Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 04, 2018
 Skema Program Padat Karya Tunai, Padat Karya, Cash for Work, SKB 4 Menteri, Program Padat Karya, Dana Desa, Media Keuangan, Keuangan Desa, Anggaran Cash for Work, Tujuan Cash for Work, Tujuan Padat Karya, Skema Pencairan Dana Desa, Kebijakan Prioritas Dana Desa, Program Dana Desa, Swakelola Dana Desa, Skema Penyaluran Dana Desa, Prioritas Padat Karya

Cash for Work yang diartikan menjadi Padat Karya Tunai menjadi cover majalah Media Keuangan Volume XIII / No.125 Edisi Februari 2018. Penggunaan Dana Desa untuk Cash for Work atau Padat Karya Tunai yang diarusutamakan oleh Pemerintah pada tahun 2018 ini menjadi laporan utama Majalah Media Keuangan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Keberhasilan UU Desa dan program Nawacita Presiden sekarang sungguh menjadi fokus pemerintah, dimana sepertinya Pemerintah tidak mau kecolongan untuk hadir mengawal Dana Desa ke Desa. Maksud baik Pemerintah Pusat semoga saja bisa menjadi berkah bagi Desa. Semoga. Semoga. Amin.


MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementrian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya. MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui App Store dan Google Play.

Tentang Media Keuangan Edisi Februari 2018

Diantara banyak artikel dan foto dalam majalah Media Keuangan Volume XIII / No.125 Edisi Februari 2018, artikel tentang Padat Karya Tunai atau Cash for Work menjadi menarik karena Laporan Utama dalam Media Keuangan Edisi Februari 2018 adalah tentang Desa diantaranya dari daftar isi dapat dilihat artikel tentang:

  1. Selamat Tinggal Desa Tertinggal,
  2. Padat Karya Membangun Desa,
  3. Gotong Royong dan Padat Karya,
  4. Akselerasi Sumber Daya di Desa

Selain halaman tajuk yang membahas Cash for Work Bagi Pembangunan Desa, untuk lebih nikmatnya sebelum mengunduh Media Keuangan di tautan , beberapa tulisan di kopas saja dulu di . Mengapa? Karena tulisan-tulisan di Media Keuangan edisi Februari 2018 ini penting untuk dapat memahami kemauan Pemerintah dalam mendorong Desa, dan seperti apa perspektif mereka sebenarnya. Serta bagaimana kita bisa lebih memahami apa itu Padat Karya Tunai atau Cash for Work dan Dana Desa dari perspektif birokrasi.


Cash for Work Bagi Pembangunan Desa

Oleh: Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Pada 2018, pemerintah akan terus melanjutkan program infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga konsisten untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat desa. Jumlah penerima bantuan Pogram Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga, Dana Desa juga ditingkatkan jumlahnya menjadi Rp60 triliun, dan subsisdi lebih tepat sasaran kepada kegiatan-kegiatan unggulan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sepertiga Dana Desa diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing- masing desa. Untuk mengakselerasi kegiatan tersebut, telah dilakukan percepatan penyaluran Dana Desa di bulan Januari 2018. Semua ini dilakukan secara terintegrasi agar menggerakkan perekonomian di pedesaan.

Dengan label “Cash for Work”, segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa itu sendiri. Tak lupa, pemerintah juga akan mengintegrasikan seluruh kegiatan bantuan sosial dalam satu platform yang sama, Cash for Work. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk menggerakkan perekonomian di desa.

Sebagai pengelola keuangan negara, tentu saja Kementerian Keuangan harus mengawal proses ini mulai dari penyaluran dana sampai dengan laporan pertanggungjawabannya. Peran ini sangat penting, agar value for money yang disalurkan melalui APBN dapat dijaga akuntabilitasnya. Mengingat sumber daya pemerintahan desa yang masih belum optimal, diperlukan bentuk pelaporan pertanggungjawaban yang sederhana namun akuntabel. Disinilah tantangannya. Jangan sampai pelaporan menjadi suatu beban bagi pelaksana pembangunan desa, sehingga membuat pembangunan itu sendiri menjadi terbelengkalai karena disibukkan oleh pembuatan laporan.

Cash for Work harus menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Indonesia sudah terlalu lama dibelenggu oleh kemiskinan, sudah waktunya untuk bangkit untuk menyongsong kehidupan yang lebih cerah. Generasi muda harus sehat, cerdas, dan kuat agar siap menghadapi bonus demografi di 2030.


Selamat Tinggal Desa Tertinggal

Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen 'Membangun Indonesia dari Pinggiran' melalui kebijakan Cash for Work atau padat karya tunai. Keputusan ini disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada (3/11/2017). Padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian Dana Desa. Dalam arahan Presiden, skema yang mulai diterapkan pada Januari 2018 ini diarahkan secara swakelola. Swakelola dalam artian warga desa akan terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek desa dan mendapatkan upah.

Padat karya tunai merupakan perbaikan pola penyaluran Dana Desa dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti telah diketahui, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Dana Desa sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, Kementerian Keuangan telah menganggarkan Rp20,67 triliun untuk Dana Desa. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp46,98 triliun, sedangkan pada tahun 2017 meningkat secara signifikan sebesar Rp60 triliun.

“Dengan dana yang telah digelontorkan sejak tahun 2015, jumlah orang miskin di pedesaan telah turun sebanyak 1,58 juta jiwa dalam tiga tahun terakhir. Angka ini masih kurang optimal,” jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, mengenai salah satu latar belakang skema padat karya tunai.

Sejak tahun 2015, Dana Desa telah banyak berkontribusi membangun puluhan ribu desa. Terhitung hingga realisasi tahap I tahun 2017, pemerintah telah berhasil membangun 121.709 km jalan desa, 1.960 km jembatan, 41.739 saluran irigasi, 13.973 unit posyandu, 21.357 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 82.356 unit MCK, dan sebagainya. Boediarso menambahkan, dengan pertumbuhan di desa yang signifikan, kemiskinan pun perlahan menurun, namun di sisi lain terdapat pelemahan daya beli masyarakat.

Dengan mempertimbangkan Dana Desa sebagai instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah optimis terhadap hasil skema padat karya tunai ini. Maka, demi mengakselarasi kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah telah berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan ini pada akhir tahun 2017 agar segera diterapkan pada Januari 2018.

Lebih lanjut, Boediarso menjelaskan pengertian skema padat karya tunai atau Cash for Work adalah pola pelaksanaan Dana Desa yang berbentuk padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan.

Padat karya tunai ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 128 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

Anggaran Cash for Work

Pada dasarnya, anggaran untuk skema padat karya tunai merupakan bagian dari anggaran Dana Desa. “Tahun 2018 kita tetapkan 30 persen dari Dana Desa harus dipakai untuk biaya gaji pekerja yang bekerja di proyek Dana Desa secara swakelola,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat ditemui Media Keuangan pada November lalu.

Sesuai dengan PMK 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyaluran Dana Desa tahun 2018 terbagi menjadi tiga tahap. Tahap I sebesar 20 persen disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Syarat tahap I yaitu Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa.

Sedangkan tahap II sebesar 40 persen akan disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Syarat tahap II yaitu Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran tahap III juga sebesar 40 persen yang akan disalurkan paling cepat bulan Juli. Persyaratan tahap III yaitu Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai tahap II dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai tahap II.

Demi lancarnya pelaksanaan skema padat karya tunai, pemerintah juga telah berkoordinasi menyusun payung hukum berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/ KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Prioritas Padat Karya

Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan prioritas Dana Desa kepada dua hal, yaitu pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Terkait komposisi persentase untuk pemberdayaan dan sarana prasarana ini pada dasarnya sangat tergantung pada kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.

Kementerian Desa dan PDTT sendiri telah menyusun program prioritas pembangunan desa, yaitu Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), embung desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa). Dalam pelaksanaan padat karya tunai, tiap desa hanya dibatasi dua hingga lima proyek pembangunan. Hal ini bertujuan agar skema padat karya tunai berdampak signifikan.

Begitu juga dengan bahan baku atau material yang digunakan untuk pembangunan, harus menggunakan bahan baku lokal atau desa setempat. Dalam memilih pekerja proyek pun harus ada prioritas, yaitu menggunakan tenaga kerja setempat di luar masa panen, diutamakan pengangguran atau setengah penganggur, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan penduduk miskin.

