PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah terusan dari Data Potensi Desa tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline Data Dasar Pembangunan Desa. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan minimal 2000 Desa Mandiri sesuai RPJMN 2015 - 2019. Indeks Desa Membangun diperlukan sebagai acuan terhadap status desa diatur dalam PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun yang terstruktur, terpusat pada Biro Pusat Statistik ini cukup meragukan. Sebaiknyalah Kementrian dan Lembaga melakukan koordinasi bersama dan melibatkan masyarakat Desa untuk menyusun potensi atau aset desa masing-masing dengan mengedepankan indeks desa membangun skala lokal yang didapatkan dari pengolahan data base desa yang dikelola oleh desa melalui Sistem Informasi Desa.

Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 6, Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Tujuan Indeks Desa Membangun

Tujuan Indeks Desa Membangun menurut PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

  1. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
  1. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:
    1. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
    2. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
  1. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi:
    1. komponen Indeks Desa Membangun;
    2. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
    3. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

1. Tujuan Umum

Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

  1. Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
  2. Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  3. Sebagai masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
  4. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Klasifikasi Status Desa

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

  1. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
  1. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
  1. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
  1. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
  1. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907.

Penghitungan Indeks Desa Membangun

perhitungan indeks desa membangun

Permendesa PDTT 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Latar Belakang

Pertimbangan Permendesa PDTT 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun adalah:

  1. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun;

Dasar Hukum

Dasar hukum Permendesa PDTT 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
  1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

Isi Permendesa Indeks Desa Membangun

Berikut adalah isi Permendesa PDTT 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, bukan format asli

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  1. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  1. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
  1. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  1. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
  1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  1. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
  1. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
  1. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  1. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
  1. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
  1. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
  1. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  1. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
  1. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.
  1. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

  1. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
  1. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:
    1. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
    2. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
  1. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi:
    1. komponen Indeks Desa Membangun;
    2. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
    3. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

BAB III
KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian Kesatu
Komponen Indeks Desa Membangun

  1. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
    1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
    2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
    3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
  1. Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dimensi:
    1. modal sosial;
    2. kesehatan;
    3. pendidikan; dan
    4. permukiman.
  1. Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
  1. Indeks Ketahanan Ekologi yang dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.
  1. Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
    1. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
      1. Kebiasaan gotong royong di desa;
      2. Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
      3. Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
      4. Terdapat kelompok kegiatan olahraga.
    2. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
      1. Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
      2. Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
      3. Terdapat keragaman agama di Desa.
    3. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
      1. Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;
      2. Partisipasi warga mengadakan siskamling;
      3. Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
      4. Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
      5. Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
    4. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
      1. Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
      2. Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
      3. Terdapat penduduk yang bunuh diri.
  1. Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
    1. Pelayanan Kesehatan,yang terdiri dari indikator:
      1. Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
      2. Tersedia tenaga kesehatan bidan;
      3. Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
      4. Tersedia tenaga kesehatan lain.
    2. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
      1. Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
      2. Tingkat aktivitas posyandu.
    3. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.
  1. Dimensi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
    1. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
      1. Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer;
      2. Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan
      3. Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
    2. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
      1. Kegiatan pemberantasan buta aksara;
      2. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
      3. Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC; dan
      4. Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
    3. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
  1. Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
    1. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:
      1. Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
      2. Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
    2. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
      1. Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
      2. Terdapat tempat pembuangan sampah.
    3. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
    4. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
      1. Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat;
      2. Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
      3. Terdapat akses internet.
  1. Dimensi Ekonomi di dalam Indeks Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
    1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
    2. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
      1. Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
      2. Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
      3. Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
    3. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
    4. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
      1. Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
      2. Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
      3. Akses penduduk ke kredit.
    5. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
    6. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
      1. Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);
      2. Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
      3. Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
  1. Dimensi Ekologi di dalam Indeks Ketahanan Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
    1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
      1. Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
      2. Terdapat sungai yang terkena limbah.
    2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
      1. Kejadian bencana alam (banjir,tanah longsor, kebakaran hutan); dan
      2. Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
  1. Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala.

Bagian Kedua
Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Pasal 4

  1. Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) memiliki skor antara 0 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian.
  1. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam dimensi sehingga menghasilkan Skor Dimensi.
  1. Total Skor Dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai dengan 1.
  1. Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun.
  1. Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

    IDM = ⅓ ( IKS + IKE + IKL )

  1. Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap Desa berdasar perhitungan Indeks Desa Membangun dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum.
  1. Ketentuan lebih lanjut tentang Indeks Desa Membangun sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Pasal 5

  1. Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:
    1. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
    2. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;
    3. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
    4. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
    5. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.
  1. Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
  1. Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

<

BAB V
PENGELOLAAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian Kesatu
Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun

Pasal 6

Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

  1. Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Indeks Desa dapat dilakukan pembaharuan data.
  1. Pembaharuan data yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    1. hasil data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik; dan
    2. melalui Survei Desa Membangun berdasar indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala.
  1. Survei Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Indeks Desa Membangun

Pasal 8

  1. Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan Indeks Desa Membangun.
  1. Indeks Desa Membangun dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Direktorat Pelayanan Sosial Dasar pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
  1. Pendayagunaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat dilakukan dengan:
    1. memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
    2. penentuan peringkat Desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
    3. bahan advokasi di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;
    4. digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; dan
    5. merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan Desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa Membangun.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selengkapnya silakan lihat PermendesaPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun di bawah ini, dan silakan unduh di sini. Unduh Indeks Desa Membangun 2015 di sini.

Permendesa PDTT 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun