Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 08, 2018
SKB 4 Menteri, Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro bersama-sama di Kantor Kementrian PMK menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didalamnya terdapat pembagian tugas dan kerja untuk melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan UU Desa.

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa baru ada 4 kementrian yang memiliki kepedulian tentang Desa. Menunggu tahun depan apakah seluruh kabinet juga akan memberikan perhatian khusus terhadap desa ataukah hanya untuk program padat karya tunai?. Ini beritanya yang didapat dari rilis-rilis yang ada di media. Dan silakan unduh SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam lampiran tulisan ini.

Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Puan Maharani Menteri Koordinator PMK menyaksikan sendiri penandatanganan SKB 4 Menteri ini tentang Desa.

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu upaya terbaru adalah dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama 4 Menteri agar pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa berjalan lebih optimal.

Fokus SKB 4 Menteri tentang Desa

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Desa adalah merupakan upaya dalam menyelaraskan kementerian untuk lebih mengefektifkan pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fokus SKB 4 Menteri adalah:

  1. Memasukkan pelaksanaan padat karya tunai di desa tahun 2018.
  2. Mengakomodasikan penyaluran Dana Desa dengan memperhatikan kebijakan afirmatif dalam rangka mengatasi kesenjangan desa.
  3. Mewujudkan sinergitas kebijakan pusat dan daerah.
  4. Mewujudkan pemberdayaan perekonomian desa atau pemberdayaan koperasi dan BUMDes.
  5. Mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, tepat waktu, lebih sederhana khususnya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

"Pemerintah telah melakukan evaluasi dan kita melihat bahwa untuk bisa mengakselerasi penurunan kemiskinan, maka alokasi Dana Desa diubah formulanya. Untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal diberikan alokasi yang lebih besar," kata Sri Mulyani Indrawati. Menkeu menjelaskan, alokasi Dana Desa pada tahun anggaran (TA) 2017, sekitar 90% dilakukan berdasarkan basis yang sama, hanya 10% yang dialokasikan berdasarkan formula. Formula itu artinya desa yang penduduknya lebih besar jumlah rakyat miskinnya hanya mendapatkan alokasi sebesar 10% dari anggaran Dana Desa sekitar 60 triliun rupiah. Untuk TA 2018 alokasi formula akan dirubah hampir lebih dari 30% sehingga akan mendapatkan kisaran alokasi antara 800 juta sampai 3,5 milyar rupiah.

"Dengan demikian diharapkan desa yang benar-benar tertinggal dan tingkat kesulitannya lebih tinggi juga akan dibangun lebih bersama-sama. Biasanya tidak hanya masalah uangnya tetapi juga desa yang tertinggal itu dikasih uangnya banyak tetapi kapasitasnya tidak dibangun, maka uang itu juga tidak dapat mengurangi kemiskinan," papar Menteri Keuangan.

Senada dengan Menkeu, Menteri Koordinator PMK mengungkapkan bahwa, "SKB 4 Menteri adalah langkah konkret menyelaraskan 4 Kementerian agar lebih mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”, ungkap Menko PMK saat memulai acara penandatanganan SKB antara Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ka. Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

SKB 4 Menteri juga merupakan persiapan pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 yang menjadi arahan Presiden agar dilaksanakan sejak Januari 2018. Program Padat Karya Tunai di Desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi pengangguran. Program akan dilaksanakan di semua desa dengan prioritas pada 1000 desa di 100 kabupaten. Untuk langkah awal di Januari 2018, akan dilaksanakan di 10 Kabupaten pada 10 desa per kabupaten, sehingga jumlah desa yang menjadi sasaran awal program sebanyak 100 desa. Ke 100 desa akan dipilih yang tingkat kemiskinan dan kasus stuntingnya tinggi.

Selain memanfaatkan dana desa, Program Padat Karya Tunai di Desa juga mensinergikan program/kegiatan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga. Fokus SKB adalah memastikan berjalannya Program Padat Karya Tunai di Desa, mengakomodasi kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan desa, meuwujudkan sinergi kebijakan pusat dan daerah, mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa, serta terlaksananya tata kelola keuangan desa yang tertib, sederha, dan tepat waktu.