Tak main-main, Presiden Jokowi telah merencanakan akan meninjau langsung pelaksanaan tahap awal skema padat karya ini. Sepuluh kabupaten telah dipilih sebagai rencana daerah percontohan, yaitu Rokan Ulu, Lampung Selatan, Cianjur, Brebes, Pemalang, Lombok Tengah, Ketapang, Gorontalo, Maluku Tengah, dan Lanny Jaya di Papua. Pada Senin (22/1) lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi langsung pelaksanaan proyek padat karya di Lampung Selatan berupa pengerjaan irigasi sungai.

Efek besar padat karya

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan kepada Media Keuangan melalui sambungan telepon seluler, “Kebijakan padat karya tunai ini nantinya tidak hanya langsung terukur dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas nasional.” Enny sepakat dengan langkah yang diambil pemerintah karena kebijakan ini dianggap tepat untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Di tengah keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi, kita bisa bertarung di pasar global dari hasil UMKM. Padat karya ini tidak membutuhkan teknologi canggih atau modal besar untuk memberdayakan sumber daya manusia,” tambahnya. Agar dalam program pemberdayaan dalam kebijakan padat karya ini mampu berjalan secara berkesinambungan, Enny memberikan beberapa saran.

Perangkat desa sebaiknya bisa menciptakan dan memberikan nilai tambah pada potensi unggulan di setiap desa. Misalnya pada suatu desa produsen singkong , ketela, atau jagung, maka desa tersebut bisa diberi anggaran untuk industri kecil pengolahan bahan baku tersebut menjadi tepung tapioka. Dengan bantuan pencipataan industri yang berkesinambungan, maka masyarakat desa akan menjadi mandiri tanpa terus menerus disokong dana pemerintah.

Lebih lanjut, Enny berharap agar pemerintah terus melanjutkan program-program yang berorientasi pada outcome (hasil akhir) dan dampak dari pembangunan. “Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Padat karya dukung bonus demografi

Dalam kesempatan lain, Telisa Aulia Falianty, Ekonom Universitas Indonesia juga turut menyambut baik kebijakan ini demi membangun Indonesia dari pinggiran. Menurut Telisa, ada tiga alasan mendasar mengapa kebijakan padat karya tunai ini diperlukan bagi perekonomian Indonesia. Pertama, ketersediaan lapangan kerja sangat mendukung bonus demografi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan bantuan peningkatan Total Factor Productivity (TFP) yang juga dapat digenjot dengan program padat karya. Ketiga, perkembangan digital economy di satu sisi memberikan peluang namun di sisi lain meningkatkan tantangan karena banyak peran manusia yang tergantikan oleh teknologi.

“Saya juga sangat mendukung pembangunan embung yang menjadi prioritas pembangunan desa oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa dan PDTT. Embung berguna untuk pengairan dan perikanan yang akan membawa dampak ekonomi bagi desa. Untuk mengelola usaha di desa, masyarakat bisa dilibatkan untuk memberdayakan koperasi yang akan lebih produktif mendukung program Cash for Work,” paparnya. Dengan upaya ini, diharapkan semakin banyak daerah pedesaan yang menjadi pusat-pusat perekonomian baru. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada desa tertinggal!


Dana Desa dengan Skema Cash for Work

Pada November 2017, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memfokuskan Dana Desa ke sektor padat karya (Cash for Work). Tujuannya adalah untuk meningkatkan, memberikan penghasilan pada pekerja (masyarakat) sehingga dapat meningkatkan daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Skema padat karya dapat menyerap banyak tenaga kerja yang juga diberi upah secara harian.

Landasan Hukum Padat Karya Tunai

Surat Keputusan Bersama (SKB):

  1. Menteri Dalam Negeri Nomor: 140-8698 Tahun 2017
  2. Menteri Keuangan Nomor: 954/KMK.07/2017
  3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 116 Tahun 2017
  4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017

Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sasaran Padat Karya Tunai

  1. Penganggur,
  2. Setengah Penganggur,
  3. Penduduk Miskin,
  4. Penerima PKH (Program Keluarga Harapan),
  5. Stunting.

