Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on September 28, 2019
Desa Wisata, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pada tanggal 30 Desember 2015, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mulai berlaku setelah diundangkan oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI pada tanggal 31 Desember 2015 di Jakarta. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037, agar seluruh orang Indonseia mengetahuinya.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, tahun tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ditetapkan untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan dan untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan

Status, Mencabut

Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.

Latar Belakang

Pertimbangan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah:

  1. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
  2. bahwa bahwa untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  8. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
  9. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

Bunyi Kebijakan Permendagri 81/2015

Berikut adalah isi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (bukan format asli):

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam .
  2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Kecamatan atau yang disebut oleh nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kotayang dipimpin oleh Camat.
  5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
  6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  12. Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.
  13. Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
  14. Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan.
  15. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.
  16. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disingkat Tim EPDesKel adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan.
  17. Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  18. Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat nasional.
  19. Labsite adalah sebuah desa dan kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya.
  20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  21. Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan kelurahan yang selanjutnya disebut PINDeskel adalah penyelenggaraan kegiatan untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

  1. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:
    1. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
    2. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
  2. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu januari sampai dengan desember

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi:

  1. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
  2. Pemerintah desa dan kelurahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

  1. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
  2. Perlombaan desa dan kelurahan;
  3. Pekan Inovasi Perkembangan desa dan kelurahan; dan
  4. Penentuan lokasi Labsite untuk model pengembangan desa dan kelurahan.

Pasal 5

  1. Menteri berwenang:
    1. menetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
    2. melakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
    3. memfasilitasi PINDesKel;
    4. memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha; dan
    5. menentukan lokasi Labsite.
  2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

BAB IV
EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

  1. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi:
    1. pemantauan; dan
    2. penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.
  2. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
    1. evaluasi bidang pemerintahan;
    2. evaluasi bidang kewilayahan; dan
    3. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Penilaian
Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan

Pasal 7

  1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta desa dan kelurahan;
  2. Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
    1. evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan;
    2. penilaian di tingkat kecamatan;
    3. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan
    4. Keputusan Menteri mengenai tingkat perkembangan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Bagian Ketiga
Evaluasi Bidang

Pasal 8

  1. Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
    1. Pemerintahan;
    2. kinerja;
    3. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
    4. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/E-Government; dan
    5. pelestarian adat dan budaya.
  2. Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi aspek:
    1. identitas;
    2. batas;
    3. inovasi;
    4. tanggap dan siaga bencana; dan
    5. pengaturan investasi.
  3. Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi aspek:
    1. partisipasi masyarakat;
    2. lembaga kemasyarakatan;
    3. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
    4. keamanan dan ketertiban;
    5. pendidikan;
    6. kesehatan;
    7. ekonomi;
    8. penanggulangan kemiskinan; dan
    9. peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB V
INSTRUMEN EVALUASI

Pasal 9

  1. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
  2. Instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    1. Instrumen pemantuan; dan
    2. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
  3. Instrumen pemantauan serta Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Pasal 10

  1. Instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
TIM EPDESKEL

Pasal 11

  1. Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibentuk Tim EPDesKel.
  2. Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    1. Tim EPDesKel Pusat;
    2. Tim EPDesKel Provinsi; dan
    3. Tim EPDesKel Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu
Tim EPDesKel Pusat

Pasal 12

  1. Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
    1. Tim EPDesKel Regional I wilayah Sumatera;
    2. Tim EPDesKel Regional II wilayah Jawa dan Bali;
    3. Tim EPDesKel Regional III wilayah Kalimantan dan Sulawesi; dan
    4. Tim EPDesKel Regional IV wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.
  2. Tim EPDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
    1. komponen terkait lingkup Kementerian Dalam Negeri;
    2. praktisi;
    3. akademisi; dan
    4. tenaga ahli.
  3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Pusat sebagaimana pada ayat (2) dibentuk Sekretariat.
  4. Tim EPDesKel Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait sesuai kebutuhan.
  5. Kedudukan, tugas dan tanggung jawab Tim EPDesKel Pusat dan Sekretariat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Tim EPDesKel Provinsi

Pasal 13

  1. Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, keanggotaannya terdiri dari:
    1. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
    2. Pejabat SKPD terkait;
    3. praktisi; dan
    4. akademisi.
  2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Sekretariat.
  3. Tim EPDesKel Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
  4. Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tim EPDesKel Kabupaten/Kota

Pasal 14

  1. Tim EPDesKel Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, keanggotaannya terdiri dari:
    1. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
    2. Pejabat SKPD terkait yang didalamnya termasuk Camat;
    3. praktisi; dan
    4. akademisi.
  2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) dibentuk Sekretariat.
  3. Tim EPDesKel kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
  4. Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel dan Sekretariat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VII
PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

  1. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan didasarkan atas data dengan menggunakan instrumen pemantauan serta instumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
  2. Instrumen pemantauan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota.
  3. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa dan kelurahan.

Pasal 16

  1. Desa dan kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk melakukan evaluasi diri.
  2. Kecamatan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk mengetahui evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
  3. Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan untuk analisis dan validasi data dengan menggunakan metode sampling.