SKB 4 Menteri tentang Desa menegaskan bahwa Program Padat Karya Tunai di Desa merupakan program lintas sektor yang dikerjakan bersama-sama. Setiap Menteri akan bertugas secara efektif sesuai tugas fungsi masing-masing. Bappenas akan berperan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Kementerian/Lembaga di 1000 desa yang menjadi sasaran. Kementerian Keuangan akan mengakomodasi penyaluran dana desa tahap I sejak Januari 2018, serta Kemendagri dan Kemendes PDTT melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan padat karya di desa.

“Program Padat Karya Tunai Desa adalah program ‘keroyokan’ dan gotong royong dari Kementerian/Lembaga yang terlibat melaksanakan program/kegiatannya di desa. Untuk itu sangat dibutuhkan sinergi, tak hanya di tingkat pusat melainkan hingga ke daerah bahkan desa. Semoga SKB 4 Menteri optimal dalam memperkuat dana desa”, pungkas Menko Puan menutup sesi siaran pers dengan awak media.

SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa


SALINAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH, TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: 140-8698 TAHUN 2017
NOMOR: 954/KMK.07/2017
NOMOR: 116 TAHUN 2017
NOMOR: 01/SKB/M.PPN/12/2017

TENTANG

PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
"MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

 

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan upaya penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07|2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07|2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELARASAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

KESATU :

Menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

  1. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  2. Pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
  3. Pendampingan Desa;
  4. Penataan Desa;
  5. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi;
  6. Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, Anggaran Kementerian/Lembaga dan APBD; dan
  7. Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
KEDUA :

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1:

  1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan:
    1. koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019;
    2. koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pemantauan dan evaluasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk memastikan tercapainya target RPJMN 2015 - 2019 dan pelayanan kebutuhan dasar yang memenuhi standar; dan
    3. penyusunan kebijakan sinergi pendamping pembangunan lintas sektor desa berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian/Lembaga terkait.
  2. Kementerian Dalam Negeri melakukan:
    1. penguatan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
    2. penguatan peran pemerintah provinsi dalam penataan desa di tingkat Kabupaten/Kota;
    3. penguatan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penataan desa adat;
    4. penguatan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina desa di bidang kerjasama antar desa serta kerjasama desa dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan NGO;
    5. penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi desa menyusun RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
    6. penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi Badan Perwakilan Desa (BPD) melaksanakan fungsi pengawasan kinerja pemerintahan Desa;
    7. penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa;
    8. pembinaan pemerintah kabupaten/kota dalam penetapan peraturan bupati/walikota tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
    9. pemantauan dan pembinaan terhadap program pendampingan dan pendamping teknis program kementerian/lembaga di desa;
    10. penguatan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
    11. penguatan peran aparat pengawas pemerintah daerah dalam pengawasan dana desa;
    12. penguatan peran badan perencana pembangunan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa;
    13. penguatan koordinasi organisasi perangkat daerah dalam penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD serta pemberian dana transfer dalam APBDesa;
    14. penguatan desa terhadap akses dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat; dan
    15. pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa.
KETIGA :

Dalam pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa, ADD, dan bagian hasil PDRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2:

  1. Kementerian Keuangan:
    1. melakukan penganggaran Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer ke Daerah (on top) atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2019;
    2. melakukan penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan memerhatikan pemerataan dan mengedepankan keadilan serta memberikan afirmasi kepada desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi dalam rangka mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar desa dan menanggulangi kemiskinan, dan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
    3. melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan dengan memerhatikan kinerja penyerapan, dan capaian output; dan
    4. dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota yang tidak memberikan ADD sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
  2. Kementerian Dalam Negeri:
    1. menugaskan Gubernur untuk:
      1. memastikan setiap APBD kabupaten/kota memenuhi ADD minimal sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DTK dan minimal sebesar 10% dari bagian hasil PDRD kepada Desa;
      2. menyalurkan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Desa, sesuai dengan jumlah pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi, apabila terdapat kabupaten/kota yang tidak memenuhi ADD minimal sebesar 10%; dan
      3. melakukan fasilitasi kepada kabupaten/kota dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa.
    2. mendorong Bupati/Walikota untuk:
      1. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan yang didanai dari Dana Desa, ADD dan APBD;
      2. melakukan supervisi kepada desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan desa;
      3. mengalokasikan dan menyalurkan Dana Desa, ADD, dan bagian hasil PDRD sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan; melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDesa agar dapat ditetapkan tepat waktu; dan memberikan bimbingan teknis kepada desa dalam hal perencanaan anggaran untuk kebutuhan kelompok perempuan, miskin dan difabel.
  3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi:
    1. menyusun panduan teknis mekanisme musyawarah desa yang partisipatif bersama dengan Kementerian Dalam Negeri;
    2. melakukan supervisi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan desa yang partisipatif, sesuai kebutuhan dan prioritas desa dengan memberikan afirmasi peran serta perempuan, masyarakat miskin dan kelompok rentan desa; dan
    3. menyusun peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dengan memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga serta para pihak lainnya.
KEEMPAT :

Dalam pelaksanaan pendampingan desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3:

  1. Kementerian Dalam Negeri menugaskan:
    1. gubernur melakukan fasilitasi kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan mengoptimalkan peran aparatur OPD kabupaten/kota maupun kecamatan; dan
    2. bupati/walikota mengoptimalkan peran OPD kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
    3. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pendamping teknis program Kementerian/Lembaga di desa;
  2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan:
    1. penguatan pendampingan masyarakat Desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelompok rentan, masyarakat miskin dan perempuan serta fasilitasi keterlibatan mereka dalam pengambilan kebijakan strategis di Desa;
    2. fasilitasi pengembangan Sekolah Desa/Balai Rakyat Desa/Klinik Desa atau nama lainnya di desa;
    3. penyusunan modul pelatihan untuk pendampingan masyarakat Desa dengan memperhatikan masukan kementerian/lembaga terkait; dan
    4. evaluasi kinerja tenaga pendamping profesional setiap 6 (enam) bulan.
KELIMA :

Dalam pelaksanaan penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 4, Kementerian Dalam Negeri melakukan:

  1. fasilitasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembentukan desa adat;
  2. penerbitan Surat Edaran mengenai pelaksanaan penataan Desa.
  3. fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penetapan dan penegasan batas desa;
  4. fasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam penyelesaian status desa yang berada dalam lokasi hutan produksi dan hutan lindung serta desa-desa UPT program kementerian/lembaga.
KEENAM :

Dalam pelaksanaan pengembangan BUMDesa dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 5:

  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:
    1. fasilitasi penyusunan konsep dan pedoman pengembangan BUMDesa melalui kerjasama kemitraan BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa dengan Koperasi dalam berbagai bidang usaha sesuai dengan karakteristik dan potensi desa;
    2. fasilitasi kerjasama kemitraan koperasi dengan BUMDesa dan/atau unit usaha BUMDesa yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, kekeluargaan dan gotong royong serta secara sukarela dan otonom pada satu jenis/bidang usaha sesuai dengan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultural anggota koperasi dan masyarakat desa serta bidang usaha yang menjadi keunggulan koperasi;
    3. fasilitasi kepada Pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat BUMDesa melalui:
      1. peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa;
      2. pengaturan penyertaan modal BUMDesa dari APBDesa secara transparan dan akuntabel dan tidak terus menerus;
      3. pengembangan usaha BUMDesa yang sesuai dengan azas kelayakan usaha dan tidak mematikan kegiatan usaha masyarakat; dan
      4. sinergi dengan pelaku ekonomi mikro dan kecil serta koperasi secara bertahap selama 2 (dua) tahun (2018-2019).
  2. Kementerian Dalam Negeri melakukan:
    1. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendampingi desa melakukan kerjasama antar desa dalam pengembangan BUMDesa;
    2. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendampingi pemerintah desa menyusun peraturan desa tentang BUMDesa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa di bidang BUMDesa; dan
    3. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kerjasama desa dengan pemerintah, sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan BUMDesa.
KETUJUH :

Dalam pelaksanaan padat karya tunai di desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 6:

