Indikator dan Metode Pemilihan Desa Padat Karya Tunai 2018

Pidato Presiden Joko Widodo tentang Prioritas Penggunaan Desa tahun depan yang harus mengacu pada pemerataan pekerjaan dan perputaran uang di Desa seperti yang dikatakannya pada Rakernas Nasdem maupun pada Sarasehan Nasional DPD RI tentang program padat karya di desa. Menjadi bahasan serius untuk dapat kita ketahui bersama bagaimana rencana penerapan program padat karya di desa tersebut.

DI Jakarta (17/11) – dilansir dari laman Kemenko PMK bahwa telah dilakukan Rakor Teknis Pelaksanaan Padat Karya Desa yang membahas persiapan regulasi pelaksanaan padat karya di desa, hari Jumat 17 November 2017, dan Kemenko PMK membahas penetapan lokasi desa dalam Rakor Penetapan Lokasi Desa Pelaksanaan Padat Karya Tunai di ruang rapat lantai 7 Kemenko PMK Jakarta.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida ini mendiskusikan bagaimana menentukan lokasi desa sasaran program padat karya. Dalam rapat ini dibahas tentang pemilihan 10 desa yang menjadi prioritas di 100 Kabupaten / Kota dalam penanganan kemiskinan dan stunting. Indikator dasar yang digunakan adalah Susenas 2013 dari BPS. Desa yang akan dilirik tersebut adalah:

  1. Desa yang memiliki angka kemiskinan tinggi,
  2. Desa Tertinggal, Berkembang, atau Mandiri,
  3. Desa kantong TKI dan eks TKI,
  4. Desa di daerah perbatasan,
  5. Desa di daerah kepulauan,
  6. Desa dengan tingkat stunting tinggi

Indikator untuk memilih 10 Desa prioritas di 100 daerah tingkat 2 adalah dengan melihat urutan:

  1. Jumlah Balita stunting dengan referensi dari Riskedas 2013 Kementrian Kesehatan,
  2. Prevalensi stunting prosentase jumlah balita pendek dan sangat pendek.

Metodologi pemilihan 10 Desa prioritas di 100 daerah tingkat 2 adalah dengan melihat, disebabkan karena tiadanya angka jumlah penduduk miskin sampai tingkat desa dari Susenas 2013:

  1. Jumlah penduduk desa dalam populasi satu desa pada tahun 2015, menurut BPS dan Kemendagri.
  2. Jumlah penduduk miskin desa berjumlah 20 % dalam kondisi sosial ekonomi yang paling rendah menurut data dari BPS.TNP2K
  3. Tingkat kemiskinan Desa hasil dari prosentasi jumlah penduduk miskin desa terhadap jumlah penduduk,
  4. Jumlah Penderita Gizi buruk baik marasmus maupun kwashiorkor selama 3 tahun terakhir dari data Desa 2014.

Program Padat Karya Tunai (Cash) di Desa ini akan dilaksanakan mulai Januari 2018. Sehingga Rakor Rakor Penetapan Lokasi Desa Pelaksanaan Padat Karya Tunai juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo, Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb AchmadChoesni, Staf ahli bidang UMKM, Ekonomi kreatif dan Ketenagakerjaan kemenko PMK, Sidqi Lego Pangesti dan Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto. Termasuk eselon I, II dan III Kementerian Lembaga terkait. Sebagai tindak lanjut, nantinya pemerintah akan menyusun pedoman pelaksanaan padat karya desa 2018

Program Padat Karya Tunai di Desa memiliki regulasi Perka LKPP No.13 Th.2013 Tentang Tata Cara PBJ di Desa, PP No.43/2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dasar pelaksanaan swakelola menurut peraturan perundang-undangan juga tercermin pada Pasal 89 UU No 6/2014 tentang Desa, Pasal 121 PP No 43/2015 jo. PP 47/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 47 Permendagri 114/2014 serta Pasal 4 Perka LKPP No 13/2013 jo. Perka LKPP No 22/2015 tentang Pedoman Tata Cara PBJ Desa.

[ Sumber : Kemenko PMK | Photo : Wikipedia ]