Kriteria Pelaksanaan Padat Karya Tunai

  1. Maksimal 5 kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa,
  2. Memperhatikan besaran upah, seperti besaran upah yang setara dengan upah buruh tani, upah yang dibayarkan minimal 30% dari pekerjaan fisik, dan upah yang dibayarkan secara harian atau mingguan.
  3. Melihat cakupan kegiatan yang diperluas, mulai dari pengadaan, pembangunan, pengambangan, sampai pemeliharaan.
  4. Dilakukan tidak bersamaan dengan masa panen.
  5. Keberlanjutan program selama setahun.
  6. Mengoptimalkan peran pendamping desa.

Kegiatan Prioritas Padat Karya Tunai

  • Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, seperti jalan desa, jembatan, tambatan perahu, embung, sumur, drainase dan sanitasi, MCK, air minum, lingkungan hidup, posyandu, polindes, pasar desa.
  • Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, seperti pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
  • Kegiatan produksi lainnya, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengelolaan hasil produksi pertanian, dan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.
  • Pemberdayaan Masyarakat, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energ terbarukan, dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak.
  • Kegiatan lainnya selain penyelesaian fisik pembangunan.

Program padat karya diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif, seperti:

  1. Menyerap tenaga kerja antara 9,04 juta jiwa sampai dengan 11,8 juta jiwa.
  2. Meningkatkan pendapatan masyarakat antara 13,12 hingga 17,5 triliun rupiah.
  3. Meningkatkan daya beli masyarakat antara 9,1 hingga 12,2 triliun rupiah.
  4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,09% sampai 0,12%.
  5. Menurunkan angka kemiskinan hingga 355 ribu jiwa.

Padat Karya Membangun Desa

Pasca kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Presiden Jokowi menyempatkan diri meninjau salah satu pembangunan irigasi di daerah persawahan Kabupaten tegal. Kali ini, Presiden ingin melihat secara langsung dimulainya pelaksananaan program padat karya tunai yang telah dipersiapkan sejak tahun 2017. Program ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan peningkatan daya belinya, namun juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Saat diwawancarai Media Keuangan beberapa waktu lalu, Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, menjelaskan terkait program padat karya tunai. Dalam program tersebut, masyarakat bisa bekerja dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Dana Desa yang telah ada. Selain itu, program padat karya tunai akan terintegrasi juga dengan program kementerian teknis lainnya yang memiliki kegiatan di perdesaan. Tujuannya adalah agar masyarakat di desa bisa memperoleh pekerjaan dan mendapat upah secara harian atau mingguan.

“Kita fokus dengan program yang ada. Bukan dari Dana Desa dialihkan (semuanya) ke Cash for Work. Tetap terintegrasi dalam program yang lain, tetapi nantinya yang diperlukan adalah perubahan pengelolaannya. Yang sebelumnya diserahkan ke swasta, sekarang diserahkan ke masyarakat untuk mempekerjakan orang-orang di kampung,” jelasnya.

SKB 4 Menteri

Untuk mendukung pelaksanaan program padat karya tunai tersebut, pemerintah 4 Kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes- PDTT), serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Dalam SKB Mendagri, Menkeu, Mendes-PDTT, dan Kepala Bappenas Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017, pemerintah ingin melakukan penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

SKB yang ditandatangani pada bulan Desember 2017 tersebut diantaranya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program padat karya tunai. Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (BPD) Kemendagri, Nata Irawan, SKB tersebut memiliki peran strategis dalam percepatan pelaksanaan pembangunan dan memberikan nilai tambah atas kepedulian desa dan masyarakatnya. Hal tersebut terutama dalam mengurangi jumlah tenaga kerja menganggur, setengah menganggur dan masyarakat miskin di desa. Selain itu, program tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan UU Desa. Salah satu instrumen pentingnya adalah pengalokasian APBN sebesar sepuluh persen dari dan di luar transfer ke daerah kepada desa atau disebut Dana Desa. Dengan adanya transfer dana dari APBN tersebut, desa saat ini mempunyai kepastian pendanaan dalam membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurutnya, setiap desa saat ini menerima Dana Desa dengan jumlah rata-rata di atas tujuh ratus jutaan. Jumlah tersebut apabila ditambah dari sumber lain, seperti Pandapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak, retribusi daerah, serta bantuan keuangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, maka jumlahnya dapat mencapai lebih dari 1 Miliar (Rupiah). “Dengan mendapatkan dana tersebut, desa diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur dan fasilitas produksi (ekonomi) yang ada di desa untuk menggerakkan roda perekonomian di wilayahnya, seperti perbaikan jalan desa, pembangunan embung, saluran irigasi, dan sarana produksi lain yang ada di desa,” jelas Nata.

Percepatan Dana Desa untuk Padat Karya

Untuk mendukung pelaksanaan SKB 4 Menteri tersebut, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Boediarso Teguh Widodo, di dalam PMK revisi tersebut diatur bahwa penyaluran Dana Desa saat ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama merupakan perubahan skema pencairan yang sebelumnya dilakukan dua tahap, yakni 60 persen pada bulan Maret dan 40 persen pada bulan Agustus. Untuk tahun 2018, pada dasarnya akan tetap terdiri dua tahap. Namun, pada tahap pertama dibagi menjadi dua periode, yakni 20 persen pada bulan Januari dan 40 persen di bulan Maret. Tujuannya adalah melaksanakan arahan amanat Presiden agar program Cash for Work dapat segera dimulai sejak Januari.

“Tujuan Cash for Work itu adalah (menyerap) banyak tenaga kerja, yang bekerja diberikan upah, upahnya dibayar harian atau mingguan. Karena itu, kalau dimulai bulan Januari harus tersedia likuiditasnya, petty cash di masing- masing kas desa. Karena itu kalau menunggu bulan Maret, itu kan lama. Karena dia harus bayar harian tadi, maka harus tersedia uang kas di desa,” jelasnya.

Dengan begitu, kesinambungan dari kas desa akan dapat terjaga dalam melaksanakan program padat karya tunai. Lebih jauh, Boediarso mengungkapkan bahwa penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dapat dilakukan dengan dua persyaratan. Pertama adalah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD oleh pemerintah daerah. Perda tersebut penting karena akan menjadi dokumen dasar untuk otorisasi anggaran yang di dalamnya mengatur mengenai dana desa.

“Yang kedua adalah Peraturan Bupati atau Walikota tentang tata cara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa per desa,” tambahnya. Apabila dua peraturan tersebut sudah terbit, Dana Desa untuk skema padat karya tunai dapat disalurkan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa. Untuk penyaluran ke kas desa, pemerintah Kota/Kabupaten diberikan waktu tujuh hari semenjak Dana Desa masuk ke dalam RKUD.

Yang ketiga, agar desa dapat melakukan pencairan, desa diwajibkan membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). “Untuk bisa menerima pencairan dana desa tahap I yang 20 persen, desa itu harus menerbitkan Perdes tentang APBDes karena sebagai dokumen otorisasi anggaran di desa,” jelasnya lebih jauh.

Skema Program Padat Karya Tunai

Direktur Pembiayaan dan Transfer Dana Non Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu, Ubaidi Socheh Hamidi, memaparkan bahwa program padat karya tunai dalam pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya dilaksanakan dengan beberapa kriteria. Pertama, kegiatan tersebut harus bersifat swakelola. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari luar daerah.

Yang kedua, kegiatan dalam program tersebut harus menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Terakhir, kegiatan dalam program tersebut menggunakan bahan baku atau material setempat agar dapat menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktif di desa. Tujuannya agar dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku.

“Dengan prinsip tersebut, maka Dana Desa tidak akan mengalir keluar desa tetapi hanya berputar di desa itu sendiri, sehingga memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa setempat,” jelas Ubaidi.

Di samping itu, menurutnya, dalam melaksanakan program padat karya tunai perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang menggunakan Dana Desa dialokasikan maksimal dalam lima kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Hal tersebut perlu dilakukan agar Dana Desa dapat lebih terarah dan memberikan upah yang lebih besar kepada para pekerjanya. Untuk besaran upah sendiri, ia menjelaskan bahwa minimal 30 persen dari nilai pekerjaan fisik digunakan untuk membayar upah pekerja. Selain itu, upah pekerja harus dibayarkan secara harian atau mingguan.

Lebih jauh, Ubaidi menambahkan agar program Dana Desa diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak memerlukan alat berat/alat besar. Dari segi cakupan kegiatan juga diperluas, yakni mulai dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, maupun pemeliharaan. Agar memiliki dampak positif, proses pengerjaannya tidak dilaksanakan bersamaan dengan masa panen, sehingga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat ketika dalam masa transisi panen. Yang terakhir adalah perlunya memperhatikan keberlanjutan penyediaan lapangan kerja selama setahun, serta melakukan optimalisasi peran dari pendamping desa.

