Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on November 27, 2017
Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014

Pengelolaan keuangan desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ini didalamnya membahas tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Belanja Desa, Pendapatan Desa dan, Pembiayaan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa didalamnya terdapat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, hingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

  • Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  • Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

  1. Kades : pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
  2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
    • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    • menetapkan PTPKD;
    • menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    • menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
    • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
  3. Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
  4. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara.
  5. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  6. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
  7. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas:
    1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
    2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
    3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
    4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
    5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
  8. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  9. Kepala Seksi mempunyai tugas:
    1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
    2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
    3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
    4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
    6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  10. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
  11. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Selengkapnya tentang Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dapat disimak dalam pratayang di bawah, dan bisa diunduh di tautan lampiran.