Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Bidang Pembangunan Desa

Panduan Penggunaan Dana Desa 2018 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 terbagi dalam dua bidang prioritas yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 keduanya dibahas dalam Pasal 5 - Pasal 10.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa diatur dalam Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di atur dalam Pasal 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain (tidak sesuai format aslinya) :

  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi; dan
    4. informasi dan komunikasi.
       
  2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
       
  3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
    1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
       
  4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
       
  5. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

  1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
    2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulankawasan perdesaan.
       
  2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
       
  3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
    1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 9

  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
  2. Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

UU 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. penerangan lingkungan pemukiman;
    3. pedestrian;
    4. drainase;
    5. selokan;
    6. tempat pembuangan sampah;
    7. gerobak sampah;
    8. kendaraan pengangkut sampah;
    9. mesin pengolah sampah; dan
    10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan poros Desa;
    4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    5. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    6. jembatan Desa;
    7. gorong-gorong;
    8. terminal Desa; dan
    9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    2. pembangkit listrik tenaga diesel;
    3. pembangkit listrik tenaga matahari;
    4. instalasi biogas;
    5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. jaringan internet untuk warga Desa;
    2. website Desa;
    3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
    4. telepon umum;
    5. radio Single Side Band (SSB); dan
    6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. jambanisasi;
    4. mandi, cuci, kakus (MCK);
    5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    6. alat bantu penyandang disabilitas;
    7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    8. balai pengobatan;
    9. posyandu;
    10. poskesdes/polindes;
    11. posbindu;
    12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
    13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. bangunan Pendidikan Aanak Usia Dini;
    3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Aanak Usia Dini lainnya;
    4. wahana permainan anak di Pendidikan Aanak Usia Dini;
    5. taman belajar keagamaan;
    6. bangunan perpustakaan Desa;
    7. buku/bahan bacaan;
    8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    9. sanggar seni;
    10. film dokumenter;
    11. peralatan kesenian; dan
    12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. bendungan berskala kecil;
    2. pembangunan atau perbaikan embung;
    3. irigasi Desa;
    4. percetakan lahan pertanian;
    5. kolamikan;
    6. kapal penangkap ikan;
    7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    8. tambak garam;
    9. kandang ternak;
    10. mesin pakan ternak;
    11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
    12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    2. lumbung Desa;
    3. gudangpendingin(coldstorage); dan
    4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. mesin jahit;
    2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    3. mesin bubut untuk mebeler; dan
    4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. pasar Desa;
    2. pasar sayur;
    3. pasar hewan;
    4. tempat pelelangan ikan;
    5. toko online;
    6. gudang barang; dan
    7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
    1. pondok wisata;
    2. panggung hiburan;
    3. kios cenderamata;
    4. kios warung makan;
    5. wahana permainan anak;
    6. wahana permainan outbound;
    7. taman rekreasi;
    8. tempat penjualan tiket;
    9. rumah penginapan;
    10. angkutan wisata; dan
    11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
       
  6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. penggilingan padi;
    2. peraut kelapa;
    3. penepungbiji-bijian;
    4. pencacah pakan ternak;
    5. sangrai kopi;
    6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
    7. pompa air;
    8. traktor mini; dan
    9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

  1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan abrasi pantai; dan
  5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

  1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  2. pembangunan gedung pengungsian;
  3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Permendesa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018