Festival Anggaran : Desa Membangun Indonesia

Festival Anggaran diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bersama Laskar Batang dan Transparency Internasional. Seminar Nasional dalam Festival Anggaran ini berthemakan Desa Membangun Indonesia Menteri Desa Marwan Ja'Far hadir pada tanggal 15 Maret 2016. Dalam paparannya yang bertajuk 'Mengelola Anggaran Desa Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab' di Festival Anggaran, Marwan Ja'far masih menggarisbawahi tentang dana desa dan prioritas penggunaannya. Langsung diawali dengan penjelasan sumber keuangan desa dari ADD dan DD (Alokasi Dana Desa dan Dana Desa), ADD dari APBD dan Dana Desa dari APBN.

Besaran Dana Desa

Marwan Ja'far mengatakan saat di Festival Anggaran ada kenaikan dana desa dibandingkan tahun lalu sebesar 2 kali lipat atau seratus persen. Tahun lalu mungkin sekitar 300 juta, di tahun 2016 naik menjadi sekitar 600 juta rupiah. Dan setiap tahun anggaran, Dana Desa dari APBN akan selalu dinaikkan. Hanya saja termin pencairannya hingga sampai ke Desa saat ini masih ditentukan Kementrian Keuangan yaitu antara 2 tahap dengan presentase 60 dan 40 persen.

Menteri Marwan juga mengatakan perlindungan terhadap Kepala Desa yang disampaikan juga oleh Presiden Jokowi bahwa jangan sampai ada kriminilisasi kepada Kepala Desa. Namun jika memang terbukti ada penyimpangan dalam implementasi dana desa maka Kades sudah pasti akan dituntut oleh negara.

Pengawasan Dana Desa dan Transparansi Dana Desa

Menteri Desa di Festival Anggaran mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa sangat penting. Selain dengan Sistem Informasi Desa. Keterlibatan masyarakat secara aktif juga perlu didorong.

"Keterlibatan masyarakat menjadi penuh dalam rangka pengawasan. Tapi yang lebih penting dari itu untuk memelototi seluruh mata anggaran," kata Marwan Jafar

.
"Selama 70 tahun indonesia merdeka baru kali ini ada dana insentif langsung ke desa. Dan setiap tahun dana desa akan dinaikan," tandas Menteri Desa di Festival Anggaran.

Marwan melanjutkan, 239 Desa yang ada di Kabupaten Batang sudah satu langkah lebih maju dibandingkan daerah yang lain dalam hal trabsparansi keuangan desa. "Tadi pak Bupati bilang ke saya di Batang ini ada program Lumbung Informasi Desa (Linida), ini sudah bagus. Dan sudah selaras dengan program yang ada di pusat yang akan kita kembangkan 30.000 sistem informasi desa," kata Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

Keterbukaan dan transparansi diperlukan dalam pengelolaan Dana Desa. Marwan mencontohkan keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh masjid-masjid secara tradisional. Infaq yang masuk dan penggunaan Dana Masjid diumumkan melalui pengeras suara setiap pagi. Marwan menginginkan bahwa pengelolaan dana desa maupun penggunaannya dapat juga dilaporkan melalui masjid-masjid di desa.

Prioritas Dana Desa

Intinya adalah seperti pada Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016. Dana Desa tidak boleh keluar dan kembali ke Kota atau Jakarta. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur desa harus melibatkan masyarakat setempat dengan metode padat karya. Kemudian untuk program pemberdayaan perempuan dan sebagainya.

Untuk melakukan implementasi UU Desa dan Dana Desa pemerintah desa bersama masyarakat harus kompak. Bertanggungjawab, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan prinsip-prinsip baru yaitu Desa Membangun Indonesia.

Demikian Marwan Ja'far Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Festival Anggaran yang diakhiri dengan seruan Desa Membangun Indonesia.

Untuk lebih lengkap silahkan simak Video di bawah ini tentang Paparan Mengelola Anggaran Desa Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab oleh Kemendes Marwan Ja'far di Festival Anggaran, Batang 15 Maret 2016. Dalam sebuah seminar besar yang bertajuk Desa Membangun Indonesia.