Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on December 01, 2017
Gerak jalan Difabel, PID, Program Inovasi Desa dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo. Program Inovasi Desa ini akan dibiayai seluruhnya dengan Pinjaman uang dari International Bank For Reconstruction And Development (Loan Number) nomer 8217-ID antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Penerima manfaat utama dari Program Inovasi Desa - PID adalah DEsa dan Penyedia Jasa Layanan Teknis yang terkait dengan ketentuan dalam PID atau Program Inovasi Desa.

Prinsip Pengelolaan PID adalah taat hukum, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, inklusif dan kesetaraan Jender. Sementara Para Pihak yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan maupun pemantauan program dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ini adalah:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai koordinator pemangku kepentingan antar pihak;
  2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan PID (Executing Agency);
  3. Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai koordinator perencanaan program;
  5. Kementerian Keuangan, sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, Kementerian Keuangan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pengaturan terkait dengan prinsip dan prosedur penggunaan anggaran program yang bersumber dari anggaran pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  6. BPKP, adalah Auditor Pemerintah yang melakukan audit program dan review Interim Financial Report (IFR) yang disampaikan oleh Executing Agency; dan
  7. Bank Dunia, sebagai mitra kerja dan lembaga donor dalam pembiayaan PID.

Isi Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa

Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa ini berisi 4 (empat hal):

  1. Menetapkan Pedoman Umum Program Inovasi Desa Tahun 2017, yang selanjutnya disebut PID, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
  2. Pedoman Umum PID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
    1. Pelaksanaan Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID) melalui penyediaan Dana Bantuan Pemerintah, peningkatan kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT) kepada Desa, dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa;
    2. Penguatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa;
    3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait dengan visioning, decision making, manajemen, pengawasan, dan mitigasi risiko program;
    4. Penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas melalui penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa; dan
    5. Pilot Inkubasi PID untuk memberikan dana stimulan dan technical assistant kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.
  3. Pedoman Umum PID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kebijakan bagi seluruh pengelola PID mencakup pelaku sebagai berikut:
    1. Sekretariat Jenderal sebagai Unit Pelaksana Program Pengembangan Eksekutif, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Unit Pelaksana Program Inovasi Desa;
    2. Satker Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan, mengelola dan melaksanakan kegiatan strategis Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), memantau dan mengendalikan kinerja program, dan membuat laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal;
    3. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bertindak sebagai unit pelaksana program di tingkat nasional dan bertanggung jawab mengelola administrasi umum dan perencanaan teknis PID, mengelola anggaran PID, termasuk mengelola kontrak kerja para konsultan dan Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA), mengkoordinasikan pengelolaan dana dekonsentrasi PID dan komponen program lainnya dengan satker P3MD Provinsi, sesuai RKA DIPA Dekonsentrasi, dan menjalankan regulasi dan mengimplementasikan kebijakan terkait pengelolaan aset-aset program;
    4. Organisasi perangkat daerah ditingkat provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan PID;
    5. Program leader yang bertugas mengelola dukungan administrasi dan implementasi program;
    6. Sekretariat Program sebagai gugus tugas yang menangani fungsi administrasi dan kesekretariatan;
    7. Tim Inovasi Kabupaten (TIK) yang dipimpin oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    8. Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) sebagai kelompok masyarakat pengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID.
  4. Lokasi dan Alokasi Dana Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran II, Lokasi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi Penyedia Jasa Layanan Teknis Program Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran III, Indikator Kinerja Utama Program Inovasi Desa tercantum dalam Lampiran IV, dan Kerangka dan Instrumen Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
  5. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada International Bank For Reconstruction And Development Loan Number 8217-ID.

Tujuan Program Inovasi Desa

PID - Program Inovasi Desa seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementerian Desa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

Manfaat Program Inovasi Desa

Sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, bahwa PID akan bermanfaat untuk Desa untuk:

  1. Fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
  2. Fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
  3. Desa dapat memanfaatkan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
  4. Desa memperoleh kesempatan dan akses untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

Lokasi Program Inovasi Desa

Program Inovasi Desa - PID - ada dalam lampiran Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, sebagaimana dikatakan dalam Keputusan Menteri Desa tersebut.

PID dilaksanakan di seluruh Kecamatan, pada 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten/Kota di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), sedangkan untuk PJLT akan dilaksanakan di 246 (dua ratus empat puluh enam) Kabupaten (Lampiran tentang daftar lokasi dan alokasi).

Ruang Lingkup Program Inovasi Desa - PID

  1. Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa,
    • penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa;
    • peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis; dan
    • pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.
  2. Program Penguatan P3MD dan PID
  3. Program Penguatan P3MD dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa, sedangkan PID untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

  4. Program Pengembangan Eksekutif (PPE)
  5. PPE merupakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pejabat di lingkungan Kementerian Desa PDTT terkait dengan visioning, decision making, program manajemen dan mitigasi risiko.

  6. Pilot Inkubasi Program Inovasi Desa
  7. Pilot Inkubasi PID dimaksudkan untuk memberikan dana stimulan dan technical assistant kepada Desa terpilih agar dapat mengembangkan produktivitas perekonomiannya.

Jangka Waktu Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Pelaksanaan PID terhitung sejak Loan Agreement PID (IBRD 8217-ID) berlaku efektif sampai dengan 31 Desember 2018 menurut .

Fokus Pembiayaan PID - Program Inovasi Desa

Program Inovasi Desa yang dibiayai dengan utang luar negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (IBRD 8217 ID) difokuskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa, yaitu:

  1. komponen 1a. Hibah Inovasi Desa. Hibah Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di kecamatan sebagai biaya operasional dan kegiatan untuk mendorong munculnya inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa.
  2. komponen 1b. Hibah Inkubasi Inovasi Desa. Hibah Inkubasi Inovasi Desa berupa Dana Bantuan Pemerintah yang dialokasikan di 500 Desa terpilih, sebagai stimulan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal desa.
  3. komponen 2 – Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas. Yaitu penyediaan tenaga ahli untuk konsultan dan tenaga dukungan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa dan peningkatan efektivitas pengelolaan program pendampingan Desa.
  4. komponen 3 - Penguatan Manajemen. Maksudnya Penguatan manajemen untuk mendukung penguatan kelembagaan dalam pengelolaan PID, Pendampingan Desa, Pengawasan Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam pratayang Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang . Atau Unduh Keputusan Menteri Desa No 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dalam lampiran tulisan ini.