Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on July 30, 2019
Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai amanat UU Desa, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

Kemudian Pemilihan Kepala Desa di atur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221). Yang seterusnya diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa dan Tata cara pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas ini tentu saja mengubah .

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pertimbangan

Pertimbangan ditetapkannya Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. bahwa pemilihan kepala desa merupakan perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan kepala desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan masyarakat;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dasar Hukum Perda

Dasar hukum Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 196);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Penjelasan Umum

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu, pada tingkat lokal, sejak diselenggarakannya pemilihan kepala desa secara serentak, muncul kebutuhan pengaturan agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa selanjutnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Isi Perubahan Perda Pilkades Boyolali

Berikut adalah isi Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bukan dalam format aslinya:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 196), diubah sebagai berikut:

  1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 7a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 12a, dan ditambahkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
    1 Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
    2 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    4 Bupati adalah Bupati Boyolali.
    5 Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Boyolali.
    6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
    7a Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
    8 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
    9 Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
    10 Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    11 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    12 Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
    12a Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
    13 Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    14 Tim Pengendali Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    15 Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
    16 Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    17 Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
    18 Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    19 Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
    20 Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
    21 Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
    22 Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
    23 Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
    24 Hari adalah hari kerja.
    25 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
    26 Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
    27 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    28 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
    29 Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
    30 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
    31 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
    32 Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

  2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 2

    1. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
    2. Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
      1. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
      2. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
    3. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.
    4. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
    5. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
      1. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
      2. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
      3. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
    6. Interval waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

  3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 3

    1. Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
    2. Untuk kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengendali.
    3. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      1. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
      2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
      3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
      4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
      5. memfasiltasi sarana prasarana yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (E-Voting);
      6. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
      7. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
      8. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
      9. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
      10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
    4. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
    5. Tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      1. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
      2. mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
      3. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menyelesaikan laporan atau pengaduan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
      4. bersama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang menggagalkan panyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
      5. bersama Panitia Pemilihan Kabupaten mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul; dan
      6. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
    6. Tim Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas
    7. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
    8. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

  4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 6

    1. Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
    2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
    3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

  5. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 19

    1. Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
    2. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
      1. warga negara Republik Indonesia;
      2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
      3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
      4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
      5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
      6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
      7. dihapus;
      8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
      9. dihapus;
      10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
      11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      12. berbadan sehat;
      13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
      14. sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
      15. berkelakuan baik.
    3. Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
    4. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
    5. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

  6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 22

    1. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), harus membuat surat pernyataan berhenti sebagai anggota BPD saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
    2. Pernyataan berhenti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.

  7. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 46

    1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara paling banyak.
    2. Dalam hal calon yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
    3. Dalam hal jumlah TPS sebanyak 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing ruang pemungutan suara.
    4. Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing TPS.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

  8. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 48A dan Pasal 48B, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 48A

    1. Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
    2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 48B

    1. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
    2. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
    3. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
    4. Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
    5. Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
    6. Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
    7. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

  9. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 50A

    1. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
    2. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

  10. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 51

    1. Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
    2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
    3. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

  11. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, dan Pasal 51D, yang berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 51A

    1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Antar Waktu.
    2. Pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
    3. Panitia Pemilihan Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
    4. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
    5. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

    Pasal 51B

    1. Panitia Pemilihan Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
    2. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
    3. Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
    4. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
      1. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
      2. tingkat pendidikan; dan/atau
      3. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
    5. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan antar waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
    6. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

    Pasal 51C

    1. Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
      1. persiapan;
      2. pelaksanaan; dan
      3. pelaporan.
    2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
      1. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
      2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
      3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
      4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
      5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
      6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
    3. Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
      1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu;
      2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
      3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
      4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan
      5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
    4. Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
    5. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
      1. tokoh adat;
      2. tokoh agama;
      3. tokoh masyarakat;
      4. tokoh pendidikan;
      5. perwakilan kelompok tani;
      6. perwakilan kelompok perajin;
      7. perwakilan kelompok perempuan;
      8. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
      9. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
      10. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
    6. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
    7. Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
    8. Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
      1. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
      2. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Antar Waktu;
      3. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
      4. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
    9. Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

    Pasal 51D

    1. BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
    2. Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
    3. Bupati wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  12. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 53

    1. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    2. Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa.
    3. Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
    4. Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada APBDesa.
    5. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

  13. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 62

    1. Kepala Desa berhenti karena:
      1. meninggal dunia;
      2. permintaan sendiri; atau
      3. diberhentikan.
    2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
      1. berakhir masa jabatannya;
      2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
      3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
      4. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
      5. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
      6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
      7. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
    3. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
    4. a) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    5. b) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati melakukan kajian atas materi kasus tersebut untuk proses selanjutnya.
    6. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

 


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BOYOLALI,
ttd.

SENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 27 Maret 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,
ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 2

Perda Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa