Avatar suryaden
Posted by suryaden on December 02, 2017
Proses Pengajuan Dana Desa

Dana Desa tahun 2018 sebesar 120 Triliun Rupiah, lebih banyak daripada tahun sebelumnya yang sebesar 80 Triliun Rupiah. Anggaran Dana Desa sebesar 120 Triliun dari yang awalnya dulu di jaman Presiden SBY hanya 20,7 Triliun Rupiah dialokasikan untuk 70an ribu desa se-Indonesia. Bandingkan dengan APBD DKI Jakarta tahun 2018 yang Rp77,117 Triliun, sungguh seperti Bulan dan Bintang di langit yang biru.

Modus Korupsi Dana Desa

Namun begitu, masalah Korupsi Dana Desa yang dilakukan juga menjadi masalah yang cukup memalukan. Ditengarai KPK bahwa korupsi Dana Desa atau Korupsi di Desa memiliki modus yang hampir seragam seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, dan tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, penyelewangan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan serta penggelapan honor aparat desa. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarief di hadapan ratusan Kepala Desa di Gedung KPK pada hari Rabu 16 Agustus 2017 di Jakarta.

Hal lainnya diungkap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga yang mengatakan bahwa ada 12 modus korupsi dana desa. 12 Modus korupsi Dana Desa menurut ICW adalah:

  1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar
  2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain
  3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan
  4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten
  5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya
  6. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa
  7. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor
  8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak
  9. Pembelian inventaris kantor dengan dana deaa namun peruntukkan secara pribadi
  10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa
  11. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa
  12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Hal-hal yang sangat penting diketahui para pendamping desa dan warga masyarakat desa tentunya, untuk dapat mengawal dana desa di fase-fase dan pelaksanaan anggaran Desanya.

KPK Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa

Dalam Konggres Jaringan Radio Komunitas Indonesia - JRKI di Bogor pada 7 November 2017. Wawan Wardiana, PLT Unit Korsup Pencegahan KPK mengungkapkan perlunya pengawalan Dana Desa hingga ke tingkat Desa karena adanya temuan masalah seperti:

  • Regulasi dari Pusat tidak sinkron. Kemendagri merujuk pada UU Pemerintahan Desa, Kemendes merujuk pada PP Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur porsi penggunaan dana desa (30% untuk operasional, 70% untuk pembangunan), Kemendes mengeluarkan Permendesa setiap tahun mengatur apa saja yang boleh/tidak boleh dibangun
  • Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa masih rendah. Baru 47% desa menggunakan Siskeudes sampai pada 31 Juli 2017.
  • Pengawasan Dana Desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten belum terlaksana dengan baik.
  • Program Dana Desa tidak menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pengawasan.
  • Kapasitas aparat Desa dan Pengaduan Masyarakat
  • Belum tersedianya instrumen pengukuran efektifitas penggunaan Dana Desa.

Jalan panjang menuju penggunaan Dana Desa yang memiliki impak signifikan terhadap pemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya simak paparan KPK di Konggres JRKI di bawah ini.