Petunjuk Teknis Musyawarah Desa

Petunjuk Teknis Musyawarah Desa adalah Juknis Musdes dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ditetapkan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 8 Oktober 2019 di Jakarta. Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa diundangkan oleh Widodo Eketjahjana, Dirjen Perturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta.

Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159), dan menyatakan tidak berlaku.

Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.

Berikut adalah isi Petunjuk Teknis Musyawarah Desa dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

PETUNJUK TEKNIS MUSYAWARAH DESA

A. PENDAHULUAN

Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasiltasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, partisipasi, dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.

B. ASAS MUSYAWARAH DESA

  1. Musyawarah Mufakat

    Musyawarah mufakat adalah nilai luhur yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan asas musyawarah mufakat ini maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa hendaknya diambil berdasarkan prinsip permusyawaratan sesuai dengan sila ke 4 Pancasila dengan menghindari adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.

  2. Keadilan

    Asas keadilan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat.

  3. Keterbukaan

    Penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat Desa dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah ditetapkan disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.

  1. Transparan

    Penyelenggaraan Musyawarah Desa, pembahasan, dan hasil keputusan yang telah ditetapkan, disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.

  2. Akuntabel

    Pelaksanaan dan hasil keputusan Musyawarah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.

  3. Partisipatif

    Masyarakat berperan serta aktif dalam menyampaikan pandangan dan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa.

  4. Demokratis

    Seluruh peserta Musyawarah Desa bebas dan berhak dalam menyuarakan aspirasinya tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Tidak ada dominasi dari elitis Pemerintahan Desa maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Penentuan skala prioritas pembangunan desa harus adil. Asas demokratis artinya keputusan yang diambil oleh forum Musyawarah Desa diambil secara mufakat.

  5. Kesetaraan

    Seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat.

C. PELAKU MUSYAWARAH DESA

Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas Pemerintah Desa, BPD, LKD dan Unsur masyarakat. Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kalangan investor, akademisi, praktisi dan organisasi sosial masyarakat.

Organisasi sosial yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Beberapa organisasi sosial masyarakat antara lain :

  1. panti asuhan;
  2. lembaga bantuan hukum;
  3. lembaga swadaya masyarakat; dan
  4. organisasi lain yang tumbuh dan berkembang di Desa.

D. TATACARA MUSYAWARAH DESA

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa

  1. Persiapan

    Persiapan Musyawarah Desa adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari :

    1. Rapat Koordinasi BPD persiapan pelaksanaan Musyawarah Desa

      Rapat BPD persiapan pelaksanaan Musyawarah Desa adalah rapat internal yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD yang dilaksanakan untuk merumuskan pelaksanaan Musyawarah Desa berdasarkan rencana dan anggaran biaya. Dalam rapat tersebut dirumuskan:

      1. Pemetaan aspirasi Kebutuhan Masyarakat.
      2. Sarana dan prasarana pendukung.
      3. Indentifikasi peserta undangan dan pendamping.
         
    2. Surat Pemberitahuan BPD kepada Pemerintah Desa

      Setelah melaksanakan rapat internal dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Desa BPD menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa yang berisi permintaan agar Pemerintah menyiapkan:

      1. Bahan Pembahasan berupa konsepsi, kajian kebijakan, dasar hukum, analisis dampak, dan hal lain yang diperlukan untuk dipaparkan dalam Musyawarah Desa.
      2. Biaya Musyawarah Desa sesuai rencana dan RAB yang telah ditetapkan didalam APB Desa.
      3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
         
    3. Pemetaan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
      1. BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Dalam rangka melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat BPD dapat melakukannya melalui kegiatan Menampung Aspirasi dan Menggali Aspirasi.
      2. Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPD maupun hasil penggalian aspirasi oleh BPD dicatat dalam buku aspirasi BPD.
      3. Pimpinan BPD menugaskan masing-masing bidang di BPD untuk membahas dan mengelompokan jenis aspirasi yang sudah masuk dan dijadikan dasar untuk menyusun pandangan resmi BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
         
    4. Rapat Perumusan Pandangan Resmi BPD
      1. Berdasarkan masukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah dikelompokan, BPD melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat:
        1. pendahuluan latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
        2. gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
        3. pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
        4. kesimpulan dan rekomendasi.
      2. Pandangan resmi BPD ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPD.
      3. Berita acara tersebut menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.
         