Bagian Kesatu
Evaluasi Oleh Desa dan Kecamatan

Pasal 17

  1. Evaluasi diri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga Februari.
  2. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan oleh kecamatan dilaksanakan pada Minggu Keempat Februari sampai dengan Maret.

Pasal 18

  1. Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data.
  2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan untuk menguji kesesuaian data.
  3. Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai.
  4. Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan.
  5. Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    1. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
    2. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
    3. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
  6. Penilaian hasil perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:
    1. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
    2. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
    3. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.
  7. Penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kategori sebagai berikut:
    1. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
    2. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
    3. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang
  8. Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dengan berita acara.
  9. Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) kepada kabupaten/kota paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April.

Pasal 19

  1. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9), terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus.
  2. Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan sesuai dengan nilai.
  3. Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Bagian Kedua
Evaluasi Oleh Kabupaten/Kota

Pasal 20

  1. Kabupaten/kota melalui Tim EPDesKel kabupaten/kota melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (9) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kecamatan.
  2. Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan kecamatan sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel kabupaten/kota dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
  3. Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi:
    1. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
    2. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
    3. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
  4. Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Mei.

Pasal 21

  1. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), terhadap desa kurang berkembang di kabupaten/kota dilakukan pembinaan khusus.
  2. Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
  3. Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b, diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Oleh Provinsi

Pasal 22

  1. Provinsi melalui Tim EPDesKel provinsi melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kabupaten/kota.
  2. Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1), Tim EPDesKel provinsi dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
  3. Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi:
    1. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
    2. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
    3. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
  4. Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 23

  1. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), terhadap kurang berkembang di provinsi dilakukan pembinaan khusus.
  2. Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota.
  3. Terhadap desa cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba desa dan kelurahan.

Bagian Keempat
Evaluasi Oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 24

  1. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan provinsi.
  2. Dalam melakukan analisis dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dibantu oleh Tim EPDesKel Pusat.

Pasal 25

  1. Tim EPDesKel Pusat dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
  2. Berdasarkan hasil analisis dan validasi hasil pengujian kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim EPDesKel Pusat menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang meliputi:
    1. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
    2. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
    3. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
  3. Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat disampaikan pada minggu pertama bulan Juli.

Pasal 26

Hasil analisis dan validasi penilaian perkembangan desa dan kelurahan dijadikan sumber data perkembangan Desa dan kelurahan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 27

  1. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang di tingkat nasional dilakukan pembinaan khusus.
  2. Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat provinsi.
  3. Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b diikutsertakan dalam lomba Desa dan kelurahan.

Pasal 28

Format laporan oleh kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan oleh Tim EPDesKel Pusat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 29

  1. Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diselenggarakan oleh kecamatan.
  2. Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota.
  3. Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diselenggarakan oleh provinsi.
  4. Perlombaan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 30

Perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat:

  1. memiliki profil Desa dua tahun terakhir; dan
  2. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 31

  1. Peserta perlombaan Desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah kecamatan.
  2. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) adalah Desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah Kabupaten/Kota.
  3. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada di satu wilayah provinsi.
  4. Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang yang berada dalam satu regional.

Pasal 32

  1. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan April dan Camat melaporkan hasilnya ke Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
  2. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Mei dan Bupati/Walikota melaporkan hasilnya ke Gubenur dengan tembusan Menteri.
  3. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat bulan Juni dan Gubernur melaporkan hasilnya ke Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  4. Perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilaksanakan pada pada Minggu Kedua sampai dengan Minggu Keempat Bulan Juli.
  5. Hasil perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintaha Desa kepada Menteri untuk ditetapkan Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional.

Pasal 33

  1. Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan dapat diberikan penghargaan.
  2. Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan diberikan penghargaan.
  3. Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan lokasi Labsite di masing-masing regional.

Pasal 34

  1. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati/Walikota.
  2. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
  3. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  4. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

Juara lomba desa dan kelurahan dimasing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk:

  1. Piala;
  2. Piagam; dan
  3. Program serta kegiatan untuk memajukan desa dan kelurahan.

BAB VI
PEKAN INOVASI
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 36

  1. Menteri memfasilitasi PINDesKel.
  2. PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempublikasikan:
    1. Inovasi perkembangan desa dan kelurahan;
    2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan dan
    3. Potensi desa dan kelurahan.
  3. PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi dan tingkat regional.
  4. PINDesKel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di Provinsi terpilih.
  5. Fasilitasi PINDesKel oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 37

  1. Dalam pelaksanaan PINDesKel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Menteri memberikan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
  2. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha kepada Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi dalam melakukan pembinaan kepada Desa dan kelurahan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

  1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan secara nasional.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan di kabupaten/kota.
  3. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
  4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota dapat melimpahkan kepada camat.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 39

Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibebankan pada:

  1. APBN;
  2. APBD Provinsi;
  3. APBD Kabupaten/Kota;
  4. APBDesa; dan
  5. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

  Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015
  MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
 
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan