Avatar jogloabang
Posted by jogloabang on January 31, 2018
Bitcoin dilarang di Indonesia

Bitcoin dan Virtual Currency lainnya dilarang di Indonesia. Ditegaskan oleh Bank Indonesia pada rilisnya tanggal 13 Januari 2018 dengan judul "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency​​​​​. Pelarangan peredaran dan penggunaan bitcoin dan virtual currency lainnya oleh BI juga didukung oleh Kementrian Keuangan RI yang menegaskan bahwa Bitcoin tidak sesuai dengan Undang-Undang dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Virtual Currency dilarang di Indonesia

Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Oleh karena itu penggunaan bitcoin sebagai mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Menteri Keuangan juga memperingatkan bahwa bitcoin adalah investasi yang beresiko tinggi dan spekulatif. Transaksi mata uang virtual yang spekulatif dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan investor namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. “Namun sebagai instrumen investasi, kami sudah memperingatkan bahwa Bitcoin ini tidak ada bassis-nya, dan oleh karena itu rawan terhadap penggunaan instrumen tersebut untuk money laundring maupun untuk financing for terrorism,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

“Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah yaitu menyampaikan pandangan bahwa untuk digunakan sebagai alat transaksi adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Djuanda Kemenkeu pada Selasa (23/01/2018).

Tak hanya Menteri Keuangan, KSSK yang beranggotakan Ketua Dewan Komite Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komite Lembaga Penjamin Simpanan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah sepakat dalam melarang adanya penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi maupun alat investasi. Pemerintah secara tegas melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Hal ini dikarenakan, statement tersebut bertentangan dengan Undang-Undang mengenai mata uang di Indonesia yang resmi yaitu Rupiah.

Himbauan telah dilakukan oleh BI dan Kemenkeu, terkait potensi bahaya dari Bitcoin yang termasuk ke dalam cryptocurrency atau visual money. “Beberapa negara lain telah melakukan observasi dan mulai mengeluarkan larangan yang sama terkait penggunaan Bitcoin. Kita juga tetap akan melakukan fungsi sebagai pemerintah, dalam hal ini yaitu menyampaikan pandangan dan bahkan dalam hal ini kalau ada aturan,” tegas Menteri Keuangan tersebut.

Senada dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan bahwa Bitcoin adalah currency atau komoditi atau instrumen, selama ini banyak yang melakukan assesment dan dinyatakan berisiko, hal ini disebabkan tidak adanya regulator atau administrator yang mensupervisi. “Bitcoin itu sangat dekat kemungkinannya untuk menjadi instrumen untuk pencucian uang dan terorism financing,” tegas Gubernur BI.

Karena itu, Bank Indonesia menyampaikan peringatan terhadap publik untuk tidak melakukan perdagangan, membeli, ataupun menjual Bitcoin tersebut. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran dan adanya resiko kehilangan dana karena bertransaksi menggunakan Bitcoin. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sistem pembayaran juga memberikan larangan kepada semua perusahaan jasa sistem pembayaran yang ada di bawah supervisi Bank Indonesia, untuk melakukan transaksi menggunakan Bitcoin tersebut.

Bagi masyarakat yang melanggar, dengan tetap menggunakan Bitcoin sebagai alat perdagangan maka akan dikenakan sanksi. Untuk sektor jasa keuangan yang melanggar akan diberikan peringatan hingga sanksi dicabut ijin usahanya apabila terbukti memperdagangkan Bitcoin kepada masyarakat. Apabila selanjutnya terjadi pelanggaran hukum, misalnya pencucian uang atau pembiayaan terorisme maka akan ada langkah-langkah penegakkan hukum bagi pihak-pihak terkait.

Siaran Pers BI terkait Virtual Currency


No. 20/4/DKom

Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Jakarta, 13 Januari 2018
Departemen Komunikasi

Agusman
Direktur Eksek


Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Ringkasan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berlaku sejak 9 November 2016:

  1. Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI PTP) diterbitkan dengan mempertimbangkan:
    1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
    2. Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal.
    3. Pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, serta standar dan praktik internasional.
    4. Pengaturan sistem pembayaran saat ini yang perlu dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat.
  2. Cakupan PBI ini meliputi:
    1. penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
    2. perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
    3. kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
    4. laporan;
    5. peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran; dan
    6. pengawasan, larangan, serta sanksi.
  3. Pemrosesan transaksi pembayaran meliputi kegiatan pra transaksi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir (setelmen), dan pasca transaksi. Kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Penyelenggara Penunjang.
  4. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terdiri atas:
    1. Prinsipal;
    2. Penyelenggara Switching;
    3. Penerbit;
    4. Acquirer;
    5. Penyelenggara Payment Gateway;
    6. Penyelenggara Kliring;
    7. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
    8. Penyelenggara Transfer Dana;
    9. Penyelenggara Dompet Elektronik; dan
    10. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  5. Penyelenggara Penunjang merupakan pihak yang menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran di seluruh tahapan pemrosesan transaksi, yang antara lain terdiri dari perusahaan yang menyelenggarakan:
    1. pencetakan kartu;
    2. personalisasi pembayaran;
    3. penyediaan pusat data (data center) dan/atau pusat pemulihan bencana (disaster recovery center);
    4. penyediaan terminal antara lain Automated Teller Machine (ATM), Electronic Data Capture (EDC), dan/atau reader;
    5. penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran;
    6. penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (contactless); dan/atau
    7. penyediaan penerusan (routing) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran.
  6. Prinsip dasar izin atau persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran adalah sebagai berikut:
    1. Pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
    2. Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan akan melakukan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan/atau kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
  7. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta memberikan kemudahan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan kerja sama dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk program yang terkait dengan kebijakan nasional.
  8. Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
  9. Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib:
    1. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
    2. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
    3. menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik;
    4. menerapkan perlindungan konsumen; dan
    5. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada Bank Indonesia yang terdiri atas laporan berkala dan laporan insidental.
  11. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Penunjang yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  12. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:
    1. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency;
    2. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
    3. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.
  13. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan PBI ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
  14. Ketentuan peralihan diatur sebagai berikut:
    1. Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Switching, Payment Gateway, dan/atau Dompet Elektronik sebelum PBI ini berlaku dan belum memperoleh izin dari Bank Indonesia wajib mengajukan izin kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
    2. Ketentuan persentase kepemilikan saham wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum PBI ini berlaku:
      1. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
      2. sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin dari Bank Indonesia, apabila setelah berlakunya PBI ini, akan melakukan perubahan kepemilikan.
    3. Persyaratan dan tata cara permohonan bagi pihak yang mengajukan izin sebagai Prinsipal, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum PBI ini berlaku, tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
    4. Bank yang telah menyelenggarakan Proprietary Channel pada saat PBI ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
    5. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah menyelenggarakan pengembangan kegiatan Payment Gateway dan/atau Dompet Elektronik pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan dimaksud kepada Bank Indonesia untuk ditatausahakan dengan disertai dokumen pendukung paling lambat 6 (enam) bulan sejak PBI ini berlaku.
  15. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penyelenggara Penunjang, pemenuhan persyaratan perizinan, kewajiban Penyelenggara Dompet Elektronik, format dan tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan tata cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pratayang Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran