SE Mendes PDTT 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Mendes PDTT tentang Desa Tanggap COVID-19 dan PKTD

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan kembali Surat Edaran Mendes PDTT 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Mendes PDTT tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai. SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa memiliki maksud untuk memberi acuan kepada Desa untuk Tanggap COVID-19, dan Padat Karya Tunai di Desa dengan menggunakan Dana Desa.

Surat Edaran Menteri Desa, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020 di Jakarta oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Sayang sekali penulisan surat edaran ini masih menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik. Bagaimana bisa surat terbitan kementerian menggunakan kata/diksi "MERUBAH" !!!!.

Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai

Isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai adalah sebagai berikut:

  1. Latar Belakang

    Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan mempetimbangkan situasi dan kondisi terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, maka dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

  2. Merubah angka 2 huruf a poin 2) menjadi: mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
  3. Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan yang baru.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih. Isi Lengkap perubahan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasaan Padat Karya Tunai ada di bawah ini:

Desa dengan infrastrukturnya yang masih tanda tanya sekarang disibukkan dengan ketegangan dunia menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pandemi internasional wabah virus corona yang belum ditemukan obatnya secara khusus. Desa sebagai soko guru negara harus menghadapi dengan segala kekuatannya yang minimalis.

Berikut adalah isi Surat Edaran Menteri Desa PDTT, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

SURAT EDARAN MENTERI DESA PDTT
tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

A. Latar Belakang

Menimbang bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa, serta menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PTKD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

  1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  2. Desa Tanggap COVID-19; dan
  3. Penjelasan perubahan APBDes.

D. Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  9. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
  10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

E. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

  1. Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
  2. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya;
  3. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
  4. Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    1. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.
    2. Bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

F. Desa Tanggap COVID-19

Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur dan tugas sebagai berikut:

  1. Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

    Ketua : Kepala Desa

    Wakil : Ketua Badan Permusyawarata Desa (BPD)

    Anggota :

    1. Perangkat desa
    2. Anggota BPD
    3. Kepala dusun atau yang setara
    4. Ketua RW
    5. Ketua RT
    6. Pendamping Lokal Desa
    7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
    8. Pendamping Desa Sehat
    9. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa
    10. Bidan Desa
    11. Tokoh Agama
    12. Tokoh Adat
    13. Tokoh Masyarakat
    14. Karang Taruna
    15. PKK
    16. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

    Mitra:

    1. Babinkamtibmas
    2. Babinsa
    3. Pendamping Desa
  2. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19
    1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
      1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
      2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.

        Diubah oleh Surat Edaran Mendes Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COCID-19 dan Penegasan PKTD menjadi:

        mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.

      3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
      4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti balai desa.
      5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi deini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVIF-19.
      6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
      7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
        1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
        2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
        3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
        4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
      8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumuman banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
    2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
      1. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
      2. Penyiapan ruang isolasi di desa.
      3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
      4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
      5. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
    3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

G. Perubahan APBDes

Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darirat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PTKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

H. Call Center

Terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyediakan call center ke nomor 1500040 dan layanan SMS center ke 087788990040 atau 081288990040.

I. Penutup

Surat Edaran ini menjadi panduan dalam penggunaan dana desa Tahun 2020. Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini berkaitan dengan penggunaan dana desa selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Demikianlah isi Surat Edaran Menteri Desa, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Surat Edaran Menteri Desa, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa ditujukan kepada Para Gubernur, Para Bupati, Para Walikota dan Para Kepala Desa di seluruh Indonesia.