  1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan:
    1. penguatan pendamping profesional untuk:
      1. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
      2. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.
    2. refocusing penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa,
      melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
    3. fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;
    4. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa; dan
    5. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.
  2. Kementerian Keuangan melakukan:
    1. penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Desa paling cepat bulan Januari, guna menunjang pelaksanaan padat karya tunai di desa yang dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
    2. penyiapan pedoman pelaksanaan program padat karya tunai di desa yang didanai dari Dana Desa bersama-sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas;
    3. sinergi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) dan program padat karya tunai di desa yang didanai dari Dana Desa; dan
    4. upaya mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi informasi laporan penyerapan anggaran dan capaian output dengan kegiatan yang dilakukan melalui padat karya tunai di desa
  3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan:
    1. penetapan lokasi percontohan pelaksanaan padat karya tunai di desa pada 1.000 Desa di 100 Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi stunting tinggi, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi dan kondisi infrastruktur dasar yang masih buruk;
    2. penyiapan pedoman umum pelaksanaan padat karya tunai di desa yang didanai dari APBN baik Kementerian/Lembaga dan Dana Desa serta APBD bersama-sama berbagai pihak terkait dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    3. koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) agar melakukan pembinaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa swakelola padat karya tunai di desa yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan/material setempat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa di wilayah masing-masing;
    4. perencanaan dan penganggaran program kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan padat karya tunai di desa dengan Kementerian Keuangan; dan
    5. koordinasi pengembangan desain dan rencana pelaksanaan padat karya tunai di desa dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Kementerian Dalam Negeri melakukan:
    1. fasilitasi pemerintah daerah provinsi membina pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan Peraturan Bupati/Walikota
      tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
    2. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota mendampingi desa merencanakan kegiatan-kegiatan desa yang menerapkan program padat karya tunai di desa dalam rencana pemerintah desa (RKP) Desa dan memfasilitasi hubungan antara perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan supra desa yang berisi program padat karya/ padat karya tunai;
    3. fasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan kecamatan mendampingi desa dalam penyusunan APBDesa yang mendukung program padat karya tunai di desa dan memfasilitasi penyusunan APBDesa dalam hubungannya dengan program padat karya dan padat karya tunai di desa; dan
    4. fasilitasi pengawas daerah dalam pengawasan dana desa yang mendukung program padat karya tunai di desa.
  5. Penyusunan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.
KEDELAPAN :

Dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 7:

  1. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Pemerintah Daerah melakukan sinergi kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan:
    1. tata kelola pemerintahan desa;
    2. pengelolaan keuangan desa termasuk Dana Desa; dan
    3. pelaksanaan program padat karya tunai di desa.
  2. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan sinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:
    1. peraturan daerah mengenai APBD untuk memastikan terpenuhinya penganggaran Dana Desa, ADD dan bagian hasil PDRD kepada desa;
    2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa;
    3. realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
    4. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD;
    5. peraturan bupati/walikota mengenai daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    6. penggunaan Dana Desa terutama dengan skema padat karya tunai di desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah desa yang partisipatif;
    7. ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa; dan
    8. penyederhanaan laporan penggunaan Dana Desa.
  3. Kementerian Dalam Negeri memerintahkan:
    1. Gubernur melakukan koordinasi dengan bupati/walikota dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, ADD dan bagian hasil PDRD serta pelaksanaan program padat karya tunai di desa; dan
    2. Bupati/Walikota untuk:
      1. memberdayakan aparat pengawas fungsional dalam pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, ADD, dan bagian hasil PDRD;
      2. memastikan ketersediaan dana pada APBD kabupaten/kota untuk biaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa;
      3. melakukan pendataan nama, alamat, nomor kontak pelaksana pengelolaan keuangan desa dan nomor rekening kas desa untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pengawasan; dan
      4. melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan desa, keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
KESEMBILAN : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 18 Desember 2017

 

MENTERI DALAM NEGERI,

 

 

 

TTD

TJAHJO KUMOLO

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

TTD

SRI MULYANI
INDRAWATI

MENTERI
DESA
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSPMIGRASI

 

TTD

EKO PUTRO
SANDJOJO

MENTERI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL / KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL

 

TTD

BAMBANG P.S.
BROJONEGORO

 


Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa