Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on February 04, 2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Ketentuan membawa barang bawaan diubah. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas impor yang dilakukan Kementrian Keuangan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada 27 Desember 2017. PMK ini berlaku sejak 1 Januari 2018. Hal yang diatur di dalam PMK ini adalah hal-hal yang terkait dengan ekspor dan impor barang yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, termasuk kenaikan threshold barang bawaan penumpang dan perubahan tarif bea masuknya. Dengan berlakunya PMK 203, ketentuan mengenai impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11, pasal 13 sampai dengan pasal 18, dan pasal 32 sampai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, maka ketentuan mengenai impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11, pasal 13 sampai dengan pasal 18, dan pasal 32 sampai dengan pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Salah satu poin penting yang diatur dalam PMK 203 ini adalah mengenai pembebasan bea masuk dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut. Sesuai ketentuan Pasal 12 dan 14, terhadap barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan/personal use yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean, dengan nilai pabean paling banyak FOB (free on board) US$500 (barang pribadi penumpang) atau FOB US$50 (barang pribadi awak sarana pengangkut) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk. Selain menaikkan batasan pembebasan bea masuk, PMK ini juga menghapus ketentuan barang bawaan keluarga untuk barang pribadi penumpang.


Bea masuk dan cukai terhadap barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut dibebaskan


Ketentuan Ekspor Barang

Selain kenaikan barang bawaan yang dibawa dari luar negeri (impor), PMK 203 juga mengatur mengenai ekspor barang bawaan yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut ke luar negeri, baik berupa perhiasan, barang yang akan dibawa kembali, uang tunai ataupun instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau mata uang asing yang setara, dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Barang ekspor bawaan dimaksud harus diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penumpang yang membawa barang ekspor tersebut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional.

Untuk memperlancar proses ketika kembali ke tanah air, PMK 203 memberikan kemudahan prosedur bagi para penumpang yang akan membawa barang-barang ke luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia, sehingga pada saat tiba di bandara Indonesia mendapatkan kepastian dan kelancaran pengeluarannya. Sesuai ketentuan PMK 203 pasal 4 ayat (2), barang ekspor yang akan dibawa kembali ke daerah pabean oleh penumpang wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali. Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik ataupun tulisan di atas formulir.


Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), penumpang yang membawa barang ekspor tersebut dengan tujuan untuk diperdagangkan wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang, nota pelayanan ekspor, cetak tiket dan pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional.


Selanjutnya untuk aturan barang ekspor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea keluar. Contohnya apabila seseorang bepergian ke luar negeri dan membawa sepeda, maka orang tersebut harus menginformasikannya kepada petugas Bea Cukai di terminal keberangkatan dan menunjukkan bukti pemberitahuan tersebut pada saat dia kembali ke Indonesia. Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak akan dikenakan pungutan apapun.

Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak akan dikenakan pungutan apapun.

Terkait dengan barang bawaan ekspor berupa uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, penumpang wajib memberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain. Pemberitahuan disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang yang dibawa penumpang di terminal keberangkatan internasional, baik dalam bentuk data elektronik maupun tulisan di atas formulir.

Aturan Barang Impor

Seperti halnya barang ekspor, PMK ini juga menegaskan bahwa barang impor yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis pada tempat tertentu dan aturan teknisnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa pemberitahuan secara tertulis disampaikan menggunakan customs declaration atau pemberitahuan impor barang khusus.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, menurut PMK ini, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya. Dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Selain diberikan pembebasan bea masuk, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, terhadap barang pribadi penumpang yang merupakan barang kena cukai diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan ketentuan, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya. Dan atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol.

Adapun terhadap barang pribadi awak sarana pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB US$ 50 per orang untuk setiap kedatangan, menurut PMK ini, diberikan pembebasan bea masuk. Terhadap kelebihan dari batasan ini dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Penyederhanaan Tarif

Terhadap kelebihan atas barang bawaan penumpang maupun awak sarana pengangkut dilakukan penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk, yang sebelumnya dihitung item per item barang menjadi hanya tarif tunggal sebesar 10 persen. Pemberlakuan tarif tunggal ini sesuai dengan praktik internasional, seperti halnya Singapura (7 persen), Jepang (15 persen), dan Malaysia (30 persen).

Terhadap barang bawaan penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB US$500, berlaku ketentuan tarif bea masuk yang ditetapkan sebesar 10 persen. Nilai pabean tersebut dihitung berdasarkan pada keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan penumpang yang dikurangi dengan FOB US$500. Demikian juga terhadap barang impor bawaan awak sarana pengangkut yang memiliki nilai pabean melebihi FOB US$50, tarif bea masuknya ditetapkan sebesar 10 persen dan nilai pabean yang ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan awak sarana pengangkut dikurangi dengan FOB US$50.

Simpulan

Penerbitan aturan PMK 203/2017 dilatarbelakangi adanya pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan dan peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia, serta aspirasi masyarakat. Pemerintah memfasilitasinya dengan mengedepankan kemudahan, simplifikasi prosedur, kepastian layanan dan transparansi kebijakan. Kenaikan batasan minimal pembebasan barang bawaan penumpang kiranya sudah sesuai dengan best practice negara lain dan nilai pabean FOB yang masuk dari bandara internasional di Indonesia. Penghapusan istilah keluarga dalam ketentuan PMK 203/2017 juga mengurangi waktu verifikasi hubungan keluarga penumpang yang tidak lazim dipraktekkan di dunia internasional.

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/ PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Riviu ini asli berasal dari Majalah Media Keuangan Edisi Februari 2018.