Permenkp 93 tahun 2020 tentang Dewi Bahari

Proposal usulan Desa Wisata Bahari ada dalam Lampiran Permenkp 93 tahun 2020 tentang Dewi Bahari.

Format Kelas Desa dan isiannya, Rencana Aksi Desa Wisata Bahari pun ada dalam Lampiran Permenkp 93 tahun 2020 tentang Dewi Bahari.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta pada 28 Desember 2020.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1789. Agar setiap orang mengetahuinya.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.

3. Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lokasi Wisata Bahari.

4. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

5. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat.

6. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. Kemitraan adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan.

8. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan pengelolaan ruang laut.

BAB II
PENDEKATAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Dewi Bahari dilakukan melalui pendekatan:

1. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan;

2. pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem;

3. peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

4. pelestarian adat maritim dan budaya maritim.

Pasal 3

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui pemanfaatan:

   1. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;

   2. hasil kegiatan kelautan dan perikanan;

   3. ekosistem buatan; dan/atau

   4. benda muatan kapal tenggelam.

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan kegiatan:

   1. perikanan tangkap;

   2. pergaraman;

   3. perikanan budidaya;

   4. pameran benda muatan kapal tenggelam;

   5. penelitian dan/atau pendidikan;

   6. konservasi;

   7. rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau

   8. jasa kelautan dan perikanan lainnya.

Pasal 4

1. Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:

   1. pembangunan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana umum;

   2. penyediaan fasilitas umum untuk mandi, cuci, dan kakus;

   3. pengelolaan sampah; dan/atau

   4. penyediaan air bersih.

2. Pengelolaan lingkungan permukiman Masyarakat dan rehabilitasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peningkatan kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

1. sosialisasi;

2. bimbingan teknis;

3. pendidikan;

4. pelatihan; dan/atau

5. penyuluhan.

Pasal 6

1. Pelestarian adat maritim dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk:

   1. adat maritim, berupa masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat, dan/atau aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan

   2. budaya maritim, berupa tempat tenggelamnya kapal bernilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat.

2. Pelestarian adat maritim dan budaya maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

   1. penetapan kawasan konservasi maritim;

   2. pendokumentasian; dan/atau

   3. publikasi.

BAB III
KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 7

1. Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan pada kawasan tertentu.

2. Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

   1. Desa pesisir; dan

   2. Pelabuhan Perikanan.

3. Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kriteria:

   1. potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan/atau wisata tradisi;

   2. potensi kunjungan wisata; dan

   3. kelompok Masyarakat dengan mata pencaharian nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan/atau pengelola wisata.

4. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa pesisir juga memiliki kriteria:

   1. potensi usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan kegiatan Wisata Bahari;

   2. berada di sekitar kawasan konservasi;

   3. terdapat masyarakat hukum adat;

   4. terdapat masyarakat penggerak konservasi/lembaga pengelola wisata/komunitas eduekowisata;

   5. ketersediaan fasilitas dasar; dan/atau

   6. dukungan kebijakan, anggaran/dana pendamping dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

5. Potensi usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa usaha perikanan, usaha pergaraman, dan/atau usaha konservasi.

6. Ketersediaan fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e paling sedikit berupa akses jalan, parkir, dan instalasi air bersih.

7. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria untuk Pelabuhan Perikanan.

Pasal 8

Pengembangan Dewi Bahari di kawasan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan dengan direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

1. Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Desa pesisir atau Pelabuhan Perikanan dapat ditetapkan sebagai Dewi Bahari.

2. Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui tahapan:

   1. pengusulan;

   2. verifikasi;

   3. penentuan kelas Desa; dan

   4. penetapan.

Paragraf 2
Pengusulan

Pasal 10

1. Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk Desa pesisir diajukan oleh Pemerintah Desa.

2. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui:

   1. unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan ruang laut; atau

   2. organisasi perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya.

3. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal yang memuat:

   1. latar belakang;

   2. profil Desa;

   3. kondisi kegiatan terkini;

   4. status prasarana dan sarana;

   5. kelembagaan pengelola Dewi Bahari; dan

   6. aktivitas pengelolaan wisata.

4. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 11

1. Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.

2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).

3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

   1. seleksi administrasi; dan

   2. survei lokasi.

4. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria Dewi Bahari.

5. Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian lokasi dengan kriteria Dewi Bahari.

6. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ketidaksesuaian terhadap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Direktur Jenderal menyampaikan kembali pengusulan proposal kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan perbaikan.

7. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh tim kerja.

8. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

9. Format penilaian terhadap verifikasi kesesuaian usulan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Penentuan Kelas Desa

Pasal 12

1. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

2. Penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan survei lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) berdasarkan indikator yang terdiri dari:

   1. penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas;

   2. pembangunan prasarana dan sarana;

   3. pembinaan; dan

   4. Kemitraan.

3. Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penentuan:

   1. kelas Desa 1;

   2. kelas Desa 2;

   3. kelas Desa 3;

   4. kelas Desa 4; atau

   5. kelas Desa 5.

Pasal 13

Indikator penyusunan perencanaan Dewi Bahari berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a untuk:

1. kelas Desa 1, yaitu:

   1. memiliki salah satu potensi Wisata Bahari;

   2. memiliki potensi kunjungan wisata;

   3. memiliki kelompok Masyarakat yang bergerak di usaha kelautan dan perikanan dan/atau pengelolaan wisata yang telah ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;

   4. memiliki penggerak dalam kelompok pengelola wisata;

   5. memiliki daftar Pemangku Kepentingan yang berpotensi untuk melakukan Kemitraan; dan

   6. memiliki komitmen dukungan kebijakan dan anggaran.

2. kelas Desa 2 dan kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator, yaitu:

   1. memiliki salah satu usaha kelautan dan perikanan;

   2. memiliki paling sedikit 1 (satu) jenis Wisata Bahari;

   3. memiliki data jumlah wisatawan yang mengakses kawasan Wisata Bahari dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;

   4. memiliki daftar prasarana dan sarana; dan

   5. terintegrasinya rencana pembangunan jangka menengah Desa dan daerah.

3. kelas Desa 4 dan kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator berupa terdapat kelompok pengelola wisata yang berbadan hukum.

Pasal 14

Indikator pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk:

1. kelas Desa 1, yaitu:

   1. memiliki salah satu prasarana dan/atau sarana dasar; dan

   2. memiliki status lahan yang jelas.

2. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator yaitu:

   1. perencanaan detail pembangunan prasarana dan sarana;

   2. jenis dan jumlah lebih dari 1 (satu) prasarana dan sarana; dan

   3. lebih dari 1 (satu) jenis prasarana dan sarana dasar.

3. kelas Desa 3 sampai dengan kelas Desa 5 selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator, yaitu:

   1. terdapat prasarana dan sarana pendukung;

   2. telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana secara swadaya;

   3. melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana secara berkala; dan

   4. melakukan rehabilitasi secara berkala.

Pasal 15

Indikator pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c untuk:

1. kelas Desa 1, yaitu pendampingan usaha, kelembagaan, dan administrasi;

2. kelas Desa 2, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator berupa memiliki manajemen keuangan dan administrasi;

3. kelas Desa 3, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator yaitu terdapat:

   1. pemandu wisata yang bersertifikat;

   2. standar operasional prosedur manajemen pengelolaan pengunjung;

   3. kegiatan alternatif; dan

   4. diversifikasi usaha wisata.

4. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, juga memiliki indikator yaitu:

   1. melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri;

   2. menerapkan penghargaan dan sanksi kepada wisatawan;

   3. memiliki standar operasional prosedur manajemen pengunjung;

   4. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata; dan

   5. memiliki laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata.

5. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, juga memiliki indikator, yaitu:

   1. terdapat tenaga pengelola wisata terlatih dan profesional;

   2. melaksanakan manajemen pengelolaan pengunjung sesuai daya dukung;

   3. melaksanakan manajemen keuangan dan administrasi secara digital;

   4. mampu mengakses perbankan untuk permodalan;

   5. memiliki standar operasional prosedur pengelolaan usaha wisata dalam bentuk peraturan Desa;

   6. mengelola laman dalam jaringan dan/atau media sosial pengelolaan wisata; dan

   7. memiliki paket wisata terintegrasi yang terkelola dengan baik.

Pasal 16

Indikator Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d untuk:

1. kelas Desa 3, yaitu melakukan Kemitraan;

2. kelas Desa 4, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki indikator, yaitu memiliki lebih dari satu Kemitraan terkait:

   1. akses permodalan;

   2. prasarana dan sarana;

   3. pemasaran;

   4. promosi; dan/atau

   5. publikasi.

3. kelas Desa 5, selain memiliki indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, juga memiliki indikator, yaitu:

   1. melakukan promosi dan publikasi mandiri; dan

   2. memiliki lembaga keuangan.

Pasal 17

1. Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, dilakukan penilaian untuk penentuan kelas Desa.

2. Kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pelaksanaan Dewi Bahari.

3. Pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:

   1. 5 (lima) tahun untuk Kelas Desa 1;

   2. 4 (lima) tahun untuk Kelas Desa 2;

   3. 3 (lima) tahun untuk Kelas Desa 3;

   4. 2 (lima) tahun untuk Kelas Desa 4;

   5. 1 (lima) tahun untuk Kelas Desa 5;

4. Format penilaian penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 18

1. Berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, dilakukan rapat koordinasi dalam rangka penetapan Dewi Bahari.

2. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.

3. Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

4. Penetapan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama Desa, kelas Desa, potensi Wisata Bahari, dan kelompok atau lembaga pengelola Wisata Bahari.

Pasal 19

1. Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk Pelabuhan Perikanan diajukan oleh lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan.

2. Ketentuan mengenai pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (4), verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penentuan kelas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17, dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengusulan, verifikasi, penentuan kelas Desa, dan penetapan Dewi Bahari terhadap Pelabuhan Perikanan.

BAB IV
RENCANA AKSI, PELAKSANAAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Rencana Aksi

Pasal 20

1. Desa pesisir atau Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan sebagai Dewi Bahari melakukan penyusunan rencana aksi.

2. Rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa.

3. Rencana aksi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan.

4. Masyarakat Desa bersama Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh kementerian dan/atau organisasi perangkat daerah yang membidangi kelautan dan perikanan.

5. Rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana:

   1. spasial Wisata Bahari;

   2. usaha;

   3. kelembagaan;

   4. pendanaan dan pembiayaan;

   5. Kemitraan;

   6. potensi pasar;

   7. peningkatan kapasitas;

   8. pembangunan; dan

   9. akses teknologi dan informasi.

6. Rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak disusun.

7. Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

1. Penyusunan rencana aksi Desa pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilakukan melalui:

   1. pengumpulan data;

   2. musyawarah Desa; dan

   3. kesepakatan dokumen rencana aksi.

2. Kesepakatan dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

Pasal 22

1. Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk Pelabuhan Perikanan diintegrasikan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

2. Ketentuan mengenai rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana aksi Dewi Bahari untuk Pelabuhan Perikanan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 23

1. Pelaksanaan Dewi Bahari dilakukan sesuai dengan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

2. Pelaksanaan Dewi Bahari meliputi

   1. pengadaan prasarana dan sarana;

   2. pembinaan; dan/atau

   3. Kemitraan.

Pasal 24

1. Pengadaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

2. Pengadaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

   1. akses jalan;

   2. parkir;

   3. instalasi air bersih;

   4. kios pedagang;

   5. pondok informasi; dan/atau

   6. menara pandang.

3. Pengadaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

   1. alat selancar;

   2. alat selam;

   3. perahu wisata;

   4. kendaraan;

   5. alat pendukung informasi; dan/atau

   6. teropong.

4. Pengadaan sarana sebagaimana dimaksud pada (3) disesuaikan dengan prasarana dan/atau jenis Wisata Bahari yang dikelola.

Pasal 25

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:

   1. pendampingan dalam pengelolaan Wisata Bahari; dan

   2. peningkatan kapasitas pengelola Wisata Bahari.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

Pasal 26

1. Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka:

   1. pendampingan;

   2. peningkatan kapasitas;

   3. pengelolaan wisata;

   4. pemasaran;

   5. publikasi wisata;

   6. investasi;

   7. pengadaan prasarana dan sarana; dan/atau

   8. monitoring dan evaluasi.

2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Pemangku Kepentingan.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 27

Pendanaan dalam pelaksanaan Dewi Bahari berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Ketentuan mengenai pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Dewi Bahari untuk Pelabuhan Perikanan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

1. Pelaksanaan Dewi Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.

3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

   1. aspek lingkungan;

   2. aspek ekonomi; dan

   3. aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi.

4. Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

   1. keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut;

   2. kesesuaian daya dukung dan daya tampung;

   3. sanitasi;

   4. pengelolaan sampah; dan

   5. sarana air bersih.

5. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:

   1. perkembangan status prasarana dan sarana;

   2. perkembangan usaha Wisata Bahari;

   3. peningkatan pendapatan; dan

   4. kunjungan wisatawan.

6. Aspek kelembagaan, sosial, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:

   1. kelompok pengelola Wisata Bahari;

   2. unsur tradisi dalam atraksi Wisata Bahari; dan/atau

   3. perubahan perilaku Masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab pada lingkungan.

7. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

8. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan pengembangan Dewi Bahari berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.