Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 20, 2018
Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah diputuskan oleh Kementrian dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditandatangani Menteri Desa Eko Putro Sandjojo pada 29 Desember 2017.

Dalam Kepmendesa PDTT No 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dilampiri juga dengan 17 ribu desa sasaran, yaitu desa berkembang dan desa tertinggal.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pertimbangan Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pertimbangan terbitnya dalam tersebut disebutkan bahwa dalam rangka memfokuskan kegiatan pembangunan Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa terwujudnya sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, peningkatan keterkaitan desa-kota menjadi pusat pertumbuhan baru, pembangunan daerah tertinggal menjadi kabupaten maju dan mandiri, dan terwujudnya pembangunan transmigrasi dengan terbangun dan berkembangnya perkotaan baru menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan

Dasar Hukum Keputusan Menteri Desa PDTT No. 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  10. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 259);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejumlah 17.000 (tujuh belas ribu) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA : Desa Prioritas Sasaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kategori Desa yang termasuk dalam wilayah pinggiran, yaitu Desa dalam kawasan perdesaan, perbatasan, dan daerah tertinggal dengan usaha pokok sektor pertanian dan pelaku usahanya mikro dan kecil yang berkarakter tradisional sebagaimana dimaksud dalam cita ke-3 Nawa Cita Kabinet Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Buku I angka 6.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
KETIGA : Kriteria penetapan Desa prioritas sasaran sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
  1. Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan baru yang menjadi sasaran peningkatan keterkaitan Desa-kota;
  2. Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi 144 (seratus empat puluh empat) Kawasan yang menjadi sasaran pembangunan transmigrasi;
  3. Desa-desa yang termasuk dalam deliniasi 80 (delapan puluh) kabupaten daerah tertinggal yang menjadi sasaran pengentasan menjadi kategori kabupaten maju;
  4. Desa-desa yang termasuk dalam kategori Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T);
  5. Desa-desa yang menjadi lokasi penanganan stunting melalui Program Padat Karya, yang mencakup 1.000 (seribu) Desa di 100 (seratus) Kabupaten;
  6. Desa-desa yang merupakan lokus dari kegiatan GSC (Gerakan Sehat Cerdas);
  7. Desa-desa yang menjadi sasaran terwujudnya Desa Wisata;
  8. Desa-desa yang menjadi Pilot Project Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang mencakup 37 (tiga puluh tujuh) Desa;
  9. Desa-desa yang memperoleh intervensi 4 (empat) agenda prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
  10. Desa-desa prioritas lain yang difasilitasi oleh Kementerian/Lembaga.
KEEMPAT : Desa-desa prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dasar penetapan sasaran prioritas pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan Rencana Strategis Arah Baru Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
KELIMA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT wajib menjadi acuan dalam perencanaan, pemrograman, pengalokasian sumber daya, pemantauan dan evaluasi bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan para pihak pemangku kebijakan lainnya.
KEENAM : Desa prioritas sasaran setiap tahun ditetapkan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA.
KETUJUH : Kegiatan yang dilaksanakan terhadap Desa-desa sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap dilanjutkan sampai dengan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan.
KEDELAPAN : Kegiatan yang dilaksanakan terhadap Desa-desa yang perencanaannya disusun setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini wajib berpedoman pada Keputusan Menteri ini.
KESEMBILAN : Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
KESEPULUH : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian isi dari tentang .

Lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dapat dilihat di pratayang dan dapat diunduh di lampiran tulisan ini.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi