Pokja Masyarakat Sipil diluncurkan Kemendesa PDTTrans

Model baru sinergi pemerintah dan masyarakat sipil untuk pembangunan dan pengelolaan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa PDTTrans meluncurkan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil yang disebut sebagai model baru sinergi sudut pandang pemerintah dan masyarakat terkait pengelolaan desa.

Idham Arsyad, Ketua Pokja Masyarakat Sipil mengatakan, personil Pokja terdiri dari aktivis yang mempunyai concern dan pengalaman dalam praktik pengembangan desa. Mereka terdiri dari aktivis agraria, lingkungan, aktivis perempuan, adat, dan pelaku pemberdaya masyarakat lainnya.

"Selama ini LSM, NGO dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Pokja Masyarakat Sipil dibentuk, untuk menjembatani miskomunikasi dan mispersepsi antara masyarakat dan pemerintah. Masing-masing memang punya maqom sendiri namun ini harus bisa bersinergi," ujar Menteri Desa Marwan Jafar di Jakarta, Senin (14/3).

Diakuinya, keterlibatan masyarakat sipil dalam mengimplementasi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa sangat dibutuhkan mengingat desa memiliki permasalahan yang begitu kompleks. Keterlibatan masyarakat sipil diharapkan mampu mengakomodasi seluruh aspirasi desa.

"Kurang lebih ada 300 LSM dan NGO sudah bermitra dengan kementerian sekaligus sebagai teman sharing tentang desa. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa ini pemerintah tidak bisa sendirian maka harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sekarang, saya juga sedang menggagas dengan beberapa ormas," jelas Menteri Marwan.

Di sisi lain, Anwar Sanusi selaku sekjen Kemendes menambahkan bahwa secara birokrasi, Pokja Masyarakat Sipil adalah lembaga eksternal kementerian. Berfungsi untuk memberikan masukan terkait implementasi hingga evaluasi kebijakan kementerian.

"Ini nanti eksekutornya dari Dirjen PPMD (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Dirjen PKP (Pembangunan Kawasan Pedesaan)," ujarnya.

Menurut Anwar, dibentuknya Pokja telah melalui proses panjang dengan melakukan berbagai pertemuan dengan ratusan LSM dan NGO. Pertemuan melahirkan sembilan konsensus yakni penataan agraria dan tata ruang desa, pemeliharaan ekologi dan lingkungan, penguatan desa adat, penguatan peran perempuan desa, lumbung ekonomi desa, pelayanan publik, serta penguatan demokratisasi desa.

"Personil pokja terdiri dari berbagai lembaga yang selama ini memfokuskan pendampingan terhadap berbagai isu pemebrdayaan desa seperti lingkungan hidup, gerakan adat dan agraria," ungkapnya saat peluncuran Pokja Masyarakat Sipil. Pokja ini memiliki jaringan kerja yang luas sampai ke desa-desa, Senin (14/3/2016).
"Dibentuknya Pokja tersebut tidak akan membungkam NGO dan LSM yang tergabung. Kita biarkan untuk tetap bersuara kritis karena memang maqomnya di situ," jelas Anwar Sanusi.

Kegiatan pokja, katanya, akan didominasi oleh aktivitas pendampingan piloting program pembangunan desa, riset dan penguatan organisasi masyarakat sipil di setiap level dengan prioritas di tingkat desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan kehadiran pokja tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan rembug desa tahun lalu yang menghasilkan sembilan konsensus seperti penataan agraria dan pemerliharaan ekologi serta penguatan demokratisasi di desa.

Kehadiran pokja masyarakat sipil untuk mengawal pembangunan desa bertujuan untuk mendampingi pemerintah dan warga desa dalam melaksanakan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dia mencontohkan pada 2015, gerakan penguatan masyarakat desa ditandai dengan pengggunaan dana desa sebagian bagian dari keuangan desa dalam jumlah yang besar perlu didampingi oleh masyarakat sipil karena sering ditemui pemerintah desa mengalami kebingungan dalam menyusun program pembangunan desa.

"Hadirnya pokja ini juga dapat diartikan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menumbuhkembangkan praktik-praktik transparansi, partisipasi dan akuntabilitas institusi desa terhadap masyarakat," jelas Marwan Jafar.

Selain itu, dia juga berharap pokja masyarakat sipil dapat mengakselerasi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa karena berdasarkan kajian Kementerian Desa, peranan masyarakat sipil belum optimal untuk mengawal dan terlibat langsung dalam implementasi UU Desa. Kementrian Desa sebelumnya juga meluncurkan kelompok kerja perguruan tinggi yang terdiri dari berbagai lembaga pendidikan tinggi yang akan melakukan penelitian dan pendampingan masyarakat desa.

Pakar dan pemerhati masalah desa dari IAIN Sunan Ampel, Jawa Timur, Masdar Hilmy mengatakan, inisiatif Menteri Marwan yang akan membuat Kelompok Kerja (Pokja) masyarakat sipil untuk desa membangun Indonesia memang sangat tepat dan strategis.

"Partnership dengan koalisi masyarakat adalah cara cerdas dalam mempercepat desa membangun. Sebab para NGO, akademisi, dan aktivis masyarakat sipil adalah praktisi yang setiap harinya bercengkrama dengan masyarakat," ujar Masdar dalam Dialog Menteri Desa PDTT dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Percepatan Kemandirian Desa di Jakarta, Rabu (13/1/2015).

Masdar juga mendukung Menteri Marwan yang terus meningkatkan kerja sama dengan kampus-kampus, karena punya intensitas tinggi melakukan kajian dan penelitian ilmiah berhubungan dengan masyarakat desa.

"Kampus juga harus digandeng karena memiliki kedekatan dengan masyarakat desa sehingga program akan berjalan efektif. Baik dalam penelitian, kerja lapangan dan sebagainya," tandas Masdar.

Pokja Masyarakat Sipil terdiri dari 3 Pengarah yakni Imam Aziz sebagai Ketua Pengarah, kemudian Andik Ardianto dan Sri Palupi sebagai pengarah. Selanjutnya, anggota Pokja terdiri dari 16 orang yakni Idham Arsyad (Ketua), Iwan Nurdin (Wakil Ketua), Wawan Purwandi (Sekretaris), dan anggota yakni Ufi Ulfiah, Riza Damanik, Ahmad Farid, M Nurudin, Mahir Takaka, A Maftuchan, Abdul Halim, Ahmad Rofik, Kamita Widodo, Budhis Utami, Rahmat Hidayat Djati, Ahmad Wari, Mansuri.

Undang-Undang desa di publik dikenal dengan dana desa dan pendamping desa. Padahal jika dikaji dalam ruang hidup, tentu banyak soal-soal lain. Ada isu ketidakadilan soal aset agraria, tata ruang, ekologi dan sebagainya. Mudah-mudahan ruang yang dibuka oleh kementerian ini bisa jadi barometer dan kolaborasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil," ujar Menteri Marwan.

"Kemdes akan berikan dukungan penuh kepada Pokja, agar bisa melakukan tugasnya dengan baik, tentunya sesuai dengan regulasi yang diperbolehkan," ujarnya.

[ dari berbagai sumber ]