Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Hal-hal yang diubah dalam Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, diantaranya adalah:

1. Ketentuan mengenai pelaksanaan Penyaluran Dana Desa (Pasal 24),
2. persyaratan Penyaluran Dana Desa (Pasal 24A),
3. tambahan ketentuan bagi Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I (Pasal 24B),
4. dokumen persyaratan penyaluran (Pasal 25),
5. penyaluran untuk Desa belum salur Dana Desa tahap I (Pasal 25A),
6. penyaluran untuk Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I (Pasal 25B),
7. BLT Desa (Pasal 32A),
8. Pemantauan sisa Dana Desa di RKD (Pasal 40), dan
9. sanksi penghentian penyaluran Dana Desa (Pasal 47A).

Setelah Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa ini diberlakukan memiliki pengaruh kepada:

1. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
2. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
   1. yang telah diajukan oleh bupati/walikota ke KPPN; dan
   2. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan satu ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 24

   1. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
      1. tahap I berupa:
         1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
         2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
      2. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
      3. tahap III berupa:
         1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
         2. peraturan Desa mengenai APBDes;
         3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
         4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
         5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
   2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan:
      1. tahap I berupa:
         1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan bupati/wali kota mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
         2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
      2. tahap II berupa:
         1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
         2. peraturan Desa mengenai APBDes;
         3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
         4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
         5. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
   3. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
   4. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
   5. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
   6. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.
   6. 1. Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
   7. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy).
   8. Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Ketentuan Pasal 24A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 24A

   1. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
      1. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
         1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
         2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
         3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
      2. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
         1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
         2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
         3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
      3. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
      4. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
   2. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):
      1. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
         1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
         2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
         3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
      2. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
      3. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
   3. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 24B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 24B

   1. Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
      1. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
         1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
         2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
         3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
      2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
      3. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
   2. Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 25

   1. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
      1. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
      2. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
      3. tahap III berupa:
         1. peraturan Desa mengenai APBDes;
         2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
         3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
         4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
   2. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
      1. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
      2. tahap II berupa:
         1. peraturan Desa mengenai APBDes;
         2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
         3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana D,esa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
         4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
   3. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
   4. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
   5. Bupati/wali kota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
   6. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
   7. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.
   8. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Ketentuan Pasal 25A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 25A

   1. Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
      1. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
         1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
         2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
         3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
      2. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
         1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
         2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
         3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
      3. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
      4. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
   2. Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4):
      1. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
         1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
         2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
         3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
      2. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
      3. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c.
   3. Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh bupati/wali kota kepada KPPN.

6. Ketentuan Pasal 25B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 25B

   1. Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
      1. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
         1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
         2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
         3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
      2. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
      3. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
   2. Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

7. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat 6 Pasal 32A diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 32A berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 32A

   1. Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (la) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
   1. 1. Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   2. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   3. Calon keluarga penenma manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
      2. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
   4. Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
   5. Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
      1. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
      2. Rp300.000,00 (tiga rarus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
   6. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
   7. dihapus
   8. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 40

   1. Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
   2. Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

9. Setelah ayat (2) Pasal 47A ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 47A

   1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
   2. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
   3. Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
   4. Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
   5. Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

10. Ketentuan huruf h Pasal 50 beserta format pelaksanaan BLT Desa dalam Lampiran huruf h dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
   1. terhadap Desa yang telah salur tahap II, penghitungan sisa Dana Desa Tahun 2019 di RKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
   2. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
      1. yang telah diajukan oleh bupati/wali kota ke KPPN; dan
      2. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,
      dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikianlah isi Perubahan dalam Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Permenkeu 50 tahun 2020
tentang
Perubahan Kedua Atas Permenkeu 205/PMK.07/2019
tentang
Pengelolaan Dana Desa