Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa

Kementrian Dalam Negeri RI menerbitkan Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa pada 3 Januar 2017 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 156 pada 23 Januari 2017. Permendagri dengan 10 BAB dan 29 Pasal ini mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana wajah desa adalah wajah negara, Pelayanan Desa akhirnya memiliki Standar Pelayanan Desa Minimal yang bisa mempermudah masyarakat dalam berdesa.

Standar Pelayanan Minimal Desa yang disingkat menjadi SPM Desa dalam Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa memiliki maksud untuk mendekatkan, mempermudah, transparansi, dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). SPM Desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, dan menjadi alat kontrol masyarakat kepada Pemerintah Desa (Pasal 3).

Standar Pelayanan Minimal Desa, SPM Desa ditetapkan dan diputuskan oleh Kepala Desa (Pasal 4). Ruang lingkup SPM Desa meliputi penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat (Pasal 5).

Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Dalam Pasal 11 ayat 4, Desa harus memiliki sarana dan prasaran Minimal sebagai berikut:

  1. tempat/loket pendaftaran,
  2. tempat pemasukan berkas/dokumen,
  3. tempat pembayaran,
  4. tempat penyerahan dokumen,
  5. tempat pelayanan pengaduan,
  6. ruang tunggu, dan
  7. perangkat pendukung lainnya.

Peran Serta Masyarakat dalam SPM Desa

Peran serta masyarakat dalam SPM Desa diatur dalam Pasal 23 Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yaitu masyarakat dapat terlibat dalam penyelenggaraan SPM Desa yaitu memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa dan memberikan masukan dalam proses SPM Desa.

Peraturan Bupati/Walikota tentang SPM Desa

Pasal 12 Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mengatur tentang penunjukan, penetapan dan penugasan SPM Desa didalamnya mengatur tentang:

  1. jenis pelayanan,
  2. persyaratan pelayanan,
  3. proses atau prosedur pelayanan,
  4. pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan,
  5. petugas pelayanan,
  6. waktu pelayanan yang dibutuhkan, dan
  7. biaya pelayanan.

BAB IV Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa mengatur tentang Pejabat Penyelenggara SPM Desa. Dalam Pasal 14 Permendagri ini Pejabat Penyelenggara SPM Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan Perangkat Desa lainnya. Tim Teknis SPM Desa dibentuk oleh Bupati/Walikota (Pasal 20). Pendanaan SPM Desa dibiayai dengan APBDesa (Pasal 24).

Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa

Latar Belakang

Pertimbangan dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa adalah :

  1. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa, berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;
  2. bahwa untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Isi Permendagri tentang SPM Desa

Berikut adalah isi Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa, bukan format asli:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali kota.
  1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
  1. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  1. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
  1. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.
  2. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa.
  1. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Desa dimaksudkan untuk:

  1. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  2. mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
  3. keterbukaan pelayanan kepada masyarakat; dan
  4. efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk:

  1. mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;
  2. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya; dan
  3. sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 4

  1. Kepala Desa menetapkan SPM Desa.
  1. SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

SPM Desa antara lain meliputi:

  1. penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
  2. penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
  3. pemberian surat keterangan;
  4. penyederhanaan pelayanan; dan
  5. pengaduan masyarakat.

Pasal 6

  1. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:
    1. persyaratan teknis;
    2. mekanisme;
    3. penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
    4. biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan
    5. tata cara penyampaian pengaduan.
  1. Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
  1. Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

  1. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi:
    1. data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan; dan
    2. data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa.
  1. Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib pelaporan.
  1. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah.

Pasal 8

  1. Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara pelayanan.
  1. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

  1. Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
  1. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW.
  1. Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan.
  1. Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam 1 (satu) Hari.
  1. Dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Hari, Camat melakukan pembinaan.

Pasal 10

  1. Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Desa menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 11

  1. Penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan penugasan.
  1. Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.
  1. Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
    1. kemampuan sumber daya manusia di Desa;
    2. selektifitas dalam pelaksanaan; dan
    3. sarana dan prasarana pendukung.
  1. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
    1. tempat/loket pendaftaran;
    2. tempat pemasukan berkas dokumen;
    3. tempat pembayaran;
    4. tempat penyerahan dokumen;
    5. tempat pelayanan pengaduan;
    6. ruang tunggu; dan
    7. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 12

  1. Persyaratan penetapan Desa-Desa yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta penetapan SPM Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
  1. Peraturan Bupati/Wali Kota tentang SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
    1. jenis pelayanan;
    2. persyaratan pelayanan;
    3. proses atau prosedur pelayanan;
    4. pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan;
    5. petugas pelayanan;
    6. waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan
    7. biaya pelayanan.

Pasal 13

  1. Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan.
  1. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari kerja.
  1. Dalam hal fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) Hari kerja, Camat melakukan pembinaan.
  1. Untuk melaksanakan pelayanan fasilitasi pengaduan masyarakat Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV
PEJABAT PENYELENGGARA SPM DESA

Pasal 14

Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas:

  1. Kepala Desa;
  2. Sekretaris Desa;
  3. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan
  4. Perangkat Desa lainnya.

Pasal 15

  1. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa.
  1. Kepala Desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    1. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa;
    2. menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan
    3. mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.

Pasal 16

  1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Desa.
  1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan SPM Desa.
  1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 17

  1. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
  1. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 18

  1. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi.
  1. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 19

Pejabat Penyelenggara SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

Pasal 20

  1. Bupati/Wali Kota membentuk tim teknis penyelenggaraan SPM Desa.
  1. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.
  1. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
    1. mengidentifikasi kewenangan Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dalam pelaksanaannya melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
    2. menyiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPM Desa;
    3. memfasilitasi penyelenggaraan SPM Desa; dan
    4. merekomendasikan kepada Bupati/Wali Kota Desa-Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penyelenggara SPM Desa;
  1. Keanggotaan Tim Teknis penyelenggaraan SPM Desa terdiri dari unsur-unsur instansi terkait termasuk Camat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai ketua.
  1. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

Pasal 21

  1. Untuk melaksanakan SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, berpedoman pada NSPK SPM Desa.
  1. NSPK SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

  1. Dalam upaya percepatan penyelenggaraan SPM Desa Bupati/Wali Kota menetapkan Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Desa percontohan.
  1. Persyaratan dan Desa percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
  1. Penetapan Desa percontohan dilaporkan kepada Menteri melalui Gubernur.
  1. Menteri menetapkan Desa percontohan secara nasional.
  1. Desa percontohan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

  1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM Desa.
  1. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    1. memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa; dan
    2. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan SPM Desa.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

  1. Biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  1. Biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  1. Selain biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara nasional terhadap pelaksanaan SPM Desa.
  1. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM Desa di Kabupaten/Kota.
  1. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.
  1. Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan SPM Desa di wilayahnya.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mencakup antara lain:

  1. Penyelenggaraan sebagian wewenang yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;
  2. Penyelenggaraan SPM Desa; dan
  3. Penyelenggaraan SPM Desa yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Pasal 27

Bupati/Wali Kota melaporkan hasil penyelenggaraan SPM Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

  1. SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada jam kantor dan di luar jam kantor.
  1. Ketentuan pelaksanaan pelayanan di luar jam kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa

Lampiran Ukuran
Permendagri 2 tahun 2017 tentang SPM Desa (377.17 KB) 377.17 KB