Fokus Bidang Pembangunan

Di sisi lain, program padat karya tunai akan difokuskan pada beberapa bidang pembangunan di desa. Menurut Ubaidi, padat karya tunai akan difokuskan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan dari desa, seperti perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa, serta pembangunan tambatan perahu. Sementara itu, Dana Desa padat karya tunai juga dapat difokuskan untuk pemanfaatan lahan dalam rangka meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, kegiatan produktif lainnya, serta untuk pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, seperti mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja juga bisa,” jelasnya kepada Media Keuangan.

Sepakat dengan hal tersebut, Dirjen BPD Kemendagri, Nata, menambahkan bahwa pelaksanaan program padat karya tunai tahun 2018 akan diprioritaskan kepada 1.000 desa di 100 kabupaten pada 9 Provinsi yang diusulkan oleh Bappenas bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Lebih jauh, ia menjelaskan, program padat karya tunai di desa tidak hanya diperuntukkan hanya pada kegiatan pembangunan infrastruktur saja, namun juga kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi serta Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Selanjutnya, karena program padat karya tunai bersumber dari Dana Desa, maka peruntukkannya berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang terdiri dua bidang, yaitu bidang pembangunan fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat.


Gotong Royong dan Padat Karya

Desa Munduk Temu merupakan salah satu desa perbukitan yang terletak di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kehidupan sosial masyarakat di desa ini masih sangat kental dengan budaya gotong royong. Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga dalam membangun desanya.

Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Bentuk solidaritas sosial ini pula yang menyukseskan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Munduk Temu. Artinya, saat ini air bersih sudah bisa diakses oleh seratus persen warga.

Perbekel Desa Munduk Temu I Nyoman Wintara menceritakan, wilayah Munduk Temu yang berada di dataran tinggi menyebabkan desa ini kesulitan air bersih. Sebelum program Pamsimas dimulai, kebanyakan penduduk harus mengandalkan tadah hujan atau mengambil air di sungai jauh di bawah bukit.

Setelah program Pamsimas dijalankan, sanitasi di desa berangsur membaik. Munduk Temu kini bebas dari budaya buang air besar sembarangan. Pada 2017 seluruh penduduk sudah menerapkan jamban sehat dan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun.

Keberhasilan Munduk Temu ini kemudian membawa Kabupaten Tabanan meraih Penghargaan Pamsimas Award 2017 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Tak hanya itu, Kabupaten Tabanan juga meraih Dana Rakca Award 2017 terkait pengelolaan dana desa.

Pamsimas di Desa Munduk Temu berjalan sejak 2014. Dengan modal anggaran sekitar Rp245 juta, akses air bersih mampu menjangkau sekitar 65 persen penduduk dari sebelumnya hanya 40 persen saja. Dengan dukungan dana desa dan bantuan dana alokasi khusus (DAK) 2017 sekitar Rp1,8 miliar serta sisa DAK 2017 sekitar Rp163 juta, akhirnya sistem air bersih bisa dimiliki oleh seluruh warga.

Jalan Desa

Selain air bersih, jalan desa juga menjadi prioritas utama pembangunan di Munduk Temu. Wintara menjelaskan, Munduk Temu dapat dikatakan terpencil, sebab berada di ujung Kabupaten Tabanan. Wilayahnya berbukit-bukit dengan ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut.

Lebih dari 90 persen warga desa adalah pekebun dengan komoditas utama kopi dan salak. Selain itu penduduk juga menanami areal perkebunannya dengan buah-buahan lain seperti jeruk, manggis, dan durian dengan sistem tumpang sari.

Wintara mengungkapkan, sebelumnya penduduk harus berjalan kaki cukup jauh melewati jalan setapak untuk mengangkut hasil panen. Kontur jalan yang naik turun serta kondisi cuaca yang kerap kali hujan tentu membuat jalan licin serta sulit dilalui. “Dulu mereka susah membawa hasil kebunnya. Jalan desa bisa meringankan. Ada yang bisa dilalui sepeda motor, ada juga yang bisa dilalui mobil,” ungkapnya.

Secara keseluruhan Munduk Temu terdiri dari enam Banjar Dinas yang tersebar memanjang sejauh 15 km, sedangkan areal perkebunan berada di tengah-tengah. Sebab itu, jalan desa menjadi vital. Selain membuka akses penduduk, jalan ini juga untuk memudahkan transportasi dari dan menuju kebun.

Sejak tahun 2015-2017 Munduk Temu sudah membangun jalan sepanjang total 9,24 km. Diperkirakan, Munduk Temu masih membutuhkan dua buah jembatan serta 10 km km jalan penghubung antarbanjar dan antarkebun. “Dengan Dana Desa kita bangun setapak demi setapak, supaya pengangkutan hasil kebun lebih lancar,” ujar Wintara.

Program Padat Karya

Disinggung mengenai program padat karya yang akan segera diberlakukan, Wintara berpendapat bahwa konsep ini pada dasarnya bisa membantu, namun perlu memperhatikan kearifan lokal dan kondisi masing-masing desa. Untuk Munduk Temu sendiri, menurutnya program ini kurang cocok sebab semangat gotong royong masyarakat di desanya masih sangat kental.

Wintara mencontohkan, saat membangun jalan desa dan sarana air bersih, semuanya dilakukan dengan swadaya warga sendiri. Tidak ada biaya pembebasan lahan sepeserpun. “Mereka membuat surat pernyataan untuk merelakan tanahnya dijadikan jalan,” kata Wintara.

Diceritakan Wintara lebih lanjut, warga desa juga urun tenaga secara sukarela. Dalam proses pembangunan fisik jalan dan sarana air bersih tidak ada penduduk yang tinggal diam. Mulai dari kaum lelaki hingga ibu-ibu, semua ikut terlibat tanpa mengharapkan upah. “Warga berpikir kan mereka tinggal mengerjakan, tidak mengeluarkan uang. Toh, jalannya untuk mereka gunakan sendiri,” ujar Wiratama.

Menurutnya, meski Munduk Temu bukan daerah kaya, tetapi rata-rata penduduknya masih bisa mencari pekerjaan. “Pola pikir masyarakat bisa berubah. Misalnya terjadi kecemburuan sosial karena yang diupah hanya yang kerja, sementara yang sudah berkecukupan jadi tidak mau ikut kerja. Meski baik, namun bisa jadi pemberian Cash for Work mengikis kekerabatan,” ujar Wintara.

Wintara berpandangan, program padat karya lebih cocok diterapkan di desa-desa yang benar-benar miskin dan minim lapangan pekerjaan. Misalnya di wilayah Indonesia timur yang masih sering mengalami gagal panen jagung.

Meski begitu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso mengatakan, desa sebetulnya tidak perlu khawatir. Sebab, program Cash for Work hanya diperuntukkan bagi mereka dengan kategori penggangguran, setengah menganggur, penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan penduduk miskin. “Anak-anak tidak diperkenankan ikut, tetapi perempuan atau ibu-ibu boleh,” katanya.

Selain itu, program padat karya tidak boleh dilakukan bersamaan dengan masa panen. Saat panen, penduduk tetap harus bekerja di sawah atau kebun. Namun, di luar itu, mereka bisa menerima upah dari proyek yang didanai desa. Dengan begitu, akan ada kesinambungan pendapatan bagi penduduk miskin. “Masyarakat yang lebih mampu tetap bisa menyumbang materi atau tenaga. Tidak perlu ada kekhawatiran karena sifat komunal masyarakat kita sudah luar biasa,” tutup Boediarso.


Akselerasi Sumber Daya di Desa

Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengucurkan Dana Desa ke 70.000 lebih desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Meskipun diakui telah memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, besaran Dana Desa yang terus meningkat masih belum optimal dalam mendukung penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Maka, Presiden Jokowi menginstruksikan kebijakan Padat Karya Tunai (Cash for Work) pada awal tahun 2018. Simak seluk beluk kebijakan tersebut bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, berikut ini.

Presiden Jokowi menetapkan program Dana Desa berfokus pada proyek padat karya tunai pada awal tahun 2018. Apa latar belakang kebijakan ini?

Pola pelaksanaan Dana Desa dalam bentuk padat karya (Cash for Work) adalah sebuah pola. Padat karya artinya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Para pekerja akan mendapatkan upah secara harian atau maksimal mingguan.

Nah, kenapa dilakukan dengan skema Cash for Work? Pertama, kita lihat bahwa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017, dana yang digelontorkan dan disalurkan ke desa itu sudah mencapai Rp287 triliun. Angka kemiskinan di desa turun cukup signifikan dari 17,98 juta jiwa atau 14,09 persen di tahun 2015 menjadi 16,5 juta jiwa di tahun 2017. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun, angka kemiskinan di pedesaan turun sebesar 1,58 juta jiwa. Angka ini masih kurang optimal dibandingkan dengan dana besar yang dikucurkan pemerintah.

Dana Desa ini merupakan instrument yang cukup strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana di desa. Sudah ratusan ribu kilometer jalan desa dibangun, ratusan ribu meter jembatan desa dibangun, begitu juga dengan Pondok Bersalin Desa (Polindes), embung, BUMdes, dan sebagainya. Di sisi lain, kebijakan ini masih belum membuat daya beli masyarakat desa meningkat. Maka, Cash for Work ini menjadi instrumen kunci dalam mengakselerasi peningkatan daya beli, perluasan kesempatan kerja, hingga akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana alokasi anggaran untuk proyek padat karya tunai?

Pada dasarnya, anggaran untuk proyek padat karya tunai merupakan bagian dari anggaran Dana Desa. Untuk mendukung kebijakan ini, minimal sebesar 30 persen dari nilai pekerjaan fisik yang didanai dari Dana Desa harus diwujudkan dalam bentuk pemberian upah kepada tenaga kerja setempat.

Agar kebijakan ini dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2018, pemerintah telah menetapkan SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Desa dan PDTT, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas) Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/ KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, dan Nomor 01/ SKB/M.PPN/12/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Bagaimana peran Kementerian Keuangan agar kebijakan proyek padat karya tunai ini berjalan dengan semestinya?

Kementerian Keuangan diberikan mandat untuk melakukan penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa menjadi paling cepat bulan Januari 2018 agar pelaksanaan padat karya tunai di desa dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Untuk mendukung hal itu, Kementerian Keuangan melakukan revisi PMK 50/ PMK.07/2017 menjadi PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari 2018.

Penyalurannya dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I sebesar 20 persen, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan. Tahap II sebesar 40 persen, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan. Tahap III sebesar 40 persen, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan.

Apakah ada kriteria tertentu bagi desa yang akan diterapkan kebijakan proyek padat karya tunai?

Program ini ditujukan untuk seluruh desa, yaitu 74.958 desa, namun memang ada prioritas. Prioritas dilakukan pada 1000 desa di 100 kabupaten/kota. Untuk tahap awal, sudah dipilih 100 desa di 10 kabupaten/kota sebagai pilot project pelaksanaan Cash for Work. Kriteria desa-desa tersebut antara lain desa yang memiliki angka stunting yang tinggi, kurang gizi, kemiskinan yang masih tinggi, dan termasuk dalam status desa tertinggal atau sangat tertinggal.

Selain melibatkan Kementerian Desa dan PDTT, kebijakan padat karya juga melibatkan kementerian lain. Apakah anggaran juga dialokasikan dari kementerian tersebut?

Beberapa sumber pendanaan proyek padat karya berasal dari Dana Desa, anggaran kementerian/ lembaga, dan anggaran pemerintah daerah. Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa dan memungkinkan untuk tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga atau kontraktor.

Dalam anggaran kementerian/ lembaga, sumber dana berbentuk bantuan pemerintah (swakelola oleh kementerian/lembaga), tugas pembantuan, dan bantuan sosial. Sedangkan dalam anggaran pemerintah daerah, sumber dana berbentuk bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota kepada desa, serta pembiayaan program yang diswakelola oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Bagaimana pendampingan dan pengawasan penggunaan anggaran untuk kebijakan proyek padat karya tunai?

Pengawasan itu bisa dilakukan secara berjenjang. Pengawasan yang paling baik tentu berasal dari masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa rutin melakukan kunjungan langsung. Selain itu ada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di daerah.

Kementerian Desa dan PDTT juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang diketuai pak Bibit Samad Rianto. Apabila ditemukan praktik penyelewengan Dana Desa, masyarakat sekarang bisa melaporkan ke call center Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Nah selain itu Menteri Desa dan PDTT juga telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kapolri dan Menteri Dalam Negeri mengenai pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan Dana Desa.


Media Keuangan Volume XIII / No.125 Edisi Februari 2018