Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 25, 2018
Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa atau yang kita kenal dengan UU Desa sudah 3 tahun berjalan diimplementasikan ke seluruh wilayah di Indonesia dengan berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah yang mengawalnya. Perlu di garisbawahi bahwa saat ini desa masih dipandang sebagai ruang hidup sementara. Bukannya ruang hidup dengan corak kehidupan pedesaan yang punya logika reproduksi dan regenerasinya sendiri. Keprihatinan yang dalam nampak dalam acara Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa, yang dilaksanakan di Jakarta, hari Kamis, 25 Januari 2018, bahkan rilis resmi refleksi ini berjudul "UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa". Mengapa?

UU Desa Tak Berdaya, Pelaksanaannya Tak Bernyawa

Sejak jaman Orde Baru hingga era Reformasi tidak ada perubahan dalam cara kita melihat, memposisikan dan memperlakukan desa, meskipun telah lahir Undang-Undang Desa yang baru. Desa tetap dilihat, diposisikan dan diperlakukan sebagai subsistem dari kota dan bukan ruang hidup dengan corak kehidupan pedesaan yang punya logika reproduksi dan regenerasinya sendiri. Konsekuensi dari posisi desa seperti ini adalah desa dijadikan sebagai ajang masuknya ekspansi modal di berbagai bidang kehidupan, khususnya yang terkait dengan sumber-sumber agraria (air, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri pertanian skala luas, dan lainya). Dampaknya, terjadi pembongkaran, percepatan dan pembesaran perusakan ruang hidup pedesaan yang terus menerus. Antara 1970-2012, 1/3 luasan daratan Pulau Kalimantan yang sebelumnya didominasi sistem kehidupan hutan tropis dinyatakan bangkrut secara ekologis atau rusak parah. Pembangkrutan ekologis semacam ini terjadi di mayoritas pulau-pulau di Indonesia. Desa- desa sudah penuh dengan ijin investasi pertambangan, perkebunan sawit, property, dan ijin eksploitasi lainnya.

Status desa menjadi sekadar “ruang hidup sementara”, yang sewaktu-waktu bisa digusur atau dihilangkan bila negara dan korporasi membutuhkannya untuk dieksploitasi dan dikonversi menjadi ruang ekstraktif demi peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Dengan posisi desa sebagai subsistem kota yang statusnya hanyalah “ruang hidup sementara”, UNDANG-UNDANG DESA menjadi UNDANG-UNDANG YANG TANPA DAYA. Memang ada peluang-peluang positif dalam UU Desa, namun peluang-peluang positif sangatlah sulit diwujudkan karena kuasa/kewenangan yang diberikan desa jauh lebih kecil dari kekuasaan/kekuatan oligarkhi ekonomi-politik di luar desa (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Korporasi).

Ketidakberdayaan UU Desa di hadapan kekuatan/kekuasaan oligarkhi diperburuk oleh pelaksanaannya yang nyaris tanpa nyawa. Ini ditunjukkan oleh kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang condong memperlemah dan bahkan mengabaikan demokrasi dan partisipasi desa dan masyarakatnya. Praktik-praktik pelemahan dan pengabaian demokrasi dan partisipasi ini tampak, di antaranya kuatnya intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan dan bahkan memaksakan program pembangunan, diabaikannya program-program pemberdayaan masyarakat dan program- program yang memperkuat karakter kebudayaan dan kehidupan kolektif masyarakat desa, pelemahan dan pereduksian pendampingan terhadap desa, diabaikannya dimensi sosial- ekologis, dan lainnya.

"Posisi desa yang dipandang sebagai subsistem kota yang statusnya hanyalah ruang hidup sementara, UU Desa menjadi UU yang tanpa nyawa," jelas Prasetyohadi dalam keterangan pers, Kamis (25/1). Gaya pemikiran tersebut dinilai sebagai ajang masuknya ekspansi modal di berbagai bidang kehidupan, khususnya terkait sumber-sumber agraria. Dampak pola pikir tersebut berujung pada perusakan ekosistem.

