Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 29, 2019
Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Halaman ini mengetengahkan contoh Perubahan Peraturan Daerah tentang Pilkades yaitu Perda (Peraturan Daerah) Boyolali Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda ini mulai berlaku pada tanggal 6 September 2017.

Boyolali pada Pilkades serentak tahun 2019 menggunakan E-Voting sebagai alat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades

Abstrak

Dalam Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Beberapa Ketentuan dalam Perda Kab. Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah;
  2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dan huruf i dihapus;
  3. Ketentuan Pasal 38 diubah
  4. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah
  5. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dihapus;
  6. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf g diubah
  7. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah.

Pertimbangan

Pertimbangan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  2. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
  3. bahwa Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Penjelasan Umum

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Meski Peraturan Daerah tersebut relatif masih baru, namun perlu dilakukan perubahan karenanya adanya perkembangan pengaturan pada tingkat nasional maupun adanya kebutuhan lokalitas yang belum ada pengaturannya.

Pada tataran nasional, berkenaan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur yang mengatur syarat calon kepala desa yaitu: “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tingkat lokal, sejak diselenggarakannya pemilihan kepala desa secara serentak, muncul kebutuhan pengaturan agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa selanjutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi Perda

Berikut isi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (bukan dalam format asli):

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
    2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
    5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali;
    6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
    8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
    9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
    10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
    13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
    16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
    18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
    20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
    21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
    23. Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
    24. Hari adalah hari kerja.
    25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
    27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dan huruf i dihapus, huruf h diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
    2. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
      1. warga negara Republik Indonesia;
      2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
      4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
      5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
      6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
      7. dihapus;
      8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
      9. dihapus;
      10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
      11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      12. berbadan sehat;
      13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
      14. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
      15. berkelakuan baik.
    3. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang.
    4. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
    5. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

  3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
    1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS karena pelaksanaan pemungutan suara digabungkan pada 1 (satu) tempat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. wajib disediakan ruang pemungutan suara berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) ruang pemungutan suara; dan
      2. dalam setiap ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bilik pemungutan suara dan 1 (satu) atau lebih kotak suara.
    2. Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, pada setiap bilik pemungutan suara berisi seperangkat alat pemilihan secara elektronik.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

  4. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 46

    1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
    2. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
    3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing ruang pemungutan suara.
    4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.

  5. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 49

    1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
    2. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
    3. Dihapus.
    4. Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Bupati.

  6. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 62

    1. Kepala Desa berhenti karena:
      1. meninggal dunia;
      2. permintaan sendiri; atau
      3. diberhentikan.
    2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
      1. berakhir masa jabatannya;
      2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
      3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
      4. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
      5. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
      6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
      7. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
    3. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
    4. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

  7. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 65

    1. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
    2. Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 6 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 8

Perda Boyolali 8/2017 tentang Perubahan Atas Perda 11/2015 tentang Pilkades