Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 16, 2018
kamus dana desa

UU 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan khasanah baru dalam penggunaan istilah-istilah kosakata dalam Pembangunan Desa. Hal-hal atau kata-kata yang sebaiknya segera menjadi ramah dalam telinga dan penggunaan ketika berbicara tentang Desa. Glosarium muncul karena sebanyak ribuan desa dalam setiap tahunnya menggunakan kata-kata ini untuk merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan pembangunan Desanya.

Kamus Dana Desa

ADD (Alokasi Dana Desa):

Dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Akuntabel:

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa):

Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):

Rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Aset:

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

Aset Desa:

Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa:

Kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Belanja Barang dan Jasa:

Pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja Desa:

Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja Modal:

Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Pegawai:

Pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.

Bendahara Desa:

Unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Bertentangan dengan kepentingan umum:

Kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa):

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa):

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Camat:

Perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.

Dana Desa:

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Data Desa:

Gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

Defisit Anggaran Desa:

Selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

Desa:

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DU-RKP Desa (Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa):

Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Evaluasi:

Pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

IKG (Indeks Kesulitan Geografis) Desa:

Angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi):

Indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga:

Bantuan uang operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kader Desa:

"Orang Kunci" yang mengorganisasi dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Kader desa terlibat aktif dalam proses belajar sosial yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Kawasan Perdesaan:

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kelompok Transfer:

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

Kepala Seksi:

Unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

Kesepakatan Musyawarah Desa:

Suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua badan permusyawaratan desa dan kepala desa.

Keuangan Desa:

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kewajiban:

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul:

Kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Desa:

Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan lokal berskala desa:

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Klarifikasi:

Pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kode Rekening:

Daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah desa.

KPMD:

Pendamping desa yang dipilih desa dari warga desa setempat melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan, untuk bekerja mendampingi beragam kegiatan di desanya secara mandiri.

Laporan Kekayaan Milik Desa:

Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.

Lembaga Adat Desa:

Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa):

Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk anggaran pendapatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa.

LKPJ Akhir Masa Jabatan:

Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran):

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.

LPPD Akhir Masa Jabatan:

Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

Musyawarah Desa:

Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pajak:

Perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Panjar:

Uang yang diserahkan oleh bendahara desa atas persetujuan kepala desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal kegiatan.

Partisipatif:

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pelaksana Kegiatan:

Pihak yang ditunjuk melalui keputusan kepala desa yang telah tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan Partisipatif:

Suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pembiayaan Desa:

Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa:

Kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah:

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah:

Gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Desa:

Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan Daerah:

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Desa:

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendampingan Desa:

Kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendapatan Desa:

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Penerimaan Desa:

Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa atau telah diterima oleh bendahara desa.

Pengawasan BPD:

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa sesuai wewenang dan haknya.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan Desa:

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengeluaran Desa:

Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa atau Bendahara Desa.

Penggalian Gagasan Masyarakat:

Kegiatan menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Penginformasian LPPD kepada Masyarakat:

Proses kegiatan pelaporan kepala desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.

Pengundangan:

Penempatan Peraturan di desa dalam lembaran desa atau berita desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa:

Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa dan bersifat mengatur.

Peraturan Desa:

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan di Desa:

Peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.

Peraturan Kepala Desa:

Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur. Keputusan kepala desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.

Perencanaan Pembangunan Desa:

Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21):

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai):

Pungutan yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak oleh pengusaha. Tarif PPN pada umumnya adalah 10 % (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110 % (seratus sepuluh persen).

PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa):

Unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Rekognisi:

Pengakuan dan penghormatan terhadap desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa:

Rencana kerja dan anggaran yang memuat perincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer dana desa.

RKD (Rekening Kas Desa):

Rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

RKD (Rekening Kas Desa):

Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa):

Penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKUD (Rekening Kas Umum Daerah):

Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

RKUN (Rekening Kas Umum Negara):

Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.

RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa):

Rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Sekretaris Desa:

Pejabat yang membantu kepala desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa):

Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaraan dana desa selama periode anggaran;

SILTAP (Penghasilan Tetap):

Penghasilan yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.

SKPR DD (Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa):

Surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah dana desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.

SPP (Surat Permintaan Pembayaran):

Dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris desa, media persetujuan oleh kepala desa dan media perintah bayar kepada bendahara desa.

Subsidiaritas:

Lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa; Subsidiaritas mengandung makna negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Surplus Anggaran Desa:

Selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.

Swadaya:

Membangun kekuatan sendiri dengan melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan/atau barang yang dinilai dengan uang.

Tertib dan Disiplin Anggaran:

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Transfer ke Daerah:

Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

Transparan:

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uang Muka:

Pemberian uang dalam rangka pembayaran sebagian atas pengadaan barang/jasa kepada pihak ketiga.

Wajib Pajak:

Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Jadi wajib pajak terdiri dari dua golongan besar yaitu orang pribadi atau badan dan pemotong atau pemungut pajak.