Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 29, 2019
Perda Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Perda tentang Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), kemudian aturan pelaksanaannya dari pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). Kemudian Bupati menyusun Peraturan Bupati tentang Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Satu hal yang penting dalam Pemilihan Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan Administrasi. Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala desa adalah dokumen mengenai:

  1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota;
  2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  4. Fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  5. Fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  7. Fotokopi Kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
  8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  9. Surat pernyataan tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  10. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  11. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  12. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
  13. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  14. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  15. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
  16. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia.

Berikut adalah sebuah referensi yang bisa kita gunakan untuk belajar bersama tentang Pemilihan Kepala Desa berdasarkan UU 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa yang kami sajikan saat ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda ini pada perkembangannya mengikuti Peraturan Pemerintah dan Permendagri tentang Perubahan Aturan Pilkades, maka Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa inipun diubah oleh Perda Tahun 2017 No. 8/2017 yang akan kita sajikan di halaman lain.

Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Status

Diubah dengan Perda Tahun 2017 No. 8/2017

Pertimbangan

Pertimbangan ditetapkannya Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenangnya guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri diperlukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  2. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Penjelasan Umum

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab atas Pemerintah Desa. Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa di Daerah Kabupaten Boyolali saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81).

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi satu instrumen untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kapala Desa mengatur hal-hal terkait dengan Kepala Desa yang meliputi:

  1. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa;
  2. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
  3. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa;
  4. Masa Jabatan Kepala Desa;
  5. Laporan Kepala Desa; dan
  6. Pemberhentian Kepala Desa.

Isi Perda Pilkades

Berikut adalah isi Perda Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (bukan format asli):

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
  2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
  5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
  6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
  10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
  13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  14. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
  16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
  21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
  22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Hari adalah hari kerja.
  25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 2

  1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
  2. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
    1. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
    2. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
  3. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada Hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
  4. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  5. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
    2. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    3. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
  6. Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 3

  1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali dengan Keputusan Bupati.
  2. Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
    1. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
    2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
    3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    5. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (E-Voting);
    6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan PemilihanKepala Desa tingkat Kabupaten;
    7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
    8. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
  3. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.
  4. Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    2. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
    3. membantu Panitia Pemilihan dalam menyelesaikan laporan atau pangaduan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
    4. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang menggagalkan panyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
    5. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; dan
    6. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
  5. Tim Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
  6. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
  7. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

  1. persiapan;
  2. pencalonan;
  3. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  4. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

  1. pemberitahuan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada BPD dan Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
  2. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  3. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  4. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  5. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
  6. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 6

  1. Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
  2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

  1. Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
    1. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
    2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
    3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
    4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
    5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
    6. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
    7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
    8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
    9. melaksanakan pemungutan suara;
    10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
    11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
    12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
    13. membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara apabila TPS lebih dari 1 (satu).
  2. Panitia Pemilihan dalam manjalankan tugas dan wewenangnya dilarang memihak kepada salah satu calon Kepala Desa.
  3. Panitia Pemilihan dilarang:
    1. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
    2. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
  4. Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD dapat memberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan mengisi kekosongan anggota tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 8

  1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    1. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
    2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
    3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    4. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
  3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

  1. Penyusunan Daftar Pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun.
  2. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
  3. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
    1. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    3. telah meninggal dunia;
    4. pindah domisili ke desa lain; atau
    5. belum terdaftar.
  4. Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.
  5. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 10

  1. Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 11

  1. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
  2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    2. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
    3. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
    4. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  3. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

  1. Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
  2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
  3. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 13

  1. Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 14

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 15

  1. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
  2. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 17

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 18

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 19

  1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
  2. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
    1. warga negara Republik Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
    5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
    7. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
    8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
    9. tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
    10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
    11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    12. berbadan sehat;
    13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
    14. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
    15. berkelakuan baik.
  3. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang.
  4. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
  5. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 20

  1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan izin cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  3. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
  4. Dalam hal Kepala Desa sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
  5. Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 21

  1. erangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. DalamPerangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  3. DalamKepala Desa wajib memberikan izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. DalamTugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

  1. Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti kepada Bupati sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Pasal 23

  1. Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan izin cuti kepada Pimpinan/Atasan BUMN/BUMD/BUM Desa sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
  2. Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 24

  1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
  2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
  3. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
  4. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 25

  1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
  2. Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 26

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
  2. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
  3. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

  1. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis.
  2. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

  1. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
  2. Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
  3. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
  4. Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
  6. Calon dilarang mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  7. Dalam hal Calon mengundurkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  8. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 29

  1. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
  2. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 30

  1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
  2. Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
  3. Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

  1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    1. pertemuan terbatas;
    2. tatap muka;
    3. dialog;
    4. dialogpenyebaran bahan Kampanye kepada umum;
    5. dialogpemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
    6. dialogkegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

  1. Pelaksana Kampanye dilarang:
    1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
    4. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
    5. mengganggu ketertiban umum;
    6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
    7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
    8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
    9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
    10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
  2. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
    1. Kepala Desa;
    2. Perangkat desa; dan
    3. Anggota BPD.

Pasal 33

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:

  1. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  2. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

  1. Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
  2. Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 35

  1. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara atau secara elektronik (E-Voting).
  2. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.
  3. Pemberian suara untuk pemilihan dengan menggunakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara serta kelengkapan peralatan lain diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

  1. Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
  2. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  4. Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil.

Pasal 38

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. kotak suara harus berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) kotak suara; dan
    2. kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi surat suara yang telah dicoblos oleh para pemilih dalam DPT yang diatur berdasarkan jumlah pemilih tetap yang ada di Dusun/RW/RT.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

  1. Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berjumlah lebih dari 1 (satu) TPS berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila wilayah dusun berjumlah ganjil, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah dusun yang ada; dan
    2. apabila wilayah dusun berjumlah genap, jumlah TPS ditetapkan berdasarkan wilayah RW/RT atau gabungan RW/RT.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

  1. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
  2. Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

  1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
    1. pembukaan kotak suara;
    2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
    4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
  2. Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat.
  3. Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 42

  1. Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
  2. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih..
  3. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak..
  4. Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti..
  5. Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan 1(satu) kali.

Pasal 43

  1. Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
    1. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
    2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau
    3. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
    4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
    5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
  2. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan tetap atau sementara, maka surat suara ditandatangani oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 44

  1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
  2. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
    1. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    2. jumlah pemilih dari TPS lain;
    3. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
    4. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
  3. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat.
  4. Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
  5. Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
  6. Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
  7. Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
  8. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 45

  1. Apabila pemungutan suara dilakukan di lebih dari 1 (satu) TPS, hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan dalam berita acara di masing- masing TPS dilakukan rekapitulasi pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
  2. Tempat melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

  1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
  2. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
  3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing kotak suara.
  4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 48

  1. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
  2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
  3. Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
  4. Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pasal 49

  1. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
  2. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.
  3. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
  4. Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 50

  1. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
  2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

    “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 51

  1. Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
    1. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
      1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
      2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
      3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh PenjabatKepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
      4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
      5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
      6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa; dan
      7. Penetapan peserta musyawarah desa terdiri dari BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua RW dan Ketua RT yang tidak menjadi calon Kepala Desa.
    2. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
      1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
      2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
      3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
      4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
      5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
      6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
      7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
      8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
      9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 52

  1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  3. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia.
  4. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
  5. Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 53

  1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  2. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
  3. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
  4. Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 54

  1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pangaduan kepada Panitia Pemilihan.
  2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari sejak selesainya penghitungan suara.
  3. Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.
  4. Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
  5. Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Hukuman Disiplin

Pasal 55

  1. Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
  2. Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. hukuman disiplin ringan;
    2. hukuman disiplin sedang; dan
    3. hukuman disiplin berat.
  3. Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
    1. teguran tertulis; dan
    2. pernyataan tidak puas secara tertulis.
  4. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  5. Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
    1. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan
    2. pemberhentian tidak dengan hormat.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 56

  1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
  2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 57

  1. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan dan/atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana.
  2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna optimalisasi dan kelancaran pelayanan masyarakat.

Pasal 58

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 59

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 60

  1. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
  2. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 61

  1. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai berakhirnya masa pemberhentian sementara.
  2. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 Bupati menunjuk PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 62

  1. Kepala Desa berhenti karena:
    1. meninggal dunia;
    2. permintaan sendiri; atau
    3. diberhentikan.
  2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    1. berakhir masa jabatannya;
    2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
    4. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
    5. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
    6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
    7. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  3. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  4. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 64

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 65

  1. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
  2. Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 66

  1. PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
  2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 67

  1. Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
  2. Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berlaku bagi pengisian kekosongan Kepala Desa yang dilantik berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 11 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Nopember 2015

Pj. BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SRI ARDININGSIH
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Nopember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 11

Perda Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa