Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on November 27, 2017
Alokasi Dana Desa dalam APBN 2018, Sri Mulyani

Alokasi Dana Desa dan transfer Belanja Daerah yang berada dalam UU APBN 2018 telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan menyepakati target pendapatan negara sebesar Rp. 1.894,7 triliun dengan pagu belanja negara Rp. 2.220,7 triliun. Angka tersebut di dalamnya terdapat angka untuk transfer ke daerah dan alokasi dana desa senilai Rp. 766,2 Triliun. Alokasi Dana Desa dan transfer ke daerah memiliki fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan kemisinan. Dalam penyalurannya menggunakan basis kinerja.

"Sebesar Rp 766,2 triliun yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/10).

Dana Desa dalam APBN 2018 sebesar Rp. 60 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp. 706,1 Triliun. Dana Transfer ke Daerah yang sebesar itu terbagi dalam komponen-komponen:

  1. Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
  2. Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
  3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional;
  4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
  5. Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
  6. Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Fokus Alokasi Dana Desa 2018

Dalam APBN 2018 prioritas Dana Desa fokus digunakan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketertinggalan Geografis melalui:

  1. Pemberian afirmasi kepada Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi,
  2. Penurunan alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan
  3. pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan pengangguran.

Berdasarkan data Kementerian Desa, pada APBN-P 2016 dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 20,76 triliun, dengan rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 280,3 juta. Sementara pada 2016, dana desa meningkat sebesar Rp 46,98 triliun dan rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 643,6 juta.

Pada tahun 2017, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 60 triliun, rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 800,4 juta. Adapun pada 2018, alokasi dan prioritas dana desa yang dianggarkan meningkat dua kali lipatnya, yakni Rp 120 triliun, rata-rata per desa sebesar Rp 1,4 miliar.

Alokasi Dana Desa yang dulunya bersifat merata untuk seluruh desa akan berubah pada tahun 2018. Fokus dan titik berat untuk pengentasan kemiskinan menjadikan desa-desa dengan penduduk miskin dan pengangguran tertinggi akan mendapatkan porsi prioritas Dana Desa yang lebih tinggi sekitar 20 - 35 persen. Priorutas dan Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat anda simak di pratayang di bawah, dan bisa diunduh di tautan lampiran.