Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 30, 2018
12 Perubahan Ketentuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat - KUR dalam Permenko 11 tahun 2017.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat - KUR. Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018. Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR ditandatangani Menteri Darmin Nasution pada 13 Desember 2017. Diundangakan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1794 pada 15 Desember 2017.

Dalam Ketentuan Pasal 40 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini mulai berlaku, penggunaan istilah KUR Kecil sebagai pengganti istilah KUR Ritel yang berakibat hukum terhadap pengaturan KUR Ritel berlaku untuk KUR Kecil.

Dalam Ketentuan Pasal 41 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Ketentuan Pasal 42 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR menegaskan bahwa pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1701) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 43 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat

Adapun Perubahan Kebijakan KUR atau Kredit Usaha Rakyat dalam Permenko 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR ada 12. 12 Perubahan Kebijakan KUR yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018 adalah:

  1. Penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun;
  2. Kelompok usaha sebagai calon penerima KUR;
  3. Skema KUR Khusus;
  4. Skema KUR multisektor;
  5. Pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi;
  6. Mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period;
  7. Perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil;
  8. Plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi;
  9. Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan;
  10. Struktur biaya KUR penempatan TKI;
  11. KUR untuk masyarakat daerah perbatasan;
  12. KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sosialisasi Permenko 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR

“Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Permenko ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam rilis sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat - KUR di Pekanbaru, Riau pada tanggal 23 Januari 2017.

Adapun perubahan kebijakan KUR yang diatur dalam peraturan tersebut adalah: penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9% menjadi sebesar 7% efektif per tahun; kelompok usaha sebagai calon penerima KUR; skema KUR Khusus; skema KUR multisektor; pengaturan minimum porsi penyaluran KUR ke sektor produksi; mekanisme yarnen (pembayaran kredit setelah panen) dan grace period; perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil; plafon KUR mikro sektor produksi dan di luar sektor produksi; penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan; struktur biaya KUR penempatan TKI; KUR untuk masyarakat daerah perbatasan; KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Skema KUR Khusus untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat yang diberikan kepada kelompok dengan menggunakan mekanisme tanggung renteng termasuk pengusaha pemula yang ikut dalam kelompok, dan dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha. KUR Khusus dapat untuk membiayai peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, pembelian kapal bagi nelayan, dan penggemukan ternak rakyat.

"Adapun plafon KUR Khusus sebesar diatas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta untuk setiap individu anggota kelompok. Sementara, skema KUR Multisektor untuk mengakomodir penyaluran pada lebih dari 1 sektor ekonomi," terang Iskandar saat sosialisasi Kebijakan Baru Kur di Pekanbaru.

Ia pun menjelaskan, Komite Kebijakan telah meningkatkan target porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa produksi) di tahun 2018 menjadi minimum sebesar 50% dari target total penyaluran sebesar Rp 120 Triliun. Target tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan dan hilirisasi industri pada sektor UMKM. Pemerintah optimistis dapat mencapai target tersebut terlihat dari data tahun 2017, penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, jasa-jasa) mencapai sebesar Rp 40,9 triliun (42,3%). Sedangkan penyaluran KUR di sektor perdagangan mencapai sebesar Rp 55,8 triliun (57,7%).

"Dibandingkan dengan kinerja tahun 2016, penyaluran KUR di sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2017 meningkat sebesar 9% (yoy)," katanya.

Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 96,7 triliun (90,7% dari target tahun 2017 sebesar Rp 106,6 triliun) dengan jumlah debitur sebanyak 4 juta dan baki debet sebesar Rp 75 triliun. Jumlah realisasi tersebut meningkat sebesar 2,4% dari posisi Desember 2016. Penyaluran terbesar adalah untuk KUR Mikro sebesar Rp 65,2 triliun (67,4% penyaluran) dengan debitur 3,8 juta dan tingkat NPL 0,3%. Penyaluran untuk KUR Ritel/Kecil sebesar Rp 31,2 triliun (32,3% penyaluran) dengan debitur 217.175 dan tingkat NPL 0,2%. Sedangkan penyaluran untuk KUR Penempatan TKI sebesar Rp 329,6 miliar (0,3% penyaluran) dengan jumlah debitur 22.663 dan tingkat NPL 1,08%.

Penyaluran KUR menurut sebaran wilayah selama tahun 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah masih memiliki penyaluran tertinggi yaitu sebesar Rp 16,9 triliun, selanjutnya Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 16,3 triliun, dan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 12,4 triliun. Sedangkan untuk luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 5,8 triliun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 4,3 triliun. Sebaran tersebut, sejalan dengan jumlah populasi penduduk termasuk populasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah. Adapun penyaluran KUR di provinsi Riau menempati peringkat ke sepuluh secara nasional yaitu sebesar Rp. 2,48 triliun yang meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 2,14 triliun.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional untuk tahun 2016 mencapai Rp 94,4 triliun, sedangkan untuk tahun 2017 mencapai Rp 96,7 triliun, meningkat sebesar 2,4%. Untuk di Jawa Timur, penyaluran KUR mencapai Rp 16,3 triliun tahun 2017, naik sebesar 20,7% dibandingkan tahun 2016 yang penyalurannya sebesar Rp 14,6 triliun.

Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua setelah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 16,9 triliun. Sementara posisi ketiga adalah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 12,4 triliun. Untuk luar Jawa, penyaluran KUR tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 5,8 triliun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 4,3 triliun.

“Melalui KUR, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program KUR Tahun 2018, Senin (29/1) di Surabaya.

[ sumber : Kemenko Web Rilis ]