Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 30, 2019
Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan Bupati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221). Maka hal ini berimbas pada Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa hingga Peraturan Bupati tentang Pilkades dan tata cara Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas adalah pelaksanaan dari aturan-aturan diatasnya. Boyolali yang berhasil mengadakan Pilkades Serentak dengan e-Voting pada tahun 2019 ada baiknya direferensikan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pertimbangan

Pertimbangan Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas adalah:

  1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 226);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
  10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 21);

Isi Perubahan Perbup Tata Cara Pilkades

Dibawah ini adalah isi Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas (bukan format asli):

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 16 diubah, angka 9 dihapus, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 11a, dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
    2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
    3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
    6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
    8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
    9. dihapus.
    10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    12. a.) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
    13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
    14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    15. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
    17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    18. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
    19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
    21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
    22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
    24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
    25. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk memberikan hak suaranya kepada Calon.
    26. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan untuk desa.
    27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    28. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
    29. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

  2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2

    1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
    2. Untuk kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengendali.
    3. Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
      a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati.
      b. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah.
      c. Wakil Ketua I merangkap anggota : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
      d. Wakil Ketua II merangkap anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
      e. Sekretaris I merangkap anggota : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
      f. Sekretaris II merangkap anggota : Kepala Seksi Aparat Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
      g. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Fungsional.
      h. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
      i. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
      j. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Informatika.
      k. Anggota : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
      l. Anggota : Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.
      m. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.
      n. Anggota : Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Kehumasan.
      o. Anggota Unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Umum.
      p. Anggota : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
      q. Staf Administrasi : Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

    4. Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
      a. Ketua Tim merangkap anggota : Camat
      b. Wakil Ketua merangkap anggota : Sekretaris Kecamatan.
      c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Pemerintahan.
      d. Anggota : Kepala Kepolisian Sektor.
      e. Anggota : Komandan Rayon Militer.
      f. Anggota : Kepala Seksi di Kecamatan yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan.
      g. Anggota : Unsur Tenaga Pendidikan.
      h. Anggota : Staf Kecamatan.

    5. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan e- Voting, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
    6. Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.
    7. Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
      1. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
      2. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
      3. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-Voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
      4. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-Voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
      5. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

  3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2A

    1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
    2. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
      1. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
      2. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
    3. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
    4. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
    5. Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

  4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (4) huruf g dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 5

    1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
    2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
    3. Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak.
    4. Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
      1. Ketua;
      2. Wakil Ketua I;
      3. Wakil Ketua II;
      4. Sekretaris I;
      5. Sekretaris II;
      6. Bendahara;
      7. Seksi-seksi:
        1. pendaftaran pemilih;
        2. penjaringan dan penyaringan;
        3. pemungutan dan penghitungan suara;
        4. umum dan perlengkapan;
        5. dokumentasi dan publikasi; dan
        6. keamanan.
        Yang masing-masing terdiri dari Ketua dan Anggota.
    5. Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Panitia.
    6. Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

      “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

      Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

      Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban, tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

    7. Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan membuat kop surat dan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk dan ukuran sebagaimana contoh terlampir.
    8. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
    9. Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling banyak 7 (tujuh) orang.
    10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
    11. Susunan sumpah/janji Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagai berikut:

      “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji:

      Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya sebagai Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;

      Bahwa Saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

      Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.


  5. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g dan huruf i dihapus, huruf h diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 17

    1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari terhitung sejak pengumuman.
    2. Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1. tempat pendaftaran adalah di sekretariat Panitia Pemilihan; dan
      2. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.
    3. Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
      1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisasi Pejabat yang berwenang;
      2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      4. fotokopi ijazah atau tanda lulus pendidikan atau surat keterangan pengganti ijazah atau tanda lulus pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah atau tanda lulus pendidikan terakhir yang sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
      5. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
      6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      7. dihapus;
      8. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      9. dihapus;
      10. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
      11. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      12. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
      13. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      14. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
      15. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
      16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
      17. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
      18. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan;
      19. daftar riwayat hidup; dan
      20. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopynya.
    4. a.)Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membuat surat pernyataan berhenti sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
    5. Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, huruf h, huruf m, huruf o dan huruf q dan ayat (3a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    6. Yang dimaksud lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah:
      1. Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa;
      2. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi;
      3. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; atau
      4. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    7. Pakaian bakal Calon Kepala Desa dalam pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf t adalah Pakaian Sipil Lengkap/ Nasional.
    8. Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan surat izin dari Pejabat yang berwenang.
    9. Berkas lamaran bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (7), dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
      1. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
      2. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Pengendali; dan
      3. 1 (satu) bendel salinan untuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

  6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dihapus dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 18

    1. Surat izin cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
    2. Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
    3. dihapus.
    4. Surat izin cuti bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa diberikan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
    5. Pengajuan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diajukan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa.

  7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 43

    1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. ruang pemungutan suara harus berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) ruang pemungutan suara;
      2. dalam satu ruang pemungutan suara dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik pemungutan suara, dan 1 (satu) atau lebih kotak suara;
      3. dalam bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi peralatan coblos atau seperangkat peralatan e-Voting;
      4. ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur berdasarkan jumlah pemilih tetap yang ada di Dusun, gabungan Dusun, Rukun Warga, gabungan Rukun Warga, Rukun Tetangga atau gabungan Rukun Tetangga; dan
      5. dalam hal ruang pemungutan suara diatur berdasarkan gabungan dusun, gabungan RW atau gabungan RT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
        1. Penentuan jumlah pemilih setiap ruang pemungutan suara memperhatikan pemerataan jumlah pemilih;
        2. Penetapan pemilih setiap ruang pemungutan suara dengan memperhatikan letak georafis dan batas wilayah RW/RT; dan
        3. Pemilih dalam satu RT harus ditetapkan dalam 1 (satu) ruang pemungutan suara yang sama.

    2. Dalam Ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari kelengkapan sebagai berikut:
      1. meja dan kursi panitia pemilihan;
      2. tempat duduk saksi;
      3. tempat antrian pemilih;
      4. ruang tunggu para pemilih;
      5. meja dan kursi calon;
      6. foto dan nomor calon Kepala Desa;
      7. ruang pemunggutan dan penghitungan suara;
      8. bilik pemungutan suara;
      9. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
      10. alat dan alas coblos atau seperangkat alat e-Voting.
      11. kotak suara atau kotak print-out suara bila dilaksanakan dengan menggunakan e-Voting;
      12. kertas dan alat perhitungan suara; dan
      13. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

  8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 56

    1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara paling banyak.
    2. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah TPS sebanyak 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak ruang pemungutan suara dengan jumlah ruang pemungutan suara yang lebih banyak.
    3. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak.
    4. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak.
    5. Apabila perolehan suara Calon Kepala Desa pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih memperoleh suara yang sama maka digunakan jumlah DPT paling banyak urutan berikutnya.
    6. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan jumlah kehadiran pemilih yang paling banyak.
    7. Apabila perolehan suara Calon Kepala Desa pada Ruang Pemungutan Suara /TPS dengan jumlah kehadiran pemilih yang paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih memperoleh suara yang sama maka digunakan jumlah kehadiran pemilih paling banyak urutan berikutnya.

  9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 57

    1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
    2. Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, sosialisasi dan biaya pelantikan.
    3. Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada APBDesa.
    4. Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk rapat-rapat dan kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

  10. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 28 Maret 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 9

Perbup Boyolali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

{ Foto , }