Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah berumur 4 tahun. UU 6 tahun 2014 tentang Desa ini sah di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 dan diundangkan dalam Berita Negara tahun 2014 Nomor 7 pada 15 Januari 2014. Desa mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukupan. Untuk mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa saat ini pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa antara lain:

  1. UU 6/2014 tentang Desa
  2. PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
  3. PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa

Inilah Dasar Hukum Pengaturan Desa dan Dana Desa.

PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa

PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

PERMENDAGRI:

  1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
  2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
  3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  4. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERMENKEU

  1. PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
  2. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
  3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017

PERMENDES:

  1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
  2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa
  3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
  4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes
  5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018
 
Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015  

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lampiran Ukuran
UU Desa (193.09 KB) 193.09 KB
Penjelasan UU Desa (125.78 KB) 125.78 KB