"Memang ada peluang-peluang positif dalam UU Desa, namun peluang-peluang positif sangatlah sulit diwujudkan karena kewenangan yang diberikan desa jauh lebih kecil dari kekuasaan oligarkhi ekonomi-politik di luar desa," ujar Prasetyohadi

UU Desa yang nyaris tanpa nyawa dilatari kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah yang condong memperlemah dan bahkan mengabaikan demokrasi dan partisipasi desa dan masyarakatnya. Praktik-praktik pelemahan dan pengabaian demokrasi dan partisipasi ini tampak, di antaranya kuatnya intervensi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan dan bahkan memaksakan program pembangunan, diabaikannya program-program pemberdayaan masyarakat dan program program yang memperkuat karakter kebudayaan dan kehidupan kolektif masyarakat desa, pelemahan dan pereduksian pendampingan terhadap desa, diabaikannya dimensi sosialekologis, dan lainnya. Demikian dijelaksan oleh Prasetyohadi.

Dapat kita pahami bersama keprihatinan yang dalam dalam Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa. Karena Desa telah mengalami sedemikian rupa perlakuan yang merusak keaslian dan segala inovasi serta daya hidup desa sejak kemerdekaan. Desa telah disedot kekayaan dan kearifannya hingga menjadi miskin, bodoh dan tergantung karena kewenangan dan hak pengelolaan asetnya dipangkas serta baru dikembalikan sedikit demi sedikit dengan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Miss Leading UU Desa yang lebih banyak tentang Dana Desa banyak disoroti, namun semoga di tahun-tahun yang akan datang akan ada pencerahan kembali tentang bagaimana asal-usul desa, kewenangan desa dan segala kebaikan tentang Desa dapat muncul kembali seiring dengan Pelaksanaan APBDesa dan RPJMDesa yang lebih terarah dan berpihak kepada masyarakat warga Desa, bukan kepada aparatus Desa, ataua kepentingan Program Pemerintah semata. Sehingga Hak-Hak Desa atas Negara benar-benar menjadi berkah bagi warganya.

Pemikiran dan pengamatan yang hebat, namun mengapa membahas UU Desa di kota?

Rekomendasi Pertemuan Nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa

Menyikapi hal tersebut, pertemuan nasional Refleksi dan Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan UU Desa yang dihadiri delegasi dari hampir semua wilayah kepulauan di Indonesia merekomendasikan:

  1. Memperkuat kedaulatan desa dan masyarakat atas sumber-sumber agraria, kawasan dan ruang hidup masyarakat desa.
  2. Mencegah distorsi undang-undang desa dalam pelaksanaannya diberbagai level dan dimensi pembangunan agar peluang-peluang positif yang ada dalam UU Desa dapat diwujudkan.
  3. Memperkuat pelaksanaan UU Desa sesuai dengan spirit Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok Agraria
  4. Melaksanakan UU Desa secara terintegratif dengan Undang-Undang Lain yang memperkuat kedaulatan desa dan masyarakatnya, di antaranya adalah UU Penataan Ruang, UU tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dan lainnya.
  5. Melaksanaan UU Desa dengan perspektif “affirmative action” dan pemulihan ruang hidup bagi desa dan masyarakatnya yang selama ini menjadi korban kekerasan pembangunan yang didukung/dilegalkan dengan berbagai aturan/ketentuan.
  6. Memutuskan mata rantai intervensi pusat dan kabupaten yang melemahkan proses demokratisasi di desa.
  7. Memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk memilih arah pengembangan ekonomi yang mendukung pemulihan ruang hidup dan keselamatan warga.
  8. Memberikan keleluasaan pada desa untuk memilih badan hukum BUMDES sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat serta nilai-nilai ekonomi kerakyatan, seperti koperasi.
  9. Melaksanakan perlindungan dan pelibatan kelompok-kelompok rentan dan marjinal dalam pelaksanaan UU Desa, seperti kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, kelompok diffable, minoritas etnis/agama/adat, kelompok remaja dan anak, dan lainnya.
  10. Mendahulukan pendekatan “pendampingan dan pemberdayaan” dalam tata kelola keuangan desa dan mengedepankan pengawasan oleh masyarakat dan BPD.
  11. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengawasan tata kelola keuangan desa oleh pemerintah

Kontak Person Refleksi dan Evaluasi 3 Tahun UU Desa:

  1. Prasetyohadi +62813-1492-6005
  2. Laduni +62813-3781-1427.

Pers Rilis Refleksi dan Evaluasi Pelaksanaan 3 Tahun UU Desa