    5. Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa
      1. Panitia pelaksana Musyawarah Desa diketuai oleh sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, perangkat Desa, dan LKD.
      2. Keanggotaan panitia pelaksana Musyawarah Desa bersifat sukarela.
      3. Susunan panitia pelaksana Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
         
    6. Penyiapan Media Pembahasan
      1. media pembahasan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan topik, materi, dan informasi yang akan dibahas di dalam forum Musyawarah Desa.
      2. media Pembahasan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa dapat berupa:
        1. hardcopy atau lembaran fotokopi;
        2. softcopy atau file paparan yang dimuat dalam bahan tayang; dan
        3. media pembahasan lainnya antara lain brosur, sebaran, dan buku.
           
    7. Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana Pendukung, Penyiapan Bahan dan Pendanaan.
      1. Jadwal Kegiatan

        Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat. Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

        1. diselenggarakan pada hari kerja atau di luar hari kerja;
        2. diselenggarakan pada siang hari atau malam hari; dan
        3. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional.

        Beberapa contoh kondisi obyektif suatu wilayah yang harus diperhatikan dalam menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan musyawarah antara lain:

        1. tidak melaksanakan Musyawarah Desa pada malam hari untuk beberapa wilayah yang menetapkan larangan bagi kaum perempuan untuk keluar pada malam hari seperti di Aceh dan daerah lainnya.
        2. tidak melaksanakan Musyawarah Desa di pagi hari pada wilayah yang aktifitas masyarakatnya bertani.
        3. memilih alternatif tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa selain di balai Desa, pada kondisi jarak antar pemukiman penduduk terbanyak jauh dari balai Desa.
           
      2. Tempat dan Sarana Pendukung
        1. Tempat pelaksanaan Musyawarah Desa dapat dilakukan di gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak dan berada di wilayah Desa, serta disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.
        2. Sarana dan prasana pendukung dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja atau kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK).
           
      3. Penyiapan Bahan dan Pendanaan
        1. Bahan dan/atau material yang diperlukan dalam Musyawarah Desa disediakan dengan mengutamakan pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat;
        2. Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan melalui APB Desa. Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Desa membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi dari APB Desa, maka dilakukan secara swadaya gotong royong.
           
    8. Musyawarah Pemangku Kepentingan

      Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pra Musyawarah Desa yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Desa untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain:

      1. musyawarah warga masyarakat di dusun
      2. musyawarah kelompok tani
      3. musyawarah pemerhati pendidikan
      4. musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas
      5. musyawarah kelompok pemerhati lingkungan; dan
      6. musyawarah pemangku kepentingan lain yang ada di Desa.
         

      Hasil pelaksanaan musyawarah pemangku kepentingan, meliputi :

      1. data pendukung, antara lain:
        1. data produk unggulan kelompok;
        2. data penyandang disabiltas; dan
        3. data potensi wisata.
      2. aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan.

      Hasil musyawarah pemangku kepentingan menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok yang harus disampaikan didalam pelaksanaan Musyawarah Desa.

       

  1. Pelaksanaan

    Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa adalah rangkaian proses Musyawarah Desa yang terdiri atas:

    1. Registrasi peserta.
    2. Penyampaian tata tertib Musyawarah Desa.
    3. Sidang Pleno 1 dengan agenda:
      1. Pemaparan Pemerintah Desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
      2. Pandangan resmi BPD.
      3. Pandangan umum Peserta.
         
    4. Diskusi Kelompok

      Forum diskusi yang dilakukan dalam Musyawarah Desa untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan di musyawarahkan. Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.

    5. Sidang Pleno 2

      Forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Desa. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa diutamakan melalui musyawarah mufakat.

    6. Kesimpulan

      Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa.

       

  1. Tindak Lanjut

    Pasca pelaksanaan Musyawarah Desa hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Berita Acara dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di Desa, media dan jejaring informasi yang dapat digunakan antara lain :

    1. situs laman desa;
    2. majalah desa;
    3. koran desa;
    4. radio komunitas;
    5. kegiatan keagamaan;
    6. rapat umum di desa; dan
    7. forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil Musyawarah Desa.
       

    Sesuai dengan hasil keputusan yang disepakati tindak lanjut Musyawarah Desa adalah bentuk pelaksanaan keputusan mengenai hal strategis yang di musyawarahkan antara lain:

    1. Pelaksanaan penataan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
    2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengan (RPJM Desa) dan rencana pembangunan tahunan desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
    3. Pelaksanaan kerjasama desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
    4. Realisasi investasi yang masuk ke Desa yang dituangkan dengan Perjanjian Kepala Desa dengan Pihak Ketiga.
    5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa.
    6. Penambahan dan pelepasan aset berdasarkan peraturan Desa.
    7. Penanganan kejadian luar biasa berdasarkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

E. TINDAK LANJUT HASIL MUSYAWARAH DESA

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa berupa:

  1. Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
  2. Peraturan Bersama kepala Desa.
  3. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga.
  4. Keputusan kepala desa.
     

BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

F.PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan di Desa sebagai dampak dari adanya ketidak sepakatan antar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hasil keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian penyelesaian bersifat final bagi para pihak dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui :

  1. Musyawarah para pihak difasilitasi pejabat terkait yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh pejabat yang diberikan penugasan adalah :
    1. Kepala/Staf Instansi Sektoral Terkait.
    2. Camat/Kepala Seksi di Kecamatan.
    3. Pejabat lain yang ditugaskan.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

  1. Pembinaan

    Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan.

    Dalam rangka peningkaatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa harus dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh berbagai pihak :

    1. Pemerintah.
    2. Pemerintah Provinsi.
    3. Pemerintah Kabupaten/Kota.
    4. Camat.
       

    Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh kementerian terkait dan Bupati/Wali kota melalui Instansi Sektoral Kabupaten/Kota yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

    Berdasarkan hasil pembinaan yang dilakukan, perlu dirumuskan langkah-langkah penguatan melalui :

    1. Penyusunan dan penetapan kebijakan antara lain Peraturan Menteri, Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis;
    2. Penyusunan program dan kegiatan antara lain pelatihan, fokus grup diskusi, pelatihan, dan bentuk penguatan kapasitas lainnya; dan
    3. Penyediaan dukungan APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan monitoring evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaku Musyawarah Desa.
       

    Selain bentuk pembinaan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dukungan bahan penguatan lainnya seperti film dokumenter, poster, selebaran, dan bahan bacaan.

  1. Pengawasan

    Pengawasan merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas Musyawarah Desa untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan berlangsung secara demokratis dan melahirkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

    Pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan oleh para pihak dilingkungan internal Desa atau oleh Pihak lain diluar Desa. Hasil pengawasan diharapkan menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada para pelaku Musyawarah Desa sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Musyawarah Desa berikutnya. Hasil pengawasan disajikan dalam bentuk catatan yang memuat hal yang bersifat positif, hal yang masih memerlukan perbaikan dan rekomendasi.


Demikianlah isi Petunjuk Teknis Musayawarah Desa atau Juknis Musdes yang ada dalam Lampiran I Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa yang sudah ditetapkan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 8 Oktober 2019 di Jakarta. Dan Permendesa PDTT 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa yang telah diundangkan oleh Widodo Eketjahjana, Dirjen Perturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203. Agar setiap orang mengetahuinya.