 orang warga yang tertembak dan 4 orang warga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI. Semua korban yang luka-luka dirawat di RSUD Kebumen. Sementara 7 orang dimintai keterangan oleh polisi. Warga petani mengalami ketakutan karena ancaman intimidasi. Informasi ini masih didalami karena ases masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi sangat terbatas.

Peristiwa ini berawal dari penolakan warga terhadap rencana TNI AD membangun fasilitas Pusat Latihan Tempur (PUSLATPUR) diatas tanah yang dinyatakan oleh warga sebagai tanah ulayat, sejak 2006 lalu. Latihan TNI di Urutsewu (wilayah di pantai selatan Jawa Tengah yang meliputi desa-desa di Kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen) dilakukan diatas tanah dengan lebar k.l 500 meter dari air laut ke utara sepanjang k.l 22,5 Km. Sejauh ini, warga kebumen mencurigai penetapan daerah tersebut sebagai PUSLATPUR TNI karena tidak lepas dari kandungan pasir besi yang ada disepanjang pesisir yang ditetapkan sebagai PUSLATPUR. Aspirasi warga terhadap penolakan ini Pustlatpur ini tidak diindahkan oleh Pemerintah maupun TNI.

Peristiwa yang terjadi di Kebumen ini, serupa dengan peristiwa yang terjadi di Alas Tlogo, 2007 lalu. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI ini dilatar belakangi kepentingan TNI mendirikan PUSLATPUR yang ditolak oleh warga. TNI melakukan penembakan kepada warga yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia. TNI mengajukan anggotanya ke Pengadilan Militer yang sejak awal telah ditolak masyarakat sipil karena tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Pengadilan militer hanya menetapkan hukuman rendah kepada para terdakwa. 

KontraS mencatat, TNI telah menggunakan kekuasaannya dengan melakukan tindakan kekerasan dan intervensi terhadap kepentingan publik. Konflik-konflik lahan yang serupa ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara, dalam beberapa bulan terakhir ini tercatat berbagai peristiwa penyiksaan terhadap warga Papua di Puncak Jaya, penyiksaan hingga mengakibatkan kematian warga Atambua, keterlibatan TNI dalam pembatalan kongres PSSI, keterlibatan TNI dalam skenario pemaksaan pemindahan keyakinan Jamaah Ahamadiyah (Operasi Sajadah) dan keterlibatan TNI dalam pengosongan pasksa rumah yang dihuni para purnawirawan yang berujung pada intimidasi dan kekerasan (lihat lampiran).

Tindakan ini merupakan bukti dan ancaman bagi kemunduran reformasi TNI sebagaimana diamanatkan oleh UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, khususnya berkenaan dengan penertiban bisnis militer dan perubahan UU Peradilan Militer. 

Untuk itu, berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mendesak;

  1. TNI dan Pemda untuk menghentikan segala aktivitas yang terkait dengan rencana pembangunan PUSLATPUR di daerah tersebut dan mengedapankan cara-cara dialog untuk menyelesaikan persoalan ini.
  2. Panglima TNI dan Kapolda Jawa Tengah untuk menghentikan peristiwa kekerasan yang berlangsung. Polri harus memberikan rasa keamanan bagi warga dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap warga. Penyelidikan polisi hendaknya dilakukan secara menyeluruh terhadap kasus dan tidak parsial kepada warga yang justru menjadi korban. Secara institusional TNI harus bertanggungjawab terhadap pemulihan dan perawatan para korban.
  3. Pembentukan tim independen untuk melakukan penyelidikan yang terdiri dari Komnas HAM, Polri dan TNI. Pengusutan dalam mekanisme pengadilan militer serupa peristiwa Alas Tlogo telah gagal memberikan memberikan rasa keadilan bagi korban jstru membuktikan bahwa mekanisme ini justru mengekalkan impunitas. 
  4. Panglima TNI tidak buru – buru mengambil tindakan sepihak dengan membawa kasus ini ke mekanisme internal TNI seperti pelanggaran kode etik atau peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1997. Panglima TNI harus membuka diri terhadap penyelidikan independen dan membuka akses seluas-luasnya terhadap proses penyelidikan yang akan berlangsung.
  5. TNI untuk segera menjalankan Kepres terkait dengan pembentukan Tim Nasional untuk Pengalihan Bisnis TNI untuk menertibkan bisnis-bisnis militer yang masih berlangsung.
  6. Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengagendakan kembali perubahan (amandemen) RUU Peradilan Militer yang sempat terhenti saat ini.
  7. Presiden untuk membentuk Komisi Ad hoc Penyelesaian Konflik Argaria dan Pelaksana Reforma Agraria untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

 
Jakarta, 17 April 2011

KontraS, KPA, SPI, IHCS, Serikat Tani Merdeka Kebumen (STAM), Perwakilan Keluarga Korban di Dukuh Kepek Kebumen

 


Data Penyimpangan Tugas dan Wewenang TNI

Tahun

Kasus

Keterangan

2005 – sekarang

Penguasaan lahan tanah warga Rumpin

TNI AU melakukan penguasaan lahan tanah garapan produk warga Rumpin dengan alasan untuk membangun bandara udara. Penguasaan lahan tanah ini dilakukan secara represif terhadap warga dengan pengintimidasian/ teror bahkan hingga terjadi penembakan kepada warga

2007

Alastlogo, Pasuruan

Lahan warga yang dijadikan sebagai puslabfor dan latihan TNI. Pengusaan lahan tanah warga dengan tujuan tersebut dilakukan secara represif terhada warga bahkan terjadi penembakan terhadap warga Alastlogo

2010

Penyiksaan di Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya Papua

TNI dalam operasi pencarian anggota TPM/OPM, melakukan interogasi terhadap dua warga Tinggi Nambut. Interogasi tersebut disertai dengan penyiksaan terhadap dua warga tersebut.

2011

Penyiksaan hingga menyebabkan meninggal dunia terhadap warga a.n. Charles Mali di Kabupaten Belu, NTT

Sejumlah anggota TNI AD yonif 744/SYB melakukan penyiksaan terhadap beberapa warga Atambua di markas TNI AD Yonif 744/SYB, penyiksaan ini berbuntut pada meninggalnya salah seorang warga atambu a.n Charles Mali.

2011

Terlibat secara aktif dalam operasi sejadah dengan melakukan pemaksaan kepada jamaah ahmadiyah di wilayah jawa barat untuk berpindah keyakinan.

Paska penyerangan jamaah ahmadiyah di Cikeusik dan munculnya PerGub dan PerBup di Jawa Barat terkait pelarangan aktivitas ahmadiyah di wilayah Jawa Barat, TNI AD melakukan pemanggilan paksa, pendataan jamaah ahmadiyah dan pemaksaan kepada jamaah ahmadiyah di wilayah Jawa Barat untuk berpindah keyakinan. Tindakan ini dilakukan oleh TNI sebagai bagian dari Muspika/ Muspida dan juga dengan adanya operasi Sajaddah oleh Kodam III Siliwangi.

2011

Intervensi proses kongres PSII di Jambi

TNI terlibat pengamanan kongres PSII di Jambi. Pengamanan ini memicu ketidaknyamanan anggota kongres PSII.

2011

Keterlibatan anggota TNI dalam kasus Melinda Dee

Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb selaku wakil ketua LEMHANAS juga menjabat sebagai Komisaris utama perusahaan PT Sarwahita

2008 – sekarang

Pengosongan paksa oleh TNI terhadap rumah negara purnawirawan TNI dan non rumah negara yang dihuni oleh keluarga pahlawan nasional

Keterlibatan TNI dalam pengosongan paksa rumah negara, pengambilalihan lahan dan pengosongan ruman non negara yang dihuni oleh keluarga pahlawan nasional tanpa didasari putusan hukum pengadilan.

2011

Keterlibatan TNI Kostrad dalam bisnis perseorangan sebagai Debitur Kredit SMS Finace

Sejumlah anggota TNI melakukan penyekapan kepada sejumlah karyawan SMS Finace cabang Depok pada tanggal 11 April 2011 pukul 04.00 – 01.00 Wib (12/4). Akibatnya, para karyawan tersebut dipukuli dan mengalami luka-luka. Penyekapan ini terjadi diduga karena sengketa antara anggota TNI yang menjadi debitur dengan SMS Finace Cab. Depok

2011

Penembakan warga petani di kebumen

Penguasan lahan warga di Kebumen oleh TNI untuk kepentingan latihan militer. Penguasaan wilayah ini dilakukan secara represif hingga terjadi penyiksaan dan penembakan terhadap beberapa warga Kebumen, bahkan paska penyiksaan dan penembakan tersebut, TNI melakukan sweeping terhadap warga kebumen.

KontraS – Biro Pemantauan dan Dokumentasi – 2011

 


 

Kronologi singkat Peristiwa Kebumen

16 April 2011

Ada tentara dari Kodam IV DIY, diminta menjaga keamanan dislitbang. Arah kepantai dan ke DISLITBANG sudah di blokir warga. Sekitar Pk 11. 30 wib tentara punya inisiatif buka blokir. Warga ada yang melihat kemudian memberi tahu warga yang lain. Kemudian warga berkumpul dan langsung ke arah pemblokriran.

Warga memblokir jalan dengan batang kayu dan pohon. Selanjutnya warga membetulkan kembali pemblokiran, sebagian bergerak ke gapura yang menandakan tempat latihan tembak milik DISLITBANG, selanjutnya gapura dirobohkan warga. Jumlah warga sekitar ratusan orang.

Kemudian tentara keluar, membawa senjata, menurut warga seperti AK 47. Tentara sekitar 100 orang lebih berseragam dan senjata lengkap. Tiba – tiba tentara langsung mengumbar tembakan membabibuta. Kemudian warga mundur dan tentara bergerak kearah selatan. Disebelah selatan banyak warga yang baru membenarkan blokir akan berjalan kerumah, tiba – tiba langsung dihadang tembakan membabi buta.

Warga tadinya berfikir itu hanya gertakan namun ternyata TNI menembak warga. Pada awal penembakan, seorang warga bernama Kusriyanto, tertembak dipantat.

Kemudian, Soleh, adik saya langsung membawa kusriyanto kerumah sakit RSU Kebumen.

Mustofa (60), Masikin (60), Aris Panji, Devi,