Avatar suryaden
Posted by suryaden on September 02, 2016
Batas desa

Menurut BIG - Badan Informasi Geospasial batas desa/kalurahan ketika ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas Desa ini BIG adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah untuk menetapkan batas desa yaitu dengan metode kartometris.

Pemetaan batas desa adalah implementasi dari Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jelas disebutkan dalam UU Desa bahwa 9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Pasal 17 UU Desa, mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri disertai Lampiran Peta Batas Wilayah Desa.

Selain sebenarnya masalah tanah dan perbatasan desa adalah masalah agraria atau pertanahan namun yang mengeluarkan pedoman penetapan dan penegasan batas desa adalah kementrian dalam negeri meskipun sudah ada kementrian desa. Tumpang tindih dan ketidakjelasan politik ini adalah ciri khas negara kita bukan?.

Jadi Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Yang isinya dapat dilihat di lampiran di bawah artikel ini. Istimewanya memang dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 45/2016 memiliki tujuan untuk melakukan Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Meskipun Permendagri tentang Penetapan dan penegasan batas desa cukup bagus untuk ada namun sepertinya hanya untuk sekedar ada saja, karena tidak memberikan perubahan yang menguntungkan masyarakat misalnya perubahan tentang batas desa dari yang bentuknya berliku-liku menjadi agak rapi, lurus dan kotak. Disamping lebih mudah menggambarnya, pun tidak menciptakan sesuatu yang aneh karena masih terbawa masa lalu, dimana pemerintah Belanda dengan politiknya dulu yaitu adu domba, dengan membuat perbatasan baik desa, maupun kabupaten dengan bentuk berliku yang tentunya ada alasannya dan tentu saja alasan yang tidak menguntungkan bagi warga Pribumi.

Tambahan lagi Permendagri No 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasa Batas Desa ini juga menciptakan lapangan kerja atau proyek baru bagi pemerintah yaitu dengan dibentuknya Tim PPB (Penetapan dan Penegasan Batas Desa) yang terdiri dari Tim PPB Desa Pemerintah Pusat, Tim PPB Des Provinsi, dan Tim PPB Desa Kabupaten/Kota. Dan isinya adalah orang-orang yang sudah memiliki jabatan tertentu, sehingga dapat dipastikan beban kerjanya akan bertambah, dengan implikasi biaya dan tentunya percepatan penetapan dan penegasan batas desa yang bottleneck.

[ Gambar dari Panoramio ]